Monthly Archives: November 2010

Kita dan Tragedi Sumiati


Lagi-lagi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, mengalami nasib malam. Kini, peristiwa menyedihkan itu menimpa Sumiati (23), yang bekerja di Madinah Arab Saudi. Dia disiksa majikannya dengan sangat kejam.
Selain sering dipukuli, bibir bagian atas perempuan malang ini sobek karena digunting majikannnya. Sumiati baru saja bekerja menjadi pembantu rumah tangga di Arab pertengahan Juli lalu.
Akibat siksaan yang dialaminya, dia mengalami luka bakar serius di beberapa bagian tubuhnya, kedua kaki juga nyaris lumpuh.
Peristiwa serupa sudah sering sekali menimpa tenaga kerja kita di mancanegara. Tak cuma mendapat perlakuan semena-mena, bahkan di negeri jiran Malaysia, sejumlah TKI juga beberapa waktu lalu terancam terkena hukuman mati.
Hampir senada dengan peristiwa menghebohkan yang diperlihatkan Gayus Tambunan, yang begitu mudahnya keluar masuk rumah tahanan. Negeri ini memang seolah tidak pernah belajar dan memetik hikmah dari peristiwa-peristiwa sebelumnya.
Seperti halnya Gayus, Arthalita Suryani juga dulu sudah melakukannya. Tak cuma dengan relatif mudah keluar masuk penjara. Namun, di rumah tahanan yang didiaminya juga dilengkapi dengan fasilitas serba mewah.
Dalam konteks derita yang dialami Sumiati, seperti kejadian serupa beberapa waktu lalu, pihak-pihak terkait di negeri ini hanya mampu memperlihatkan follow-up sebatas keprihatinan dan kekecewaan.
Presiden SBY misalnya telah bereaksi dengan memanggil Menlu Marty Natalegawa sekaligus menyatakan kesedihannya.
Tapi, lagi-lagi masih seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya, kemampuan kita dalam melawan kesewenang-wenangan majikan tak bermoral tersebut, hanya berhenti sebatas kecaman.
Tidak terlihat upaya-upaya konkret yang benar-benar menusuk dan mampu membuat para majikan kejam itu, kapok dan tak lagi berani mengulangi perbuatan culasnya.
Terbukti, sudah begitu kejadian seperti yang dialami Sumiati itu merebak ke permukaan. Namun, sejauh ini langkah-langkah penertiban Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) nakal di tanah air, tidak pernah benar-benar maksimal dilakukan institusi berwenang, dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja.
Kendati penyiksaan TKI terus berulangkali terjadi, penyetopan pengiriman TKI, bukanlah solusi tepat. Pasalnya, selama negara kita masih seperti sekarang, berkubang dalam lumpur penderitaan dan kemiskinan, selama itu pula TKI akan tetap mengalir deras ke luar negeri.
Agaknya, yang dibutuhkan dalam meminimalisir hal seperti dialami Sumiati itu adalah, dengan cara memantapkan lobi kita politik kita di kalangan dunia internasional, serta membangun negeri ini semakin sejahtera. Untuk itu, kita memerlukan sosok pemimpin yang tegas, berwibawa, serta serius meningkatkan kesejahteraan penduduk negeri.(**)

Pejabat Minim Empati


“Mentawai itu jauh, itu pulau, kalau disapu tsunami, itu risiko kita tinggal di pulau,”kata Ketua DPR-RI Marzuki Alie. Pernyataan ini dikemukakannya menjawab pertanyaan wartawan menyangkut pendapatnya terhadap upaya penanggulangan pemerintah atas bencana Mentawai.”
Marzuki melanjutkan, jika tinggal di Mentawai, meski ada peringatan dini (early warning) atas kejadian gempa maupun tsunami dua jam sebelum kejadian, dipastikan tidak bisa keluar dari musibah.
“Kalau tinggal di pulau itu, kalau sudah tahu dipandang berisiko, ya pindah saja,” cetusnya seraya menyebutkan tinggal di pulau yang dilewati jalur gempa, peringatan satu hari pun tidak cukup untuk menyelamatkan diri.
Entah sadar atau tengah mengigau, pernyataan Ketua DPR itu sudah pasti mengundang reaksi dan kecaman dari berbagai kalangan. Hal itu mencerminkan minimnya empati dari sang pemimpin institusi yang notabene bernama lembaga pengemban aspirasi rakyat.
Agaknya inilah pula konsekuensi dari sistem politik kita dewasa ini, yang mensyaratkan pimpinan DPR harus berasal dari partai peraih suara terbanyak.Alhasil, politisi dari partai terbesar kemudian diberi ‘jatah’ sebagai Ketua DPR.
Hal ini juga berlaku di DPRD kabupaten/ kota di seluruh Indonesia. Faktanya, banyak yang menduduki kursi penting dan sangat strategis itu, tidak didukung kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ketika Marzuki Alie, dalam kapasitasnya kerap melakukan blunder. Termasuk berbagai pembelaannya terhadap aktivitas dewan yang terkesan menghambur-hamburkan keuangan negara studi banding ke luar negeri, serta yang terbaru soal Mentawai itu, agaknya kesalahan tidak semata-mata menjadi miliknya Marzuki.
Partai yang menjadi induk semangnya, juga patut dipermasalahkan. Mestinya sebelum memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk duduk (memimpin) lembaga sevital DPR-RI, Partai Demokrat sudah seyogianya harus terlebih dahulu melakukan penelitian tak sekadar dalam level fit and proper test, melainkan juga meninjaunya dari berbagai aspek.
Dari sisi kapasitas intelektual, mungkin saja Marzuki Alie tidak perlu diragukan lagi. Namun dari segi kepekaan sosial, yang bersangkutan barangkali belum cukup terlatih. Sosoknya yang sudah terpiasa mapan dan hidup berkecukupan kemungkinan menjadi salah satu faktor lemahnya empati mantan Sekjen partai yang kelahirannya dibidani SBY tersebut.
Sejatinya tak cuma Marzuki saja yang minim empati. Banyak pejabat publik di negara kita juga kerap melakukan hal yang sama. Ketika bencana melanda di daerahnya misalnya, masih terdapat banyak oknum pejabat di pusat dan daerah yang kerap lalai dan tidak cepat tanggap menangani permasalahan yang dialami warganya.
Pejabat yang minim empati ini tidak hanya disebabkan oleh kepribadian bersangkutan, yang sering hanya mendekati rakyat saat menjelang Pemilukada atau pemilu legislatif semata, melainkan juga karena kualitas kepribadiannya yang tidak terbiasa bersikap tulus dalam memikirkan kepentingan rakyat.
Pejabat minim empati pada akhirnya hanya akan dijauhi rakyat, selanjutnya tidak akan pernah menjadi pemimpin yang benar-benar terpatri di hati rakyat. Selanjutnya, dia hanya akan dikenal sebagai pejabat/ tokoh yang sekadar numpang lewat saja dalam sejarah perpolitikan di tanah air. Begitulah….(**)