Arsip Blog

Ketika Rakyat Salah Memilih


Ketua DPR Marzuki Alie mengimbau seluruh anggota DPR untuk bekerja lebih baik pada tahun 2012. Jangan sampai rakyat menyesal memilih wakilnya di DPR !
“Kita masih punya waktu 2,5 tahun lagi sampai pemilu 2014. Kalau tahun-tahun lalu kita kedodoran, mungkin karena perlu adaptasi. Tahun 2013 partai-partai akan sudah mempersiapkan diri untuk pemilu, maka tinggal tahun 2012 yang tersisa untuk berkarya yang terbaik,” kata Marzuki, Selasa (3/1).
Marzuki seakan pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya sudah sejak lama rakyat merasa salah dan menyesal sejumlah anggota DPR/ D yang tidak optimal memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut.
Sejatinya, tidak hanya dalam hal memilih anggota DPR/ D saja, sebahagian rakyat merasa menyesal karena ternyata telah salah pilih, melainkan juga saat memilih para pemimpin mereka di daerah (gubernur, bupati dan wali kota). Bahkan, kini merasa menyesal karena dulu telah memilih SBY-Boediono.
Terbukti, tidak cuma wakil rakyat di DPR/ D saja, yang terlalu disibukkan dengan manuver-manuver politik untuk kepentingan partai dan dirinya sendiri, para kepala daerah dan pemimpin tertinggi di negeri ini, juga belum cukup memuaskan kinerjanya dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat.
Rakyat sejahtera yang terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, hanya tertuang dalam visi-misi yang dengan berapi-api disampaikan para calon kepala daerah, presiden, dan wakil rakyat, saat menggelar kampanye.
Ketika kursi empuk kekuasaan sudah berada di genggaman, mereka pun dengan begitu mudahnya melupakan janji-janji dan visi-misi tersebut. Yang ada di benak mereka, justru bagaimana melakukan berbagai manuver, yang mengarah pada politik pencitraan yang tidak terlalu dirasakan rakyat manfaatnya.Lalu, ketika rakyat telah terbukti salah dalam memilih, selanjutnya apa yang mesti dilakukan ? Dalam konteks ini, diimbau kepada segenap rakyat Indonesia, agar pada event pemilihan kepala daerah dan Pemilu legislatif dan Pilpres mendatang, tidak lagi salah pilih.
Selain itu, perlu segera diinventarisasi anggota DPR/ D mana saja, yang selama ini kinerjanya tidak optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Begitu juga kepala daerah yang cuma piawai pidato dan nihil prestasi, harus segera ‘diberi pelajaran’. Mereka (anggota dewan dan kepala daerah) yang melempem itu, tidak boleh dibiarkan terpilih kembali.
Nah, untuk Presiden RI mendatang, rakyat pun seharusnya sudah bisa mendeteksi sejak dini, siapa saja figur yang layak dan akan benar-benar berbuat untuk rakyat, jika diberi mandat menjadi kepala negara. Kesalahan dalam menjatuhkan pilihan tidak selayaknya terjadi berulang kali. Semoga….

Iklan

‘Politisi Lilin’, Adakah ?


politisi-lilinCap buruk dan imej negatif kerap kali dialamatkan kepada para politisi. Seolah-olah semua politisi itu, tidak bisa dipercaya serta suka menggunting dalam lipatan.

Asumsi demikian, terkadang memang ada benarnya. Para politisi memang banyak yang tak bisa dipercaya. Hari ini berkata A, besok berubah jadi B. Pemilu lalu mengenakan baju Partai Golkar, Pemilu kali ini sudah berbaju Demokrat.

Dalam konteks demikian, sudah sepatutnya rakyat diberi kesempatan untuk mencari ‘Politisi Lilin’. Yakni para politisi yang rela mengorbankan dirinya demi memperjuangkan kepentingan rakyat.

Rela mengorbankan tenaga, harta dan pikirannya demi rakyat, yang telah memberinya kepercayaan dan amanah menjadi representasi rakyat di DPRD Kabupaten/ Kota, Provinsi, DPR-RI dan DPD.

“Politisi Lilin’ ialah mereka yang tidak pernah mempolitisir rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. ‘Politisi Lilin’ senantiasa, tak kenal lelah dalam mendengar keluhan rakyat serta selalu tulus memberi bantuan kepada rakyat.

‘Politisi Lilin’ selalu siap berkorban dan tak cuma jelang Pemilu saja kelihatan batang hidungnya. Pertanyaannya, adakah politisi yang rela berkorban seperti halnya lilin. ‘Politisi Lilin’, adakah ?

‘Politisi Lilin’, mungkin saja ada. Tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Sebab pada kenyataannya, yang banyak berseliweran dalam panggung politik kita, adalah ‘politisi ular’, ‘politisi kalajengking’, ‘politisi labi-labi’, ‘politisi serigala berbulu domba’, dan ‘politisi hipokrit’…..!

karikatur dari sini

Caleg, Tak Siap Kalah


Saat bincang-bincang dengan Ekonom kondang Sumatera Utara dan Dekan FE USU Drs H Jhon Tafbu Ritonga MEc, Rabu (18/3) pagi, dia mengingatkan saya agar mempersiapkan mentalitas untuk menerima kekalahan.

JTR, demikian dia biasa disapa, merasa perlu menekankan hal itu, terkait dengan posisi saya sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Sumatera Utara.

Saya merasa beruntung diingatkan oleh senior dan teman diskusi saya itu. Kendati jauh sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri untuk siap menerima kekalahan dan tak pula jumawa jika terpilih menjadi wakil rakyat.

Namun sangat banyak pula caleg-caleg lain, tak siap kalah. Indikatornya bisa dilihat dari sikap mereka yang terkesan jor-joran dalam menggelontorkan dana demi meraih simpati calon pemilih, walau peluang untuk terpilih sebetulnya relatif kecil.

Kecenderungan tak siap kalah juga bisa ditengarai dari banyaknya anggapan umum yang berkembang di tengah masyarakat, pelaksanaan Pemilu Legislatif akan ramai ditingkahi aksi dan upaya main curang dari sejumlah caleg.

Permainan curang sudah pasti memerlukan kesiapan dana yang tak sedikit. Dana ini diperlukan untuk ‘membeli’ beberapa oknum yang memiliki kepiawaian dalam menukang-nukangi data/ hasil penghitungan suara. Lazimnya, aksi main mata ini biasa dilakukan mereka yang tak siap kalah.

Indikasi permainan curang ini memang sulit dihindari. Dalam konteks demikian, kita cuma bisa berharap dan mengimbau agar seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU, Panwaslu, PPK, PPS, dan lainnya hendaknya tidak mau terpengaruh dengan iming-iming uang, untuk merekayasa jumlah perolehan suara.

Jika para caleg yang tak siap kalah itu, kemudian memenangkan suara terbanyak dengan cara-cara tak fair, dapat dipastikan mereka tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai wakil rakyat. Sebab, prosesi yang dilalui hingga terpilih menjadi anggota dewan, sudah dicemari perilaku negatif.

Kalah dan menang dalam sebuah perjuangan merupakan hal yang lumrah. Kekalahan/ kegagalan, suatu ketika juga diperlukan, demi mendewasakan serta memperkokoh mentalitas kita dalam menjalani kehidupan.

Bagi caleg yang hingga kini, tak siap untuk kalah, diimbau agar segera melakukan introspeksi, refleksi dan kontemplasi, agar pasca kekalahan dalam Pemilu, tak sampai membuatnya menjadi pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa…. 😥

Agama Yes, Politisasi Agama No


umraojaan3pMajelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta partai politik menghentikan kampanye dengan mempolitisasi agama untuk meraih suara pada pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada.

Seruan MUI ini untuk merespons munculnya iklan kampanye pada harian lokal di Indramayu yang mengaitkan agama dengan kegiatan partai politik.

Pada iklan tersebut tertulis,”Pilih pimpinan Golkar yang terbaik. Sebab kalau tidak kita akan termasuk golongan orang yang mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hal ini demi terwujudnya Indramayu yang religius”. Iklan ini ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla dan Bupati Indramayu Indrianto MS Syafiudin.

Seruan MUI kali ini terasa berbeda dengan berbagai fatwa MUI sebelumnya yang terkesan kontroversial, seperti fatwa haram golput, haram rokok, dan berbagai fatwa lainnya.

Apa yang diingatkan MUI itu sangat beralasan. Bahwa agama memang tidak sepatutnya dipolitisasi dan dimanfaatkan untuk meraih tujuan-tujuan berbau politis-duniawi (jabatan, kekuasaan dan keanggotaan di parlemen).

Agama yes, politisasi agama no. Politisi memang sudah seharusnya beragama dan atau akan lebih baik bila dalam kiprahnya sebagai politisi, mampu mengimplementasikan ajaran agamanya dengan baik.

Tetapi tidak sepatutnya, lambang, institusi agama, tempat beribadah pun kemudian dimanfaatkan pula sebagai sarana berkampanye. Masih banyak tempat lain, caleg tak selayaknya kampanye di masjid, gereja, kuil, vihara, dan sarana ibadah lainnya.

Politisi beragama (mampu menjalankan ajaran agamanya dengan baik), memang dambaan kita. Tetapi, tidak sepantasnya politisi mengklaim partainya lebih beragama dan bermoral, dibanding politisi partai lain.
Semua parpol pada intinya sama saja. Sebab, semuanya berorientasi pada kekuasaan. Barangkali yang membedakannya, cuma cara dalam meraih tujuan.

Nah, dalam kaitan dengan cara meraih tujuan itu pula, kita berharap para politisi di negeri ini tak lagi mengklaim lebih beragama, karena kebetulan berasal dari parpol berasaskan agama, sembari mendiskreditkan parpol lain kurang berkualitas keberagamaannya.

Kualitas dan tingkat pengamalan ajaran agama, tidaklah ditentukan klaim dan simbol-simbol agama yang melekat di ‘baju’, melainkan lebih ditentukan oleh komitmen nyata dan kepedulian pada sesama.

Agama terasa meng-ada, jika seseorang tampil dalam sosoknya nan tulus, dan selalu ikhlas berbuat baik pada sesama. Bukan berbuat baik mengatasnamakan agama demi kepentingan menjelang Pemilu saja. Agama yes, politisasi agama no….!

Parpol Gurem pun Terancam


Hasil survei, Soetrisno Bachir dan Wiranto (Hanura), tak termasuk parpol gurem

Hasil survei, Soetrisno Bachir (PAN) dan Wiranto (Hanura), tak termasuk parpol gurem

Palu godam Mahkamah Konstitusi (MK) telah diketok. MK dengan tegas nenolak gugatan 11 parpol terhadap pemberlakuan sistem ambang batas parpol di parlemen (parliamentary treshold-PT) 2,5 persen.

Ketegasan sikap MK ini patut dipuji. Sebab, harus diakui jumlah parpol peserta Pemilu di negara kita sekarang (38 parpol), sudah over capacity. Untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkualitas, jumlah parpol peserta Pemilu, idealnya lima hingga tujuh partai saja.

Jumlah parpol sekarang, sudah terlalu banyak, sehingga kita tidak lagi bisa membedakan mana politisi dan mana pula yang sekadar ikut-ikutan berpolitik.Hal ini disebabkan pimpinan parpol mengalami kesulitan mencari orang yang mau dijadikan pengurus dan calon anggota legislatif. Alhasil saat ini saat banyak pengurus parpol dan caleg sama sekali tak paham soal tetek bengek politik.

Ketegasan sikap MK menolak gugatan perihal ketentuan parliamentary treshold itu sudah pasti merupakan tamparan keras bagi parpol parpol gurem.Kendati harus diakui, kualifikasi parpol gurem masih bersifat debatable. Tetapi, mengacu pada hasil kesimpulan berbagai lembaga survei selama ini, 10 besar parpol selalu berkisar di antara parpol berikut, di antaranya : Golkar, PDIP, Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, Gerindra, Hanura, dan PBR.

Lalu, apakah parpol di luar 10 besar itu, bisa disebut sebagai parpol gurem. Bisa jadi demikian. Atau setidaknya parpol-parpol di luar 10 besar mengacu pada hasil survei di atas, posisinya sangat terancam.

Jika tidak mampu mendulang perolehan 2,5 persen suara pada Pemilu legislatif nanti, parpol-parpol tersebut tidak berhak mendudukkan anggotanya di parlemen. Dengan keluarnya keputusan MK itu, sejatinya bukan cuma parpol gurem saja yang terancam.

Para caleg parpol gurem yang sudah mengeluarkan dana ratusan juta hingga miliaran pun ikutan terancam. Sebab kendati mereka berhasil meraih suara terbanyak dan secara matematis memperoleh kursi DPR-RI. Semua akan percuma belaka, kalau parpol yang mengusungnya tak mampu meraih 2,5 persen suara pemilih pada Pemilu April 2009 nanti.

Sekarang, elite parpol gurem itu mungkin masih bisa tertawa dan selalu bersikap optimis. Usai pemilu, mereka akan ramai-ramai menangis dan menyesali diri, karena latah mendirikan partai……!


2009 : Saatnya Menghukum Parpol


pemilu-2009Kita akan segera memasuki tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah dan masa depan bangsa lima tahun ke depan.

Pasalnya, pada tahun ini rakyat Indonesia akan menghadapi dua moment krusial. Pertama, Pemilu legislatif yang dijadwalkan pada bulan April. Kedua,  Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diagendakan akan berlangsung Juli 2009.

Kedua perhelatan di atas merupakan sarana serta kesempatan emas bagi rakyat untuk memperlihatkan kedaulatannya sekaligus membuktikan jargon yang diyakini keampuhannya selama ini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei).

Dengan kata lain kekuatan suara rakyat sedemikian hebatnya, karenanya  akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi wakilnya rakyat di parlemen serta pemimpin bangsa di Istana Negara.

Pada tahun 2009 inilah, saat yang tepat bagi rakyat untuk menghukum partai politik, yang pada Pemilu sebelumnya meraih suara signifikan, tetapi setelah berstatus sebagai wakil rakyat lupa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Di tahun 2009 itu pula, menjadi momentum yang pas bagi seluruh rakyat Indonesia, menghukum pemimpinnya yang pada Pilpres 2004 lalu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata setelah berada di singgasana empuk kekuasaan, cuma sibuk tebar pesona dan lalai memperjuangkan hak-hak rakyat.

Tahun 2009 juga merupakan saat yang tepat bagi rakyat untuk ‘menjewer’ para caleg yang hanya ingat kepada masyarakat pemilih menjelang Pemilu saja. Caleg bergaya kapenol (kapan perlu nongol) ini harus dijatuhi hukuman.

Caranya, pada saat pencobolosan nanti nama mereka jangan dicontreng. Caleg-caleg rakus perempuan dan tuling (tukang selingkuh) juga patut diberi ganjaran setimpal, dengan cara mengabaikan nama mereka di bilik suara nanti.

Begitu pentingnya, pengaruh suara rakyat dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa lima tahun mendatang serta begitu ampuhnya hukuman yang dijatuhkan rakyat kepada para wakilnya yang lupa diri itu, sehingga Pemilu dan Pilpres 2009, mutlak harus disukseskan.

Dengan kata lain segenap rakyat Indonesia, diharapkan tidak memilih bersikap golput, melainkan beramai-ramai datang ke bilik suara TPS. Jika rakyat banyak golput, bagaimana mungkin hukuman akan dapat diberikan kepada elite dan kader parpol tak merakyat itu ?

Tahun 2009, saatnya menghukum parpol. Mari sama-sama dengan penuh kesadaran mencermati mana saja parpol yang peduli rakyat dan mana pula parpol yang ingat rakyat jelang Pemilu saja. Parpol yang tak peduli rakyat itu, harus diberi hukuman…..!

Dari Desa ke Kampung


Selama sekitar sepekan mudik lebaran, dari kota Medan ke Rantau Prapat (Kabupaten Labuhan Batu). Pada siang hari pertama lebaran, saya lewatkan dengan aktivitas perjalanan silaturrahmi Idul Fitri dari desa ke kampung.

Pada hari kedua dan seterusnya, aktivitas perjalanan keluar masuk kampung, masih berlanjut. Tour ini sungguh melelahkan. Namun menyejukkan hati karena bisa bertemu dengan kerabat di kampung yang polos nan lugu, dan terkesan sangat ikhlas menyambut kedatangan saya.

Sejumlah desa yang dikunjungi umumnya merupakan daerah perkebunan sawit dan karet, yang kondisi jalannya sungguh menyesakkan dada, penuh lobang dan kubangan kerbau. Mobil yang saya setir sendiri, terpaksa penuh dengan lumpur. 

Bincang bincang dengan masyarakat di kampung, berbeda dengan para blogger yang hitech dan intelek. Masyarakat kampung yang hampir semuanya tak pernah mengakses internet itu,  umumnya lebih suka bicara perihal harga sawit yang kini merosot drastis.

Beberapa dari warga masyarakat yang saya temui ada juga yang paham ketika diajak bicara soal tetek bengek politik. Umumnya mereka mengeluh soal banyaknya jumlah parpol peserta Pemilu. Mereka cuma kenal parpol lama seperti Golkar, PDIP, PAN, PPP, Demokrat, dan PKS.

Hal itu terjadi karena Pemerintah dan KPU memang sangat lemah dalam hal sosialisasi Pemilu 2009. Masyarakat di pedesaan terpencil itu, kendati di rumahnya dilengkapi antene parabola, tetapi tak tersentuh media massa lain, semisal suratkabar.

Perjalanan silaturrahmi dari desa ke kampung itu, kendati sangat menguras tenaga, tetapi banyak pelajaran berharga bisa dipetik. Satu hal yang pasti warga desa selalu terlihat ikhlas dan tulus menyambut kedatangan tamu yang berkunjung ke rumahnya.

Tidak seperti masyarakat di perkotaan, yang kebanyakan sangat egois, agak prejudice, serta cenderung memperlakukan seseorang dengan baik, karena pertimbangan vested interested.

Untuk menumbuhkan kembali semangat kekeluargaan nan tulus, masyarakat kota sebaiknya perlu meluangkan waktu minimal sepekan (dalam setahun) berinteraksi dengan masyarakat di kampung….!