Arsip Blog

Capres Independen, Why Not ?


GambarHarapan Farhat Abbas bisa mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen pupus. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilpres yang dimohonkannya dan Iwan Piliang.
“Memutuskan, menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Farhat sebagai pemohon menguji materi Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). UU ini mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya bisa dilakukan dengan dukungan partai politik.
Penolakan MK tersebut, sungguh sangat disayangkan. Institusi MK sebagai gerbang pencari keadilan di bidang hukum ketatanegaraan, mestinya menyapa Farhat Abbas, dengan pernyataan : Capres Independen, Why Not ?
Dengan kata lain, penolakan MK terhadap kemungkinan seorang Warga Negara Indonesia, tampil sebagai calon presiden lewat jalur perseorangan, merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru, sekaligus kurang menguntungkan dari perspektif demokrasi dan pendidikan politik.
Ketika menjadi kepala daerah diperbolehkan maju melalui jalur independen, seharusnya hal yang sama juga diberlakukan untuk menjadi kandidat presiden. Pasalnya, jika kandidat presiden hanya dimungkinkan nyapres lewat dukungan partai, hampir dapat dipastikan hanya segelintir orang saja yang berpeluang menjadi capres.
Padahal, sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, untuk mendapatkan dukungan partai politik, selain berat juga penuh dengan intrik. Bahkan, keberhasilan meraih dukungan parpol juga kerap didominasi kesepakatan transaksional secara politis maupun ekonomis.
Itulah sebabnya banyak kalangan merasa tidak siap baik secara mental maupun ekonomis, untuk melakukan lobi dan berbagai pendekatan kepada parpol, demi mendapatkan restu (dukungan) tersebut.
Karena itu, seharusnya MK bisa bersikap lebih bijaksana dan objektif dalam mencermati kondisi tersebut. Artinya, MK sebagai institusi penegak keadilan, hendaknya memberi peluang munculnya figur capres alternatif lewat jalur perseorangan.
Sikap terburu-buru MK memutuskan tidak mengakomodir munculnya capres independen pada Pilpres, dipastikan akan menutup peluang bagi figur-figur muda potensial di negeri ini, yang sejatinya juga layak menjadi calon presiden ! Capres Independen, Why Not ? (**)

Iklan

Parpol Gurem pun Terancam


Hasil survei, Soetrisno Bachir dan Wiranto (Hanura), tak termasuk parpol gurem

Hasil survei, Soetrisno Bachir (PAN) dan Wiranto (Hanura), tak termasuk parpol gurem

Palu godam Mahkamah Konstitusi (MK) telah diketok. MK dengan tegas nenolak gugatan 11 parpol terhadap pemberlakuan sistem ambang batas parpol di parlemen (parliamentary treshold-PT) 2,5 persen.

Ketegasan sikap MK ini patut dipuji. Sebab, harus diakui jumlah parpol peserta Pemilu di negara kita sekarang (38 parpol), sudah over capacity. Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas, jumlah parpol peserta Pemilu, idealnya lima hingga tujuh partai saja.

Jumlah parpol sekarang, sudah terlalu banyak, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana politisi dan mana pula yang sekadar ikut-ikutan berpolitik.Hal ini disebabkan pimpinan parpol mengalami kesulitan mencari orang yang mau dijadikan pengurus dan calon anggota legislatif. Alhasil saat ini saat banyak pengurus parpol dan caleg sama sekali tak paham soal tetek bengek politik.

Ketegasan sikap MK menolak gugatan perihal ketentuan parliamentary treshold itu sudah pasti merupakan tamparan keras bagi parpol parpol gurem.Kendati harus diakui, kualifikasi parpol gurem masih bersifat debatable. Tetapi, mengacu pada hasil kesimpulan berbagai lembaga survei selama ini, 10 besar parpol selalu berkisar di antara parpol berikut, di antaranya : Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, dan PBR.

Lalu, apakah parpol di luar 10 besar itu, bisa disebut sebagai parpol gurem. Bisa jadi demikian. Atau setidaknya parpol-parpol di luar 10 besar mengacu pada hasil survei di atas, posisinya sangat terancam.

Jika tidak mampu mendulang perolehan 2,5 persen suara pada Pemilu legislatif nanti, parpol-parpol tersebut tidak berhak mendudukkan anggotanya di parlemen. Dengan keluarnya keputusan MK itu, sejatinya bukan cuma parpol gurem saja yang terancam.

Para caleg parpol gurem yang sudah mengeluarkan dana ratusan juta hingga miliaran pun ikutan terancam. Sebab kendati mereka berhasil meraih suara terbanyak dan secara matematis memperoleh kursi DPR-RI. Semua akan percuma belaka, kalau parpol yang mengusungnya tak mampu meraih 2,5 persen suara pemilih pada Pemilu April 2009 nanti.

Sekarang, elite parpol gurem itu mungkin masih bisa tertawa dan selalu bersikap optimis. Usai pemilu, mereka akan ramai-ramai menangis dan menyesali diri, karena latah mendirikan partai……!


MK Beraksi, Negara Merugi ?


Setelah memutuskan meminta Pilkada ulang di beberapa kabupaten di Jatim sehubungan dengan tuntutan pasangan Kaji, Mahkamah Konstitusi (MK) beraksi lagi dengan keputusannya meminta Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara diulang di 14 dari 15 kecamatan yang ada di daerah itu.mk

Bagi kontestan yang sudah terlanjur dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada, keputusan MK tersebut, jelas merupakan sebuah pil pahit dan ibarat dalam arena tinju, seperti baru saja terkena pukulan upper cut telak dari seorang Muhammad Ali atau Manny Pacquiao : jatuh terjengkang dan sulit bangkit lagi.

Sementara bagi pihak yang kalah dan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, keputusan itu sudah pasti disambut gembira dan seolah mendapatkan darah segar untuk memulai pertarungan ulang (rematch).

Dari perspektif penegakan hukum (law enforcement) dan perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat, kebijakan MK memutuskan Pilkada ulang, jelas merupakan langkah berani dan patut diapresiasi.

Jika pelaksanaan segala rangkaian Pilkada itu benar-benar memiliki bukti konkrit diselenggarakan penuh dengan berbagai rekayasa dan praktik kecurangan, memang sudah seyogyalah penyelenggaraan Pilkada diulang kembali.

Tetapi di sisi lain, fenomena ini juga sangat mengkhawatirkan. Jika semua hasil-hasil Pilkada kemudian mesti diselesaikan oleh MK, lalu apa gunanya KPU/D dan Panitia Pengawasan Pilkada (Panwaslih), dibayar mahal oleh negara untuk menjalankan tugasnya menyukseskan dan mengawasi jalannya perhelatan pilkada tersebut ?

Beratus-ratus miliar uang negara seakan terbuang percuma, karena ujung-ujungnya hasil kerja mereka bisa dianggap sia-sia belaka, sebab akhirnya MK yang menetapkan hasilnya. Jika demikian, sudah sepatutnya pula KPUD dan Panwaslih yang tak becus bekerja itu diberi sanksi atau setidaknya dicopot dari jabatannya.

Karenanya ke depan, kita berharap hendaknya dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.

Pasalnya, menyelenggarakan pilkada ulang, butuh dana tidak sedikit. Sungguh sangat disayangkan dana miliran harus dikeluarkan lagi dari kas negara (APBD) hanya untuk menentukan siapa lebih berhak menjadi kepala daerah, yang kelak belum tentu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amanah rakyat.

Dana miliran rupiah yang semestinya bisa dialokasikan untuk membenahi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah serta membantu meningkatkan kesejahteraan guru bantu itu, akhirnya ludes dalam sekejap, karena terpaksa dialokasikan untuk biaya menggelar pilkada ulang.

Dalam konteks demikian, kita berharap agar seluruh perangkat penyelenggaraan pilkada, utamanya KPUD dan Panwaslih, bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kalau pilkada benar-benar dijalankan dengan fair dan transparan, bisa dipastikan semua pihak akan dapat menerima hasil pilkada dengan legowo, tanpa perlu memaksa MK beraksi yang ujung-ujungnya bikin negara merugi.

Kalau semua hasil penetapan pemenang pilkada nanti diputuskan oleh MK, sebaiknya KPUD dan Panwaslih dibubarkan saja, dan perlu dicari wadah baru independen dan lebih kredibel sebagai penyelenggara dan pengawas jalannya pilkada.

Ketika MK pun harus unjuk gigi lagi. Itu wajar dan sah-sah saja, sebab memang begitulah tugasnya. Tetapi agar uang negara bisa diselamatkan, sudah sepatutnya semua pihak, utamanya Depdagri segera mencari solusi baru lebih jitu agar seluruh penyelenggaraan pilkada di tanah air termasuk Pemilu 2009 nanti berjalan dengan lancar dan tak perlu mengharuskan MK beraksi dan bikin negara merugi. Monggo……etake kaltu