Arsip Blog

Capres Independen, Why Not ?


GambarHarapan Farhat Abbas bisa mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen pupus. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilpres yang dimohonkannya dan Iwan Piliang.
“Memutuskan, menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Farhat sebagai pemohon menguji materi Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). UU ini mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya bisa dilakukan dengan dukungan partai politik.
Penolakan MK tersebut, sungguh sangat disayangkan. Institusi MK sebagai gerbang pencari keadilan di bidang hukum ketatanegaraan, mestinya menyapa Farhat Abbas, dengan pernyataan : Capres Independen, Why Not ?
Dengan kata lain, penolakan MK terhadap kemungkinan seorang Warga Negara Indonesia, tampil sebagai calon presiden lewat jalur perseorangan, merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru, sekaligus kurang menguntungkan dari perspektif demokrasi dan pendidikan politik.
Ketika menjadi kepala daerah diperbolehkan maju melalui jalur independen, seharusnya hal yang sama juga diberlakukan untuk menjadi kandidat presiden. Pasalnya, jika kandidat presiden hanya dimungkinkan nyapres lewat dukungan partai, hampir dapat dipastikan hanya segelintir orang saja yang berpeluang menjadi capres.
Padahal, sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, untuk mendapatkan dukungan partai politik, selain berat juga penuh dengan intrik. Bahkan, keberhasilan meraih dukungan parpol juga kerap didominasi kesepakatan transaksional secara politis maupun ekonomis.
Itulah sebabnya banyak kalangan merasa tidak siap baik secara mental maupun ekonomis, untuk melakukan lobi dan berbagai pendekatan kepada parpol, demi mendapatkan restu (dukungan) tersebut.
Karena itu, seharusnya MK bisa bersikap lebih bijaksana dan objektif dalam mencermati kondisi tersebut. Artinya, MK sebagai institusi penegak keadilan, hendaknya memberi peluang munculnya figur capres alternatif lewat jalur perseorangan.
Sikap terburu-buru MK memutuskan tidak mengakomodir munculnya capres independen pada Pilpres, dipastikan akan menutup peluang bagi figur-figur muda potensial di negeri ini, yang sejatinya juga layak menjadi calon presiden ! Capres Independen, Why Not ? (**)

Iklan

Ketika Rhoma Kalahkan Ical dan JK


GambarPopularitas Raja Dangdut Rhoma Irama semakin terdongkrak. Elektabilitas Rhoma Irama di ajang Pemilihan Presiden 2014, bahkan mengalahkan politisi-politisi terkemuka.
Politisi senior yang harus mengakui keunggulan Bang Haji adalah, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Wiranto dan Hatta Rajasa. Elektabilitas Rhoma Irama berada di urutan keempat hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB), yang dirilis Rabu (6/2) lalu.
Lembaga survei yang dipimpin Didik J Rachbini itu memilih 13 kandidat capres potensial.  Survei yang dilakukan sejak 3 Januari-18 Januari 2013 itu melibatkan 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia secara acak.
Dalam hasil survei itu, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menempati urutan teratas, dengan dukungan 21,2 persen suara responden. Urutan kedua ditempati Prabowo Subianto (18,4 persen). Berturut-turut disusul Megawati Soekarnoputri (13), Rhoma Irama (10,4), Aburizal Bakrie (9,3), Jusuf Kalla (7,8), Wiranto (3,5), Mahfud MD (2,8), Dahlan Iskan (2,0), Surya Paloh (1,3), Hatta Rajasa (1,2), Chairul Tanjung (0,4) dan Djoko Suyanto (0,3 persen suara).

Melihat hasil survei tersebut, mungkin banyak yang terkejut dan sedikit kurang percaya. Namun, menimbang sosok Didik J Rachbini, yang berada di balik lembaga survei tersebut, mau tidak mau, kita harus percaya, bahwa hasil survei itu sangat objektif.
Pasalnya, selama ini Didik J Rachbini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, cerdas dan lugas. Dapat dipastikan, yang bersangkutan tidak akan mau mengorbankan integritasnya, dan menjadikan wadah dipimpinnya sebagai lembaga survei pesanan.
Pertanyaannya, mengapa elektabilitas seorang Rhoma Irama bisa mengalahkan tokoh sekaliber Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla (JK), Wiranto, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Surya Paloh, dan Hatta Rajasa ?
Hal ini tiada lain, karena sosok Rhoma Irama sejatinya bukan sekadar raja dangdut atau musisi biasa. Lebih dari itu, ayah penyanyi Ridho Rhoma ini juga dianugerahi kelebihan, sebagai cendekiawan dan seorang da’i.
Dan, hanya sedikit artis/ seniman di pentas musik tanah air, yang talentanya bisa disejajarkan dengan Rhoma Irama, sebutlah misalnya Iwan Fals, Ebiet G Ade, Deddy Mizwar, Eros Djarot, dan Ahmad Dhani.
Sosok Rhoma memiliki kharisma yang membuatnya memiliki pengaruh kuat, tidak saja di dunia keartisan, tetapi juga merambah ke dunia politik.
Lagi pula, kiprah Rhoma di bidang politik bukanlah hal baru. Dia sudah pernah tercatat sebagai politisi PPP, dan menjadi anggota DPR-RI melalui Golongan Karya. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, sangat wajar, jika dia merasa mampu menjadi Presiden RI.

Di sisi lain, hampir seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang tak tahu dengan nama Rhoma Irama. Sejumlah lagu-lagunya hingga kini masih tetap populer dan menjadi lagu wajib di setiap acara kondangan, seperti Syahdu, Malam Terakhir, Kehilangan, Pantun Cinta, Cuma Kamu, Menunggu, Kerinduan, Keramat dan lainnya.
Dengan kata lain, sebagai seorang raja dangdut, Rhoma sudah memiliki modal dasar (basis pendukung) para penggemar fanatik lagu-lagunya. Karenanya, sangat masuk akal, jika survei membuktikan, elektabilitasnya mengalahkan Ical dan JK.(**)

Urbaningrum Bawa Demokrat Mengharum


Di sela kesibukan, Anas masih menyempatkan diri menulis....

Kemenangan Anas Urbaningrum dalam Kongres II Partai Demokrat, yang digelar di Bandung kemarin, bisa disebut tidak terlalu mengejutkan. Yang mengejutkan justru kegagalan Andi Mallarengeng melaju ke putaran kedua. Perolehan suara Andi yang cuma 82 atau sekitar 16 persen, sungguh di luar perkiraan serta sangat jauh bertentangan dengan gembar-gembor tim suksesnya selama ini, yang mengklaim didukung 80 % DPD.
Dukungan putra SBY, Edhie Baskoro alias Ibas kepada Andi Mallarangeng, ternyata tidak mampu menolong Andi. Posisi Andi dan pendukungnya semakin terjepit, sebab ternyata SBY selaku Ketua Dewan Pembina lebih memilih bersikap netral. Buyarlah impian Andi, yang sebelumnya yakin akan didukung SBY.
Dari perhelatan Kongres Demokrat ini, kita banyak memetik pelajaran politik berharga. Bahwa budaya restu-restuan, memang tidak sepatutnya lagi terjadi di tubuh partai dan institusi manapun di negeri ini. Dalam hal ini, SBY patut diberi acungan jempol, sebab dia mempersilahkan peserta kongres memilih sendiri pimpinannya yang dianggap paling layak.
SBY, yang sebelumnya diprediksi akan melakukan intervensi untuk memberikan keuntungan bagi salah satu di antara tiga kandidat, ternyata mampu memperlihatkan kedewasaannya dalam berpolitik, setidaknya di internal Partai Demokrat. Padahal, jika saja SBY mau campur tangan, misalnya mendorong pemilihan Ketua Umum secara aklamasi, demi memuluskan kandidat yang disukainya, dipastikan di antara ketiga kandidat itu tidak akan berani mbalelo.
Kita sudah barang tentu menyambut positif dan mengapresiasi sikap netral SBY. Pilihan sikap yang dilakukannya itu, sudah pasti akan berdampak positif bagi masa depan Demokrat di masa mendatang. Demokrat di bawah kepemimpinan Urbaningrum pun akan dapat melangkap mantap, tanpa dibayang-bayangi intervensi sang Ketua Dewan Pembina.
Diakui atau tidak, sikap netral itu pulalah yang menjadi salah satu key factor, mengapa Anas Urbaningrum, kemudian sukses mengungguli para pesaingnya. Para peserta Kongres Demokrat pun akhirnya secara leluasa mengaktualisasikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Kita katakan demikian, sebab secara finansial, sejatinya Anas jauh berada di bawah Andi dan Marzuki, tetapi justru dia yang dipercaya ‘rakyat’ Demokrat menjadi pemimpin mereka.
Berbekal talenta dan gaya kepemimpinannya yang selalu akomodatif dan tidak reaktif, kita meyakini Urbaningrum akan dapat membawa Demokrat semakin harum. Anas memiliki bekal yang cukup untuk terus mengharumkan Demokrat, karena track recordnya memang sudah sangat teruji dalam dalam memenej sebuah organisasi. Dia misalnya sukses membuat PB HMI disegani saat menjabat sebagai Ketua Umum. Ketika menjadi anggota KPU pun, dia pula yang sering dipercaya sebagai juru bicara. Kini, Anas juga memimpin Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pusat.
Pernyataan Anas usai memastikan mengungguli Marzuki, bahwa kemenangannya merupakan kemenangan Demokrat, memperlihatkan kematangannya dalam berpolitik. Pria kelahiran Blitar 15 Juli 1969 ini, juga telah menyatakan akan merangkul pesaingnya, Andi dan Marzuki. Demokrat melalui Kongresnya telah menjatuhkan pilihan kepada Anas. Ini merupakan pilihan yang tepat, dan menjadi modal berharga untuk mengantisipasi berbagai tantangan Demokrat, pasca pensiunnya SBY dari kursi Presiden.
Dengan berbagai nilai plus yang dimilikinya, Urbaningrum sangat berpeluang membawa Demokrat makin mengharum. Terpilihnya Anas juga dapat dipastikan akan membuat gentar para rival politiknya dari parpol lain. Sebab, seperti telah kita ketahui bersama, suami Atthiyah Laila ini dan bapak empat anak ini, merupakan sosok yang tidak pernah membuka peluang berkonflik dengan pihak manapun. Selamat Bung Anas. Buktikan, Demokrat tidak salah telah memberi amanah kepada Anda…..!(**)

Foto dari sini

Lebih Baik, Tak Selalu Menang


democrazyLebih baik, berpengalaman, lebih berkualitas serta dianggap lebih mampu, tak selalu menang. Figur yang pada kenyataannya lebih baik, tidak akan ada jaminannya akan dipilih oleh rakyat.

Pada Pemilu Legislatif lalu banyak calon anggota legislatif berkualitas, tetapi gagal total dalam memperoleh kursi di DPR dan DPRD. Sebaliknya, banyak pula tak layak jadi wakil rakyat, justru memperoleh suara signifikan hingga lolos menjadi anggota dewan.

Demikian halnya pada Pilpres kemarin ; apakah kemenangan SBY-Boediono, dikarenakan beliau lebih baik dari dua kandidat capres lainnya ? Jawabnya, belum tentu.

Dalam menjatuhkan pilihan pada Pilpres kemarin, rakyat kelihatannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor SBY, yang selama ini dicitrakan sebagai sosok yang santun, low profile, cerdas dan baik budi.

Tetapi apakah dalam hal kepiawaian memenej negara,  SBY lebih baik dari JK atau Mega ? Bisa jadi, sulit memberikan jawaban untuk itu, sebab tidak ada kompetisi head to head di antara mereka, seperti halnya pertandingan olahraga.

Dalam menjatuhkan pilihan, di Pilpres ataupun pada Pileg lalu, kelihatannya rakyat tidak sepenuhnya memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan kompetensi atau kualitas sang caleg. Mereka memilih, hanya karena ada keharusan memilih.

Tetapi apapun ceritanya, itulah konsekuensi demokrasi. Vox pupuli vox dei. Rakyat telah menjatuhkan pilihannya. SBY-Boediono berhasil memenangkan Pilpres. Dan para caleg yang kualitasnya banyak dipertanyakan itu telah terpilih menjadi wakil rakyat.

Yang lebih baik memang tak selalu menang. Tetapi ketika rakyat telah memberikan pilihannya, apapun hasilnya, baik atau buruk, haruslah dihormati. Pilihan itu, suka atau tidak suka, mesti diterima dengan lapang dada.

Kita cuma berharap, seiring dengan perjalanan waktu, rakyat semakin cerdas dan pada Pesta Dermokrsi mendatang dapat memberi hukuman kepada mereka yang dianggap gagal dalam mengemban amanah rakyat !

karikatur dari sini

Indonesia Tak Butuh Presiden Ngganteng


capresIndonesia tak butuh Presiden ngganteng. Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang selalu bertindak cepat mengatasi persoalan bangsa serta senantiasa concern pada kepentingan rakyat.

Rakyat Indonesia juga tak peduli, apakah presidennya berasal dari etnis Jawa atau Luar Jawa. Bagi mereka, yang terpenting apakah sang pemimpin mampu mengubah nasib mereka, dari miskin menjadi lebih sejahtera.

Rakyat Indonesia, sejatinya juga tak terlalu bahagia sudah menerima BLT. Sebab saat mengambil jatah BLT itu, mereka selalu harus berdesak-desakan bak seorang pengemis. Mereka lebih membutuhkan bantuan modal dan lapangan kerja baru.

Ya, Indonesia memang tidak memerlukan Presiden yang ngganteng dan cantik. Rakyat mendambakan pemimpin yang selalu memikirkan dan berbuat nyata bagi rakyat.

Tapi, bukan berarti yang ngganteng dan cantik tak boleh memimpin negeri kaya tapi selalu salah urus ini. Justru akan lebih baik, jika kegantengan/ kecantikan Presiden itu disertai dengan komitmen dan karya nyata bagi rakyat ; yang bukan sebatas klaim-klaim keberhasilan dan janji-janji semu.

Perhelatan Pilpres tidak lama lagi. Kita cuma bisa berharap, agar rakyat Indonesia tak salah pilih dan tak terpesona pada tampilan fisik capres semata. Pilihlah capres dan cawapres yang sudah terbukti potensial mampu bertindak lebih cepat untuk kepentingan rakyat.

Bagi saya sendiri, siapapun terpilih dari ketiga capres itu (JK, Mega atau SBY), sama saja. Sebab nasib dan masa depan saya, tidak pernah tergantung pada siapa yang duduk sebagai Presiden di negeri ini.

karikatur dari sini

SBY Melesat, Mega Telat ?


megawati_soekarnoputri174-0Suka atau tidak suka, harus diakui pamor SBY kini makin melesat jauh meninggalkan para pesaingnya. Agaknya itulah salah satu keuntungannya sebagai capres incumbent.

Berbagai manuver dan kebijakan SBY belakangan ini terlihat jelas telah mendorong pencitraan yang dibangun (image building) terlihat wajar dan memberi kesan positif bagi rakyat.

Sebagai contoh,  SBY langsung memerintahkan Kapolri mengusut tuntas  tragedi 3 Februari di DPRD Sumut yang menewaskan Ketua Dewan Abdul Aziz Angkat. Reaksi cepat SBY ini dengan sendirinya berimbas pada cepatnya aparat membekuk para pelaku demo anarkis itu.

Kalau sampai SBY lambat bereaksi atau sama sekali tak berkomentar apa-apa, dapat dipastikan hal itu akan mengundang tanya, khususnya dari kompatriotnya Partai Golkar. Pasalnya, yang menjadi korban dalam tragedi itu adalah salah satu kader terbaik Golkar Sumatera Utara.

Bisa jadi setelah Tragedi 3 Februari itu mencuat menjadi keprihatinan nasional dan SBY berkali-kali menekankan soal perlunya penegakan hukum atas peristiwa itu, hubungan Partai Demokrat dan Golkar kini mulai mencair dan sudah melupakan soal iklan BBM yang kontroversial itu.

Nah, dalam konteks demikian, kita justru heran melihat Mbak Mega, yang sepertinya kurang memperlihatkan perhatian terhadap kasus yang terjadi di DPRD Sumut tersebut.

Tak terlalu keliru jika disimpulkan, Mega terkesan telat dan sudah mulai semakin jauh ditinggalkan SBY dari segi kepiawaian mengemas dan memanfaatkan isu nasional.

Jika ingin mengimbangi popularitas SBY, mestinya Mega harus selalu siap menyikapi berbagai isu nasional dengan melontarkan pikiran-pikiran jernih, responsif, cerdas dan konstruktif.

Lihatlah gerak manuver SBY, kini semakin cantik dan ciamik. Tawaran gelar DR (HC) ITB yang memicu kontroversi misalnya kemudian ditolaknya. Lalu, besan Aulia Pohan ini juga rajin menyambangi berbagai perayaan dari Imlek hingga Cap Go Meh. Ini sudah pasti membuat komunitas Tionghoa menyenanginya.

Sekali lagi harus diakui, itulah keuntungan (politis) SBY sebagai bakal capres incumbent. Tapi, apapun ceritanya, jika ingin mengimbangi laju SBY….,jangan sampai SBY dibiarkan melesat, dan Mega pun telat !

Demikian halnya capres lain :  Sultan HB X, Prabowo, Wiranto, Rizal Ramli, Amien Rais, Jusuf Kalla, Sutiyoso, Hidayat Nurwahid,  dll, harus lebih bekerja ekstra keras memacu dan memicu diri agar bisa ‘mengejar’ laju SBY yang terus melesat itu !

sumber foto dari sini

Partai Politik Jangan Picik !


sekolah-politikPartai politik harus membuka diri dan berpikir obyektif untuk memilih orang yang akan dicalonkan sebagai presiden atau wakil presiden. Jangan sampai parpol memaksakan diri mengangkat calon dari dalam jika mereka tak memiliki kompetensi untuk memimpin bangsa.

“Dalam situasi sekarang, di mana ada beberapa calon alternatif yang potensial menjadi presiden dan wapres, perlu dicermati secara mendalam. Artinya, parpol harus membuka diri,” ujar Rektor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Edy Suandi Hamid. (Kompas, 22/12).

Apa yang dikemukakan Edy Suandi itu ada benarnya. Bahwa partai politik memang sudah seharusnya tidak bersikap picik dan egois dalam menentukan sikapnya terkait dengan semakin dekatnya perhelatan Pilpres 2009.

Partai politik tidak perlu memaksakan kader partainya untuk tampil sebagai capres dan cawapres, jika yang bersangkutan memang tidak memiliki kredibilitas dan ‘nilai jual’ untuk bersaing dalam bursa pilpres.

Sosok seperti Yusril Ihza Mahendra (PBB), Tifatul Sembiring (PKS), Soetrisno Bachir (PAN), Suryadharma Ali (PPP), Muhaimin Iskandar (PKB), hendaknya tahu diri, dan tak perlu ikut-ikutan memproklamirkan diri sebagai capres atau cawapres, kalau merasa basis dukungan untuk meraih kemenangan relatif kecil.

Akan jauh lebih taktis dan efektif, sekaligus memungkinkan meraih kemenangan, apabila parpol yang disebutkan di atas menjalin koalisi permanen untuk mengusung capres alternatif dari kalangan muda, yang lebih energik dan memberi angin segar bagi terwujudnya perubahan ke arah lebih baik di negeri ini.

Bahkan seorang Jusuf Kalla, yang notabene orang nomor satu di Partai Golkar, cukup tahu diri dan kelihatannya lebih mempersiapkan diri untuk menjadi cawapres, kembali berduet dengan SBY.

Partai politik memang tak boleh picik. Tak hanya terkait dengan dukungan dan pilihan terhadap capres/ cawapres, melainkan juga dalam menyikapi berbagai persoalan yang tengah mendera bangsa.

Parpol yang picik dan dilanda kejumudan berpikir, sejatinya hanya akan memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya agar tetap eksis dalam panggung politik nasional, apa pun dan bagaimanapun caranya.

Parpol picik itu sudah sepatutnya diberi hukuman. Rakyat diimbau agar berhati-hati dan mampu mengenali parpol picik yang hanya memikirkan diri dan kelompoknya itu.

Jika tak ingin ditinggalkan dan dicemooh rakyat, kepada segenap elite parpol diharapkan jangan lagi bersikap picik. Tunjukkanlah dengan tulus pengabdian kepada rakyat, tak cuma jelang Pemilu/ Pilkada saja, tetapi setiap kali rakyat membutuhkannya.

foto diambil dari sini

‘Obama’ Terganjal UU Pilpres


foto‘Obama’ terganjal UU Pilpres 2009 ? Ya…..,begitulah pil pahit yang mesti ditelan sejumlah tokoh muda Indonesia yang sejak beberapa bulan lalu telah mendeklarasikan diri menjadi capres, karena terinspirasi perjalanan politik mengesankan Obama, senator muda yang sukses menjadi capres Partai Demokrat dan selanjutnya terpilih menjadi Presiden AS ke-44.

Elite politik dan parpol besar yang mendominasi DPR saat ini, sepertinya tidak menghendaki munculnya  ‘Obama Obama’ baru di Indonesia. UU Pilpres 2009 yang baru disahkan pada 29 Oktober lalu, telah menutup peluang tampilnya figur muda dan newcomer dalam pentas politik di tanah air.

Undang Undang Pilpres 2009-2014 yang mensyaratkan seorang kandidat baru dinyatakan sah menjadi calon bila didukung 20 persen kursi legislatif dan 25 persen suara pemilih Pemilu 2009, jelas merupakan sebuah persyaratan yang maha berat.

Sejumlah tokoh muda Indonesia yang beberapa bulan lalu telah mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden karena terinspirasi perjalanan karier politik Obama yang melesat bak meteor itu, hampir dapat dipastikan tidak akan mungkin bisa memenuhi persyaratan tersebut.

Dengan demikian tokoh-tokoh muda Indonesia yang lumayan kredibel seperti Rizal Mallarangeng, M Fadjroel Falaakh, Yuddy Chrisnandi, dll, sudah tertutup peluangnya menjadi ‘Obama’  Indonesia. Figur-figur muda energik ini tidak mungkin akan memperoleh dukungan parpol dengan jumlah persentase yang sangat besar itu.

Mayoritas masyarakat Indonesia yang lebih menghendaki munculnya lebih banyak alternatif pilihan dalam pilpres 2009, sudah pasti merasa sedih, prihatin dan kecewa. Pasalnya, para tokoh muda nan energik yang diharapkan membawa angin segar dan perubahan seperti halnya Obama, ujug-ujug sudah layu sebelum ditanam.

Pada akhirnya yang berpeluang tampil sebagai capres tetap itu-itu saja. Membosankan ! Dengan persyaratan teramat berat itu, hampir dapat dipastikan capres berpeluang maju dengan dukungan koalisi parpol, cuma beberapa nama di antaranya SBY, Jusuf Kalla, Megawati Soekarnoputri, Hidayat Nurwahid, dan Amien Rais.

Prabowo, Wiranto, dan Sultan HB X pun sangat tipis peluangnya. Berdasarkan polling terakhir, Partai Gerinda sebagai kenderaan politik Prabowo hanya memperoleh di bawah 5 persen. Jadi berat baginya mendapatkan ‘perahu’ sebagai capres.

Peluang Wiranto dan Sultan, juga relatif sama bahkan jauh lebih berat lagi. Sultan sukar mendapatkan dukungan Partai Golkar, karena di situ masih bercokol JK, yang notabene Ketua Umum partai. Sedangkan Wiranto, dengan asumsi Partai Hanura juga akan memperolah maksimal 5 persen suara, dipastikan akan terseok-seok.

Mengacu pada fakta di atas, wajar jika banyak kalangan merasa kebakaran jenggot dengan UU Pilpres itu. Selain telah mengganjal munculnya ‘Obama’ Indonesia, ketentuan yang dipersyaratkan dalam UU itu juga patut diduga sarat kepentingan parpol besar dan para tokoh di lingkaran elite kekuasaan saat ini.

Kalau masih memungkinkan, sudah sepatutnya UU Pilpres itu direvisi dan membuat ketentuan yang memungkinkan akan semakin banyak warga Indonesia dari seantero nusantara, bisa mengambil bagian sebagai calon presiden.

Last but not least, dikotomi Jawa dan non-Jawa sebagai Presiden RI sudah tak relevan lagi. Mari bercermin dari kemenangan Obama, yang notabene kulit hitam dan bahkan dituduh lawan politiknya seorang muslim, tapi tetap dipilih mayoritas rakyat AS sebagai Presidennya.(sumber foto : detiknews.com)

Bertanding untuk Kalah


Bertanding untuk kalah….! Itulah fenomena yang mencuat dalam pelaksanaan sejumlah pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tanah air belakangan ini. Pada Pilkada Kabupaten Deli Serdang Sumut, Minggu kemarin misalnya, dari 1 juta lebih pemilih, ada pasangan calon cuma memperoleh 5 ribu suara. Sungguh tragis dan memalukan, bukan !   

Begitulah konsekuensi yang mesti diterima sang calon kepala daerah yang terjun bebas ke gelanggang Pilkada. Mereka mengikuti Pilkada, tanpa didukung analisis SWOT, serta persiapan memadai baik dari aspek pendanaan maupun kejelasan basis massa pendukungnya.

Kalau tak punya basis massa signifikan, dana yang kuat, tak pula didukung mesin parpol yang kuat dan bekerja efektif, masih juga berambisi ikut Pilkada, itu kan sama saja dengan bertanding untuk kalah. Sudah tahu bakal kalah, masih ngotot maju, ya sudah…..tahankanlah risikonya.       

Kalau dalam arena tinju profesional, bertanding untuk kalah konon sering terjadi. Tujuannya untuk memperoleh uang yang jumlahnya lebih banyak dari bayaran semula atau sengaja kalah, karena telah disusun sebuah pertandingan rematch, yang dipastikan akan lebih menarik dan mengundang lebih banyak penonton.

Sementara dalam Pilkada, bertanding untuk kalah, selain akan menuai kekecewaan dan beban psikologis selama bertahun-tahun, dapat dipastikan juga menguras pundi pundi keuangan pribadi dan organisasi. Kalah dalam Pilkada bisa bikin bangkrut.

Pasalnya, dana yang mesti disiapkan untuk mengikuti Pilkada jumlahnya tidak sedikit. Coba bayangkan, jika sang calon menggunakan ‘perahu’ parpol. Untuk satu parpol, setidaknya mesti setor Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Itu baru untuk satu parpol, bagaimana kalau 2, 3, atau 10 parpol ?

Sementara kalau menempuh jalur independen, seorang calon kepala daerah mesti mengumpulkan bukti dukungan dari sekitar 15 ribu warga (disesuaikan dengan jumlah pemilih) dengan menyertakan fotocopi KTP. Coba hitung kalau satu dukungan mesti dibayar Rp 50 ribu, berapa dana yang harus disediakan.

Belum lagi kalau dihitung dana harus dikeluarkan untuk atributisasi, kampanye, iklan, dana saksi, dan berbagai tetek bengek lainnya. Dapat dipastikan, seorang kandidat kepala daerah akan menghabiskan dana miliaran rupiah untuk keperluan pencalonannya itu. Umumnya dana berasal dari kocek pribadi dan beberapa di antaranya dari relasi dan sponsor.

Kita berharap fenomena Pilkada yang melahirkan implikasi negatif bagi kandidat yang terjun bebas itu,  bisa dijadikan pelajaran oleh para tokoh di tanah air saat ini, yang lupa berkaca, dan ramai-ramai ingin menjadi capres. 

Kalau sedari awal sudah menyadari, tak punya uang serta tak memiliki basis massa riil, tak usahlah ikut-ikutan nyapres. Kalah dengan selisih suara tipis, itu namanya kalah terhormat dan tak perlu disesali. Tapi kalah dengan babak belur ; tanpa memperoleh suara signifikan, merupakan sebuah kebodohan, karena ikut bertanding walau sudah tahu bakal kalah.