Monthly Archives: Maret 2010

KD Ragu, Anang Melaju….


Pasangan yang pas dan serasi...

Sejak bercerai dengan Anang, penyanyi Kris Dayanti (KD)– yang terlalu dibesar-besarkan kelebihannya, padahal kemampuannya biasa-biasa saja– kelihatan banyak diliputi keraguan dalam melangkah.

Selama ini KD memang terlalu dilebih-lebihkan. Padahal dibanding Melly Goeslaw, Maia Estianty, Titi Dj atau Agnes Monica, KD sebenarnya tidak ada apa-apanya.

Mengapa ? Karena kebisaan KD cuma menyanyi doang. Sementara Melly, Maia,  Titi, dan Agnes punya talenta lebih ; penyanyi sekaligus pencipta lagu yang handal.

Pasca perceraiannya dengan Anang, sepertinya KD diliputi keraguan. Dia selalu berkelit soal hubungannya dengan Raul Lemos. Sementara banyak kalangan menyebut, pengusaha asal Timor Leste itu sudah lama memiliki hubungan khusus dengannya.

Sebaliknya, Anang Hermansyah pasca berpisah dengan KD, justru terus melaju dan seakan menemukan jatidiri sesungguhnya. Dia kelihatan lebih ceria dan bersemangat berkarya setelah pisah dengan KD.

Setelah mencetak hits lewat ‘Separuh Jiwaku Pergi’, Anang juga sukses berat berduet dengan Syahrini lewat tembang berjudul ‘Jangan Memilih Aku’ (kalau tak setia). Kedua lagu ini kelihatannya menyindir KD.

Dan, duet Anang-Syahrini, seakan telah menghipnotis seantero Indonesia saat ini. Anang terus melaju bersama Syahrini, sebab keduanya terlihat tulus dan ikhlas saling mencintai. Artinya, ketika Anang jatuh cinta pada Syahrini, penyanyi molek nan baik budi ini, bukan milik siapa-siapa alias belum berstatus sebagai janda.

Nah, di sinilah keprihatinan layak kita tujukan buat KD. Selepas bercerai dengan Anang, pilihan dia justru jatuh kepada pria beristri Raul Lemos.  Istri Raul, Silvalay Noor Athalia menyatakan hubungannya dengan sang suami rukun-rukun saja. Alaaamak, cam tak da bujang lain je ?

Mungkin karena itu pula, kendati sudah menjadi rahasia umum mereka punya hubungan khusus, KD dan Raul Lemos belum berani nongol bersama di depan publik, seperti halnya Anang-Syahrini yang terus ceria sepanjang hari mereguk ketulusan cinta.

Siapa pun pilihan KD menjadi suaminya, sejauh ini KD sepertinya kurang cerdas dan bijaksana dalam memilih bakal calon suami. Terdapat kesan, dia sepertinya tengah menapaktilasi perjalanan hidup kakaknya, Yuni Shara. Begitulah faktanya ; KD ragu, Anang pun terus melaju…..!

Foto dari sini

Politik Dinasti, Abaikan Nurani


Hj Helmiati, istri Bupati Asahan maju menggantikan posisi suaminya

Belakangan ini upaya alih kekuasaan dari suami ke istri, atau dari bapak ke anak, cenderung mengalami peningkatan mencengangkan. Dari fenomena itu, tentu yang paling mencolok, terjadi pada Pemilukada Kabupetan Kediri, yang bakal digelar 12 Mei 2010 mendatang.

Dua istri bupati disebut-sebut akan bersaing ketat dalam perhelatan Pemilukada tersebut. Yakni Hj Haryanti, yang tercatat sebagai istri sah Bupati Kediri saat ini, Sutrisno serta Hj Nurlaila, tercatat sebagai istri kedua dengan status nikah sirri. NurIaila juga dikenal sebagai Kepala Desa Wates, Kecamatan Wates. Sedangkan suami pertamanya
meninggal dunia karena perampokan beberapa tahun silam.

Lantas mengapa kedua istri Bupati Kediri tersebut bersaing untuk memperebutkan kursi kepala daerah menggantikan suaminya, yang jabatannya akan resmi berakhir 19 Agustus 2010 mendatang ? Kalau bersaing untuk merebut hati sang suami, mungkin masih sah-sah dan wajar saja. Tapi, kalau sampai bersaing secara terbuka demi
mewarisi jabatan empuk sang suami, sungguh sulit diterima akal sehat.

Apa pun yang melatari keinginan kedua istri bupati itu, tampil secara bersama-sama dalam pemilihan kepala daerah, dapat dipastikan sang suami sudah mengetahui rencana itu sebelumnya. Tidak tertutup kemungkinan Sutrisno memang menginginkan dirinya digantikan oleh salah satu di antara kedua istrinya.

Namun kalau mau jujur, dari segi kalkulasi politik, akan lebih memungkinkan meraih kemenangan, jika yang maju dalam bursa pencalonan, hanya satu di antara keduanya. Misalnya cuma istri tua yang maju, dan istri muda yang juga punya basis massa sangat signifikan itu, turut aktif memberikan dukungan.

Bila keduanya harus saling berhadap-hadapan, hal itu bermakna, di antara kedua istri bupati, selama ini memang senantiasa terjadi persaingan terselebung. Kini, persaingan itu akan semakin menajam, serta terbuka ke area publik.

Atau, jangan-jangan Sutrisno memang sudah punya kalkulasi sendiri, bahwa keduanya memang sengaja dianjurkan untuk maju, sehingga siapapun yang bakal menang, tetap bahagian dari rezim lama alias istrinya juga.

Peluang menang bagi Haryanti dan Nurlaila memang relatif besar. Sebab, sebagai pejabat incumbent, Bupati Sutrisno sudah barang tentu memiliki banyak ‘peluru’ untuk menembak kandidat lain yang dianggap potensial, agar tak turun gelanggang.

Alhasil, yang muncul menjadi pesaing kedua istrinya, hanyalah sejumlah kandidat, yang sejatinya tidak memiliki modal cukup untuk bersaing dalam meraih kemenangan.

Fenomena yang terjadi di Kediri tersebut, ternyata juga menjadi trend di sejumlah kabupaten/ kota di Sumatera Utara dan mungkin juga di daerah lainnya. Di Kabupaten Asahan misalnya, Bupati Drs H Risuddin kini mendukung istrinya sendiri, Hj Helmiati untuk maju menggantikan dirinya sebagai bupati.

Demikian halnya di Kabupaten Labuhan Batu, Bupati HT Milwan juga telah lama mempersiapkan istrinya  Hj T Adlina bersaing dalam Pemilukada. Sementara di Kota Tebingtinggi, Walikota Abdul Hafiz Hasibuan tengah memoles dan bekerja ekstra keras mendudukkan adiknya Umar Zunaidi Hasibuan menjadi pengganti dirinya.

Sebenarnya politik dinasti ini tak cuma berlaku di Indonesia. Di negeri lain, seperti AS, India, Malaysia, Philipina, dan lainnya, juga terjadi hal serupa. Politik dinasti, memang tak selamanya negatif. Misalnya seorang Hillary Clinton, yang notabene istri mantan Presiden Bill Clinton, memang layak menjadi kandidat Presiden AS.

Pertanyannya, apakah istri Bupati Kediri dan yang lainnya itu sudah memenuhi syarat sebagai kepala daerah ? Jawabnya tak ada di sini. Kita cuma bisa berharap ; segeralah bercermin dan introspeksi diri.

Memaksakan istri, anak dan menjadi pengganti di kursi kekuasaan, apalagi tanpa didukung kualitas dan kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan, selain tak sesuai nurani, juga potensial memunculkan bumerang dan menuai penyesalan di kemudian hari. Karenanya, sebelum terlambat, segeralah berhenti melakoni politik dinasti yang irrasional itu.

Foto dari sini

Mantan Gubernur pun Tak Lolos Cawalkot


Aneh….dan sunguh ironis. Sudah pernah menjabat Gubernur, tapi tak lolos jadi calon walikota Medan. Tapi, begitulah faktanya. Tanpa sungkan, KPU Kota Medan, membatalkan pasangan perseorangan (jalur independen), Rudolf Matzuoka Pardede (mantan Gubernur Sumut) yang berpasangan dengan Afifuddin Lubis, sebagai calon walikota dan wakil walikota Medan pada Pemilukada Kota Medan yang akan digelar 12 Mei mendatang.

Menurut Ketua KPU Medan Evi Novida Ginting, pencoretan Rudolf M Pardede, karena masalah ijazah pendidikan SMA-nya. “Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Sukabumi, yang menyatakan kalau surat keterangan pengganti ijazah yang dimiliki Rudolf Pardede tidak bisa disamakan dengan ijazah. Karenanya, kita membatalkan penetapan Rudolf sebagai calon Walikota Medan,”katanya.

Keputusan KPU Kota Medan itu, bagi Rudolf-Afifuddin beserta segenap pendukungnya, jelas merupakan sebuah pukulan telak yang menyakitkan. Betapa tidak, Rudolf yang diyakini pendukungnya memiliki peluang untuk menang itu, akhirnya mengalami nasib mengenaskan, gagal sebelum bertanding.

Di sisi lain, kita juga merasa terkejut terhadap langkah berani KPU Medan itu. Pasalnya, selama ini sudah sangat sering sekali keberadaan ijazah Rudolf M Pardede itu dipersoalkan. Tapi, hasilnya nihil, dan yang bersangkutan pun melenggang mulus.

Sebagai contoh, saat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur berduet dengan HT Rizal Nurdin (alm), KPU Sumut meloloskannya. Begitu juga ketika mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), nama Rudolf berikut kelengkapan ijazahnya, tidak pernah dipersoalkan KPU Sumut. KPU Kota Medan ternyata punya sikap berbeda dengan KPU Sumut.

KPU Medan, seolah ingin memperlihatkan ‘taring’nya dan ingin menegakkan kebenaran. Jika pertimbangannya semata-mata demi penegakan aturan yang berlaku, sudah barang tentu, kita patut memberi apresiasi sekaligus mengacungkan jempol kepada KPU Kota Medan di bawah kepemimpinan Evi Novida Ginting itu. Kalau merasa benar, memang tidak ada yang perlu ditakutkan.

Kendati begitu, kita tetap prihatin dengan kegagalan Rudolf-Afifuddin. Disadari atau tidak, pencoretan nama Rudolf itu, sudah pasti akan melahirkan implikasi positif sekaligus negatif. Sisi positifnya ialah, KPU Medan telah memberi pelajaran berharga perihal pentingnya konsistensi penegakan aturan tanpa pandang bulu.

Rudolf, yang notabene mantan Gubernur Sumut itu, tidak membuat KPU Medan gentar. Sekali lagi, hal ini patut dipresiasi dan diacungi jempol. Sisi negatifnya, bisa jadi akan muncul tudingan terhadap KPU Medan, bahwa keputusan pencoretan itu sarat dengan muatan politis. Sebab, diakui atau tidak, dengan tidak adanya Rudolf, akan memberi keuntungan politis bagi sejumlah kandidat lain. KPU Medan telah menegaskan sikapnya.

Kita berharap, keputusan yang relatif mengejutkan itu, tidak sampai memicu perlawanan menjurus chaos dari pihak-pihak yang tidak dapat menerima keputusan itu. Pengabdian bagi bangsa dan negara, tidak hanya menjadi kepala daerah. Rudolf, hingga kini masih berstatus sebagai anggota DPD-RI.

Pengabdian bagi Sumatera Utara dan Kota Medan, juga bisa dioptimalkan lewat institusi DPD itu. Wajar dan sah saja bila para pendukung Rudolf-Afifuddin mempersoalkan keputusan KPU Kota Medan itu secara hukum. Tapi, jangan sampai hal itu mengorbankan kondusifitas Sumut dan mengganggu kelancaran perhelatan Pemilukada Kota Medan.

Boediono dan Posisi Dilematis SBY


Keberadaan Wapres Boediono, diakui atau tidak, telah menempatkan posisi Presiden SBY pada situasi dilematis. Keputusan paripurna Pansus angket Bank Century, yang memenangkan opsi C alias menyalahkan kebijakan bail-out Bank Century di masa Boediono menjabat Gubernur BI menyebabkan posisi Boediono semakin kurang berwibawa sebagai Wapres.
Jika tidak hati-hati dan segera melakukan langkah-langkah arif dan wicaksono menyangkut keberadaan Boediono itu, dipastikan pemerintahan periode kedua SBY ini akan terus-menerus berada dalam sorotan. Dan sudah pasti akan mengganggu kelancaran jalannya pemerintahan.
Memang sejak awal penunjukannya sebagai kandidat Wapres oleh SBY, sudah sangat kuat resistensinya. Banyak pihak secara tegas menyampaikan penolakannya. Figur Boediono dinilai tidak akan banyak membantu, antara lain karena yang bersangkutan dinilai sangat lemah dalam hal lobi politik.
Apa yang diragukan banyak kalangan seputar sisi minus Boediono tersebut, ternyata terbukti kini. Tatkala Presiden SBY terus ‘diserang’ lawan-lawan politiknya, tidak terlihat sama sekali ‘bantuan’ Boediono untuk menghempang berbagai pressure politik dari segala lini itu.
Lemahnya lobi politik Boediono memang dapat dipahami, sebab yang bersangkutan memang tidak punya jam terbang memadai dalam konstelasi perpolitikan di tanah air. Boediono sejatinya memang seorang profesor ekonomi, yang kebetulan saja beruntung diberi kepercayaan oleh SBY untuk mendampinginya.
Posisi dilematis SBY itu, juga menguak fakta betapa berbedanya Boediono dengan Jusuf Kalla (JK). Semakin dapat dipahami, ternyata figur seperti JK lah sejatinya paling tepat mendampingi SBY. Sebab, sosok lincah JK diperlukan untuk memback-up style SBY, yang sering terkesan terlalu hati-hati.
Di sisi lain, pribadinya yang bersahaja dan suka bergerak cepat sekaligus sebagai sosok penting di partai politik, menyebabkan JK selalu mampu ‘melindungi’ SBY dari kemungkinan tekanan serta serangan politik membahayakan dari lawan-lawannya.
Semuanya telah terjadi, Presiden SBY harus menerima konsekuensi logis memiliki seorang pendamping (Wapres), yang kini namanya secara terang-benderang disebut fraksi-fraksi di DPR-RI, sebagai salah seorang yang mesti bertanggung jawab terhadap bail-out Century yang penuh masalah itu.
Situasi dilematis itu kelihatannya tetap akan sukar dicari solusinya. Pasalnya, banyak kalangan menilai, pemakzulan Boediono dianggap sebagai solusi terbaik demi menjaga kelancaran jalannya pemerintahan SBY dan kabinetnya mengakhiri periode keduanya ini.
Sebagai bahagian dari masyarakat Indonesia, kita hanya bisa berharap, semoga Presiden SBY bisa segera menemukan alternatif penyelesaian jitu, menyangkut keberadaan Wapresnya Boediono plus Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yang terus berada dalam sorotan itu.
Semoga saja pertimbangan utama Presiden SBY, supaya segera bisa beringsut dari situasi dilematis itu, tetap mengacu pada kepentingan mayoritas rakyat Indonesia, bukan sekadar memenuhi selera segelintir elite politik semata.(**)

karikatur dari sini