Perdamaian Yes, Keserakahan No

Paus Benediktus XVI menyerukan agar perdamaian diwujudkan di Timur Tengah khususnya dan di dunia pada umumnya. Paus juga mengingatkan, keserakahan manusia akan menjatuhkan dunia, karenanya manusia harus memiliki napas religius dalam setiap tindakannya.

Baru saja pesan Natal itu disampaikan Paus, ternyata beberapa hari kemudian Israel tiba-tiba saja membombardir Jalur Gaza dan menimbulkan korban sipil Palestina. Sungguh ironis !

Pesan damai yang disampaikan Paus itu layak dicamkan dan ditindaklanjuti oleh segenap manusia di bumi apa pun agamanya. Bahwa nilai-nilai kebaikan dari manapun datangnya, layak untuk dijadikan acuan.

Sebaliknya, sikap dan tindakan tercela, kendati bersumber dari tokoh agama dan atau mengatasnamakan agama, tidak patut untuk diikuti dan diteladani.

Memasuki tahun baru 2009 ini, kita ingin menyerukan kepada seluruh hamba Tuhan di manapun berada hendaknya lebih mengedepankan sikap kebersamaan dan menjauhi sikap penuh curiga serta saling mendiskreditkan satu sama lain.

Dengan kata lain, keserakahan dan keangkuhan yang dipertontonkan para pemimpin dunia selama tahun 2008 lalu, seperti dipertontonkan George Walker Bush Jr dan Saddam Hussein (alm), hanya melahirkan petaka bagi penduduk dunia, utamanya masyarakat sipil di Irak yang banyak meregang nyawa tanpa tahu apa salahnya.

Aksi teror bom yang terjadi belahan dunia, termasuk yang baru terjadi di Mumbai India pada Oktober 2008 lalu, juga tak ada manfaatnya dari sisi kemanusiaan. Menjadikan aksi kekerasan sebagai sarana perjuangan merupakan pilihan yang keliru.

Keserakahan akan berujung pada kehancuran. Sebaliknya perdamaian akan melahirkan kebahagiaan dan harmonisasi kehidupan. Untuk itu memasuki tahun 2009 ini, patut kita serukan jargon yang layak dijadikan acuan para pemimpin dunia : Perdamaian yes, Keserakahan no.

Agama dan aliran kepercayaan manapun di muka bumi, niscaya mendorong para penganutnya untuk selalu menghadirkan perasaan damai bagi dirinya dan juga bagi orang lain.

Cuma aliran sesatlah yang menganjurkan para pengikutnya untuk meraih tujuan dengan keserakahan dan cara-cara kekerasan. Aksi teror bom, pembunuhan berantai, pencurian uang negara, merupakan tindakan yang melanggar ajaran agama. Karenanya sikap dan cara-cara seperti itu harus diperangi.

Sikap dan keinginan mewujudkan perdamaian itu tak saja diharapkan muncul dari para pemimpin dunia, melainkan juga mesti melekat dalam setiap hamba Tuhan.

Sebab sejatinya, hamba paling mulia di sisi Tuhan, bukanlah diukur dari kehebatan posisi dan jabatannya atau banyaknya harta yang dimiliki, tetapi diukur dari sejauhmana kualitas pengabdian padaNya yang ditandai dengan kepribadiannya yang selalu welas asih terhadap sesama manusia.

Perdamaian yes, Keserakahan No. Hanya dengan perdamaian, harmoni kehidupan akan dapat terwujud. Sedangkan keserakahan akan melahirkan petaka tak saja di dunia, juga di akhirat kelak.

Pada tahun 2009 ini, kita berharap para pemimpin dunia, bisa memetik hikmah dari krisis global yang melanda dunia saat ini, sehingga bisa bersikap lebih arif dalam menyikapi berbagai sengketa yang ada, dengan mengedepankan jalan damai, bukan dengan cara-cara kekerasan ala koboi seperti lazim dilakoni George Bush selama ini.      

Dalam konteks Indonesia, semoga saja semua permasalahan yang melanda rakyat di masa mendatang bisa diselesaikan dengan damai dan para pemimpin kita terhindar dari sikap serakah dan suka mementingkan kelompoknya sendiri.

2009 : Saatnya Menghukum Parpol

Kita akan segera memasuki tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah dan masa depan bangsa lima tahun ke depan.

Pasalnya, pada tahun ini rakyat Indonesia akan menghadapi dua moment krusial. Pertama, Pemilu legislatif yang dijadwalkan pada bulan April. Kedua,  Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diagendakan akan berlangsung Juli 2009.

Kedua perhelatan di atas merupakan sarana serta kesempatan emas bagi rakyat untuk memperlihatkan kedaulatannya sekaligus membuktikan jargon yang diyakini keampuhannya selama ini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei).

Dengan kata lain kekuatan suara rakyat sedemikian hebatnya, karenanya  akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi wakilnya rakyat di parlemen serta pemimpin bangsa di Istana Negara.

Pada tahun 2009 inilah, saat yang tepat bagi rakyat untuk menghukum partai politik, yang pada Pemilu sebelumnya meraih suara signifikan, tetapi setelah berstatus sebagai wakil rakyat lupa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Di tahun 2009 itu pula, menjadi momentum yang pas bagi seluruh rakyat Indonesia, menghukum pemimpinnya yang pada Pilpres 2004 lalu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata setelah berada di singgasana empuk kekuasaan, cuma sibuk tebar pesona dan lalai memperjuangkan hak-hak rakyat.

Tahun 2009 juga merupakan saat yang tepat bagi rakyat untuk ‘menjewer’ para caleg yang hanya ingat kepada masyarakat pemilih menjelang Pemilu saja. Caleg bergaya kapenol (kapan perlu nongol) ini harus dijatuhi hukuman.

Caranya, pada saat pencobolosan nanti nama mereka jangan dicontreng. Caleg-caleg rakus perempuan dan tuling (tukang selingkuh) juga patut diberi ganjaran setimpal, dengan cara mengabaikan nama mereka di bilik suara nanti.

Begitu pentingnya, pengaruh suara rakyat dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa lima tahun mendatang serta begitu ampuhnya hukuman yang dijatuhkan rakyat kepada para wakilnya yang lupa diri itu, sehingga Pemilu dan Pilpres 2009, mutlak harus disukseskan.

Dengan kata lain segenap rakyat Indonesia, diharapkan tidak memilih bersikap golput, melainkan beramai-ramai datang ke bilik suara TPS. Jika rakyat banyak golput, bagaimana mungkin hukuman akan dapat diberikan kepada elite dan kader parpol tak merakyat itu ?

Tahun 2009, saatnya menghukum parpol. Mari sama-sama dengan penuh kesadaran mencermati mana saja parpol yang peduli rakyat dan mana pula parpol yang ingat rakyat jelang Pemilu saja. Parpol yang tak peduli rakyat itu, harus diberi hukuman…..!

Partai Politik Jangan Picik !

Partai politik harus membuka diri dan berpikir obyektif untuk memilih orang yang akan dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Jangan sampai parpol memaksakan diri mengangkat calon dari dalam jika mereka tak memiliki kompetensi untuk memimpin bangsa.

“Dalam situasi sekarang, di mana ada beberapa calon alternatif yang potensial menjadi presiden dan wapres, perlu dicermati secara mendalam. Artinya, parpol harus membuka diri,” ujar Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Edy Suandi Hamid. (Kompas, 22/12).

Apa yang dikemukakan Edy Suandi itu ada benarnya. Bahwa partai politik memang sudah seharusnya tidak bersikap picik dan egois dalam menentukan sikapnya terkait dengan semakin dekatnya perhelatan Pilpres 2009.

Partai politik tidak perlu memaksakan kader partainya untuk tampil sebagai capres dan cawapres, jika yang bersangkutan memang tidak memiliki kredibilitas dan ‘nilai jual’ untuk bersaing dalam bursa pilpres.

Sosok seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB), Tifatul Sembiring (PKS), Soetrisno Bachir (PAN), Suryadharma Ali (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB), hendaknya tahu diri, dan tak perlu ikut-ikutan memproklamirkan diri sebagai capres atau cawapres, kalau merasa basis dukungan untuk meraih kemenangan relatif kecil.

Akan jauh lebih taktis dan efektif, sekaligus memungkinkan meraih kemenangan, apabila parpol yang disebutkan di atas menjalin koalisi permanen untuk mengusung capres alternatif dari kalangan muda, yang lebih energik dan memberi angin segar bagi terwujudnya perubahan ke arah lebih baik di negeri ini.

Bahkan seorang Jusuf Kalla, yang notabene orang nomor satu di Partai Golkar, cukup tahu diri dan kelihatannya lebih mempersiapkan diri untuk menjadi cawapres, kembali berduet dengan SBY.

Partai politik memang tak boleh picik. Tak hanya terkait dengan dukungan dan pilihan terhadap capres/ cawapres, melainkan juga dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah mendera bangsa.

Parpol yang picik dan dilanda kejumudan berpikir, sejatinya hanya akan memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya agar tetap eksis dalam panggung politik nasional, apa pun dan bagaimanapun caranya.

Parpol picik itu sudah sepatutnya diberi hukuman. Rakyat diimbau agar berhati-hati dan mampu mengenali parpol picik yang hanya memikirkan diri dan kelompoknya itu.

Jika tak ingin ditinggalkan dan dicemooh rakyat, kepada segenap elite parpol diharapkan jangan lagi bersikap picik. Tunjukkanlah dengan tulus pengabdian kepada rakyat, tak cuma jelang Pemilu/ Pilkada saja, tetapi setiap kali rakyat membutuhkannya.

foto diambil dari sini

MK Beraksi, Negara Merugi ?

Setelah memutuskan meminta Pilkada ulang di beberapa kabupaten di Jatim sehubungan dengan tuntutan pasangan Kaji, Mahkamah Konstitusi (MK) beraksi lagi dengan keputusannya meminta Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara diulang di 14 dari 15 kecamatan yang ada di daerah itu.

Bagi kontestan yang sudah terlanjur dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada, keputusan MK tersebut, jelas merupakan sebuah pil pahit dan ibarat dalam arena tinju, seperti baru saja terkena pukulan upper cut telak dari seorang Muhammad Ali atau Manny Pacquiao : jatuh terjengkang dan sulit bangkit lagi.

Sementara bagi pihak yang kalah dan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, keputusan itu sudah pasti disambut gembira dan seolah mendapatkan darah segar untuk memulai pertarungan ulang (rematch).

Dari perspektif penegakan hukum (law enforcement) dan perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat, kebijakan MK memutuskan Pilkada ulang, jelas merupakan langkah berani dan patut diapresiasi.

Jika pelaksanaan segala rangkaian Pilkada itu benar-benar memiliki bukti konkrit diselenggarakan penuh dengan berbagai rekayasa dan praktik kecurangan, memang sudah seyogyalah penyelenggaraan Pilkada diulang kembali.

Tetapi di sisi lain, fenomena ini juga sangat mengkhawatirkan. Jika semua hasil-hasil Pilkada kemudian mesti diselesaikan oleh MK, lalu apa gunanya KPU/D dan Panitia Pengawasan Pilkada (Panwaslih), dibayar mahal oleh negara untuk menjalankan tugasnya menyukseskan dan mengawasi jalannya perhelatan pilkada tersebut ?

Beratus-ratus miliar uang negara seakan terbuang percuma, karena ujung-ujungnya hasil kerja mereka bisa dianggap sia-sia belaka, sebab akhirnya MK yang menetapkan hasilnya. Jika demikian, sudah sepatutnya pula KPUD dan Panwaslih yang tak becus bekerja itu diberi sanksi atau setidaknya dicopot dari jabatannya.

Karenanya ke depan, kita berharap hendaknya dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.

Pasalnya, menyelenggarakan pilkada ulang, butuh dana tidak sedikit. Sungguh sangat disayangkan dana miliran harus dikeluarkan lagi dari kas negara (APBD) hanya untuk menentukan siapa lebih berhak menjadi kepala daerah, yang kelak belum tentu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amanah rakyat.

Dana miliran rupiah yang semestinya bisa dialokasikan untuk membenahi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah serta membantu meningkatkan kesejahteraan guru bantu itu, akhirnya ludes dalam sekejap, karena terpaksa dialokasikan untuk biaya menggelar pilkada ulang.

Dalam konteks demikian, kita berharap agar seluruh perangkat penyelenggaraan pilkada, utamanya KPUD dan Panwaslih, bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kalau pilkada benar-benar dijalankan dengan fair dan transparan, bisa dipastikan semua pihak akan dapat menerima hasil pilkada dengan legowo, tanpa perlu memaksa MK beraksi yang ujung-ujungnya bikin negara merugi.

Kalau semua hasil penetapan pemenang pilkada nanti diputuskan oleh MK, sebaiknya KPUD dan Panwaslih dibubarkan saja, dan perlu dicari wadah baru independen dan lebih kredibel sebagai penyelenggara dan pengawas jalannya pilkada.

Ketika MK pun harus unjuk gigi lagi. Itu wajar dan sah-sah saja, sebab memang begitulah tugasnya. Tetapi agar uang negara bisa diselamatkan, sudah sepatutnya semua pihak, utamanya Depdagri segera mencari solusi baru lebih jitu agar seluruh penyelenggaraan pilkada di tanah air termasuk Pemilu 2009 nanti berjalan dengan lancar dan tak perlu mengharuskan MK beraksi dan bikin negara merugi. Monggo……etake kaltu

Pejabat tak Korup, Mungkinkah ?

Beberapa hari lalu, KPK, Polri, Kejaksaan Agung bersama seluruh Gubernur di Indonesia menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi. Hal ini kemudian diikuti seluruh kepala daerah Kabupaten/ Kota seantero nusantara.

Rakyat Indonesia tentu merasa lega sekaligus menyambut positif keinginan dan tekad para pemimpin itu untuk segera berhenti memindahkan uang negara ke kas pribadinya, seperti lazim dilakoni selama ini.

Selain menyambut positif, ternyata sejumlah kalangan juga  ada yang memandangnya dengan sinis dan pessimis. Mereka belum yakin sepenuhnya para pejabat terhormat itu mau dan mampu menghentikan kebiasaannya mengobok-obok APBN dan APBD demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Karenanya tak terlalu berlebihan, jika selanjutnya muncul pertanyaan : pejabat tak lagi korup, mungkinkah ? Atau jangan-jangan tekad gagah meninggalkan korupsi tersebut hanya sekadar kamuflase dan lip service belaka.

Keraguan terhadap keseriusan para pejabat untuk benar-benar meninggalkan dan atau clean dari segala bentuk korupsi itu, cukup beralasan alias bukanlah dilatari negative thinking semata.

Sebab pada kenyataannya, praktik korupsi itu sendiri, sejatinya bisa dimenej dengan baik. Dengan kata lain, korupsi bisa dianggap tak korupsi, karena para pelakunya piawai mengakali dan menyiasatinya.

Di antara kepala daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di tanah air yang ikut menandatangani Fakta Integritas AntiKorupsi itu sebenarnya ada juga yang senyam-senyum sendiri dan tertawa geli di hati, sebab dirinya yang sejatinya seorang koruptor, hingga kini tetap lolos dari jerat BPK dan KPK, dan kemarin teriak soal keharusan meninggalkan budaya korup.

Para pejabat itu beruntung lolos, dan sejak ditandatanganinya tekad bebas dari korupsi itu, ada anggapan mereka kini kembali ke titik nol. Tepatnya, kasus-kasus dugaan korupsinya di masa lalu, dianggap clear….?

Yang mulai dicermati dan dipantau KPK adalah pasca ditandatanganinya kesepakatan meninggalkan korupsi itu. Alaaamak……jika benar demikian, uenak tenan iku.

Tetapi apapun, yang pasti gagasan KPK mengumpulkan pihak aparat penegak hukum bersama-sama dengan seluruh kepala daerah di negeri ini agar sama-sama memberi keteladanan dalam hal sikap anti korupsi, patut diapresiasi dan diacungi jempol.

Ssebagai bahagian dari rakyat Indonesia, kita cuma bisa berharap kiranya penandatanganan kesepakatan meninggalkan sekaligus memerangi korupsi, tak berhenti sebatas jargon dan pepesan kosong.

Pasalnya, ibarat ingin membersihkan lantai, jika sapunya juga berlumuran kotoran, sudah pasti lantai yang ingin dibersihkan tadi tetap akan penuh dengan kotoran.

Dengan kata lain keinginan meninggalkan kebiasaan korup secara total, bukanlah semudah membubuhkan tandatangan dalam Fakta Integritas AntiKorupsi itu.

Karenaya jika muncul pertanyaan : mungkinkah pejabat tak korup ? Jawabannya pasti tak mungkin, apalagi kalau pertanyaan ini muncul di era Orde baru. Sedangkan di era ‘kekuasaan’ KPK saat ini, para pejabat  sejatinya belumlah benar-benar berhenti korupsi.

KPK memang tegas, berani dan canggih. Tetapi seperti lazimnya, maling selalu punya kiat lebih canggih untuk mengelabui para penegak hukum. Dulu korupsi bisa terang-terangan, sekarang korupsi tetap jalan, dengan gelap-gelapan dan modus operandi lebih sophisticated. So, pejabat tak korup, mungkinkah ? Ahhhh……sepertinya tak mungkin itu. (Tulisan ini juga terbit di Harian Andalas Medan, 11 Desember 2008)

Ketika Aturan pun Asal Bikin

Pakpak Bharat sbg Kabupaten baru, sulit maju, jika Perdanya asal bikin

Terhitung sejak 10 Desember 2008 kemarin , Pemerintah pusat membatalkan setidaknya 2.398 Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) dari 11.401 Perda yang berlaku.  

Tak hanya itu, Pemerintah pusat juga membatalkan 267 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari sekitar 2.150 Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Peristiwa pembatalan Peraturan Daerah itu sudah pasti mengejutkan kita. Pasalnya, selama ini belum pernah dalam sejarah pemerintahan sebelumnya, begitu banyak Perda yang dibatalkan.

Mengapa ribuan Perda itu dibatalkan ? Penyebabnya dengan mudah bisa ditebak, yakni latar belakang dan proses penyusunan Ranperda hingga mewujud menjadi Perda itu, seringkali tidak  dilakukan dengan cermat.

Ketika aturan pun asal bikin, sudah pasti produk peraturan yang dihasilkan tidak akan memberi value added bagi pemerintah, bahkan selanjutnya akan merugikan masyarakat. 

Penyusunan peraturan daerah, utamanya pajak dan retribusi itu, sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memacu laju pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun ketika aturan pun asal bikin, akibatnya masyarakat justru merasa terbebani, kendati aturan itu kemungkinan mampu memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Pembatalan ribuan Perda tersebut, sudah pasti menjadi sebuah ‘tamparan’ bagi Pemerintah dan DPRD Provinsi, serta  kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Kita berharap, sikap tegas Pemerintah pusat yang membatalkan ribuan Perda bermasalah itu bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak, utamanya kalangan eksekutif dan legislatif, yang selama ini bersinergi, menggagas dan menyusun rupa-rupa peraturan daerah.

Di masa mendatang diharapkan tidak muncul lagi kecenderungan membuat peraturan secara serampangan. Ketika aturan pun asal bikin, yang banyak terkena getahnya sudah pastilah masyarakat sebagai objek berbagai aturan tersebut.     

Dalam konteks demikian, sudah seharusnya pihak eksekutif dan legislatif lebih hati-hati dan teliti, saat hendak merumuskan berbagai aturan yang hendak diterapkan kepada rakyat.

Sebelum menyusun sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan studi kelayakan dan comparative study yang lebih matang, terencana dan terukur. Karenanya DPRD dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, butuh staf ahli yang betul-betul ahli, bukan seperti selama ini, ditunjuk berdasarkan pertimbangan politis semata.

Di sisi lain, keinginan menyusun peraturan daerah pun tidak boleh lagi dilatari oleh kebutuhan bersifat temporer serta pertimbangan emosional belaka. Tepatnya, aturan apa pun tak boleh lagi asal bikin.

 Peraturan yang diterapkan harus selalu didedikasikan untuk membantu meringankan beban penderitaan rakyat, bukan malah sebaliknya semakin membebani rakyat seperti terjadi selama ini.

Seleksi CPNS Terindikasi KKN

Penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di beberapa Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara, bahkan mungkin di seantero nusantara, terindikasi KKN. Tarif yang diberlakukan para calo dan backing yang menjanjikan kelulusan itu, bervariasi antara Rp 60 hingga Rp 100 juta.

Mendengar berita ini sudah barang tentu, kita pun terhenyak dan seolah tak percaya. Tetapi begitulah fakta dan fenomena yang berkembang di lapangan.

Bagaimana mungkin di tengah semakin ‘beringas’nya KPK memerangi segala bentuk penyelewengan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), masih juga terdapat oknum yang nekad memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Memang harus diakui, bisnis beking-membeking dalam seleksi CPNS itu, sungguh menggiurkan. Kalau seorang calo bisa membantu kelulusan satu atau dua orang saja, dia sudah bisa mengaut fresh money (dana segar) ratusan juta rupiah.

Fakta yang berlaku selama ini, memang terdapat sejumlah oknum PNS yang bisa mengupayakan kelulusan CPNS. Entah bagaimana caranya, tetapi hal itu sudah menjadi sebuah rahasia umum.

Masih adanya permainan uang dalam seleksi CPNS itu juga menjadi cerminan pada kita semua, bahwa statement atau instruksi atasan, belum menjadi acuan para bawahan dalam menjalankan tugasnya.

Petinggi Pemerintah di pusat dan daerah sudah berulangkali menegaskan, bahwa penerimaan CPNS akan dilangsungkan dengan objektif, ketat, dan tak mengenal istilah KKN dalam bentuk apa pun.

Namun statement dan penegasan itu, hanya berhenti sebatas ucapan belaka. Sebab pada realitasnya para calon PNS itu sendiri tidak percaya sepenuhnya, seleksi akan benar-benar dijalankan dengan jujur dan transparan.

Ketidakpercayaan para CPNS itulah kemudian dimanfaatkan para calo yang ingin mengaut rezeki nomplok tersebut. Dengan kata lain, para beking tetap berpeluang memainkan perannya seperti selama ini, ditopang oleh fakta, masyarakat belum percaya sepenuhnya rekrutmen CPNS akan berlangsung fair dan objektif.

Nah, dalam konteks demikian, kita berharap pihak panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi penerimaan CPNS itu, bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang, dan tak mencemarinya dengan perilaku menyimpang (meluluskan seseorang karena iming-iming uang).

Di sisi lain kita berharap agar pihak berkompeten (Polri dan KPK) segera turun tangan menelusuri sejauh mana fakta dan indikasi permainan uang dalam seleksi penerimaan CPNS itu.

Jika ditemukan bukti adanya unsur KKN di balik seleksi CPNS itu, siapapun yang terlibat di dalamnya harus segera ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Kita berharap segala hal di negeri ini bebas dari praktik KKN.

foto disedot dari sini

Rayu Dulu, Tikam Kemudian

Rayu dulu, tikam kemudian. Teori dan jargon ini sering kita alami dalam kehidupan. Tak hanya dalam bidang politik, juga dalam kehidupan sosial dan percintaan.

Saat masih mesranya jalinan kasih, aksi rayu-merayu, bisa muncul sepanjang hari. Mulai pagi, siang, sore hingga malam. Tetapi saat hubungan putus, aksi saling tikam pun mulai dilancarkan. Segala aib tak lagi tabu dibukakan.

Begitu juga dalam hal pertemanan. Ketika semuanya masih baik-baik saja, jalinan silaturrahmi terus dibina sehingga yang kelihatan cuma kebaikannya saja. Saat persahabatan retak,  kebaikan dilupakan, keburukan dibeberkan.

Tetapi yang lebih parah dan bisa mengundang implikasi sosial meluas, jika aksi rayu dulu, tikam kemudian itu mewabah di kalangan elite politik dan lingkar kekuasaan.

Dan memang aksi main tikam teman seperjuangan, lumrah terjadi di jagad politik. Itulah sebabnya sering muncul sebutan Brutus, bagi mereka yang bermental pengkhianat dan ‘kutu loncat’.

Para Brutus ini, sebelum memperoleh posisi dalam struktur kekuasaan, lazimnya sangat licik dan piawai dalam melancarkan jurus rayuan pulau kelapa hingga rayuan ala Cassanova.

Tatkala jabatan penting sudah didapat, para Brutus tak segan-segan menerapkan jurus   ‘Amat’ (ambil muka, angkat telor).

Selanjutnya ketika ada kesempatan meraih posisi lebih tinggi, aksi yang dilakukan, tak lagi hanya sebatas rayuan. Tikaman bertubi-tubi, yang sangat mematikan pun dilancarkan.

Rayu dulu, tikam kemudian. Mengapa hal seperti itu kerap terjadi ? Penyebabnya tiada lain, karena manusia yang berpikiran pendek itu, sering lebih suka diatur syahwatnya, dan meninggalkan imannya di masjid, gereja, kuil, atau vihara.

Manusia sering lebih mementingkan gengsi ketimbang prestasi. Manusia juga lebih suka mendahulukan emosi daripada bisikan nurani. Tetapi, masih banyak juga manusia yang bisa mengontrol diri dan menjadikan jabatan, harta, dan hidupnya semata-mata sebagai washilah (sarana) untuk mengabdi padaNya.

Masih banyak pula manusia yang sering merayu, tak paham soal tikam-menikam, bahkan suka menabur benih kebahagiaan bagi banyak orang. Semoga kita bisa menjadi bahagian dari kualifikasi manusia, yang jumlahnya relatif kecil itu.

foto dicomot di sini

Minus Planning, Jamila Menyerang

Mayoritas masyarakat di Labuhan Batu Sumatera Utara, yang dulunya kaya dan hidup sejahtera mendadak sontak diserang si Jamila. Jamila bukanlah putri jelita dari negeri jiran Malaysia. JaMiLa dimaksud di sini adalah Jatuh Miskin Lagi.

Dulunya masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu memang banyak yang berasal dari kalangan perantau dari Pulau Jawa, bertransmigrasi ke Sumatera Utara. Awalnya cuma pekerja biasa, ujung-ujungnya bisa memiliki lahan kebun sendiri.

Dari Jawa, mereka rata-rata miskin, berkat sawit bisa hidup sejahera. Namun karena hidup yang mereka lakoni minus planning (perencanaan), para petani sawit yang sudah sempat lama hidup sejahtera itu, kini Jatuh Miskin Lagi (Jamila).

Para petani sawit ternyata tak pernah menduga harga akan menukik tajam hingga ke titik terendah di kisaran Rp 650/ kg. Padahal sebelumnya harga sempat menyentuh angka Rp 2300/ kg atau paling turun Rp 1300/ kg.

Karena yakin sawit tetap akan memberikan uang, warga yang memiliki sedikitnya 2 ha lahan per rumahtangga itu, menjalani kehidupan dengan santai dan sangat konsumtif. Punya aneka jenis kreditan, mulai dari kulkas, tv, motor, hingga mobil.

Tatkala harga sawit merosot tajam, mereka pun kelabakan. Penghasilan yang dulunya mencapai rata-rata Rp 6 hingga Rp 15 juta sebulan, kini cuma Rp 2 hingga 4 juta per bulan. Alhasil untuk menutupi biaya kehidupan keluarga sehari-hari saja sudah setengah modar, konon pula mesti membayar cicilan kredit motor dan mobil.

Ujung-ujungnya bisa ditebak, barang-barang kreditan tadi banyak yang ditarik pihak showroom. Begitulah, karena minus planning, Jamila pun menyerang.

Sejatinya tak cuma petani sawit saja sering mengalami hal serupa. Banyak orang acap menjalani hidup tanpa program dan perencanaan yang matang. Saat berada dalam gelimang kesuksesan, semua hendak dibeli, segala bentuk kesenangan pun direguk, bahkan selingkuh pun dianggap lumrah.

Saat penghasilan sedang melimpah, kita sering lupa menabung dan melakukan investasi, karena merasa selamanya akan bergelimang uang. Akibatnya ketika terjadi krisis finansial seperti saat ini, banyak orang kelimpungan, sebab tiba-tiba saja sesuatu yang tak terduga semisal PHK pun, mengancam.

Kalau Aburizal Bakrie and family  yang setahun lalu disebut sebagai orang paling kaya di negeri ini saja, ketar-ketir karena saham perusahaan andalannya Bumi Resources tiba-tiba anjlok drastis, konon pula kita yang berpenghasilan pas-pasan, sudah pasti juga bakal ikut terkena getahnya.

Ungkapan bahwa kehidupan bak roda….kadang di atas, kadang di bawah ternyata bukan cuma isapan jempol. Jika tak ingin diserang si Jamila, senantiasa membuat planning dan hidup bersahaja wajib dilakoni, agar suatu saat nanti kita selalu siap menghadapi konsekuensi hidup seburuk apa pun, seperti yang kini dialami para petani sawit di Labuhan Batu itu.