Monthly Archives: Februari 2010

Century dan Masa Depan Parpol


Akbar Faisal

Penantian panjang seputar hasil Pansus Hak Angket Century akhirnya berakhir juga, walau cenderung antiklimaks. Pendapat akhir yang disampaikan sejumlah fraksi beberapa hari lalu, bisa disebut mengecewakan.
Yang paling mengecewakan sudah barang tentu pendapat akhir Fraksi PAN, yang sama sekali tak menyinggung sedikit pun peran Boediono dan Sri Mulyani Indrawati, sehingga dedengkot PAN Amien Rais, disebut-sebut merasa sangat kecewa dengan kesimpulan FPAN.
Namun kekecewaan Amien ini pun sejatinya tidak beralasan. Mestinya sejak awal Amien sadar, bahwa mendukung Hatta Radjasa sebagai Ketua Umum PAN, konsekuensinya akan membawa PAN sebagai partai yang tidak akan mungkin bersikap frontal terhadap SBY.
Sebab, siapa pun tahu, Hatta Radjasa merupakan salah satu sosok anggota kabinet yang paling dekat dengan Presiden SBY. Karenanya, patut dipertanyakan juga, apakah Amien benar-benar kecewa atau tengah menyesali pilihan sikapnya mendukung Hatta pada Kongres PAN kemarin.
Selain pandangan akhir PAN yang mengecawakan, pandangan akhir Gerindra juga kurang memikat, karena tidak berani menyebut nama siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century itu.
Kalau Fraksi PKB memilih sikap yang hampir relatif sama dengan Fraksi Demokrat, hal itu memang sudah bisa ditebak sejak awal. PKB, dalam berbagai momen penting, memang kerapkali menampilkan sikap safety, sehingga acap mengecewakan konstituennya. PKB, utamanya selama berada di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, nyaris kurang terdengar gregetnya melakukan kritisi terhadap pemerintah. PKB, kelihatannya lebih mengutamakan kepentingan elite-nya.
Dalam perspektif suara rakyat, bintang utama dalam panggung penyampaian pandangan akhir itu, adalah Fraksi Hanura alias Akbar Faisal. Menyusul Fraksi Golkar, PDI Perjuangan dan PKS. Sebab, hanya keempat fraksi ini berani bicara terang benderang menyebut nama-nama yang patut diduga harus bertanggung jawab dalam merger dan bail-out Bank Century itu.
Jika saja pada minggu-minggu ini digelar Pemilu, kita meyakini dukungan suara kepada empat partai di atas (Hanura, Golkar, PDIP, dan PKS) akan meraih suara signifikan mengalahkan partai-partai yang cenderung kurang ‘keras’ itu, semisal Gerindra, PKB, PPP, PAN, dan Demokrat.
Diakui atau tidak, kesimpulan fraksi-fraksi itu dalam menyikapi kasus Bank Century tersebut, akan mengandung implikasi (positif dan negatif) terhadap masa depan 9 parpol yang berkiprah di senayan sekarang.
Kita haqqul yakin, rakyat akan menjadikan hal itu sebagai salah satu indikator dan tolok ukur, untuk melakukan penilaian, mana parpol yang benar-benar menyuarakan kebenaran dan mana pula parpol yang sekadar mengikuti kehendak sesaat (mempertahankan kekuasaan dan kepentingan para elite-nya).
Parpol yang menafikan apirasi rakyat itu hampir dapat dipastikan telah kehilangan momentum,  selanjutnya akan sulit meraih simpati rakyat di masa mendatang…!

Istri Walikota Itu pun Minta Cerai (Harta tak Lagi Memesona)


Hj Rini Syofianti, rela naik becak bersama suaminya Ali Umri, saat pencalonannya sebagai calon Gubernur Sumut 2008 lalu.

Nama Hj Rini Syofianti, tiba-tiba mencuat dan menjadi bahan perbincangan. Ibu muda lumayan anggun ini, melejit namanya ke permukaan bukan karena dia ikut menjadi bakal calon kepala daerah, seperti halnya Hj Helmiati (istri Bupati Asahan) atau Hj T Adlina (istri Bupati Labuhan Batu).

Rini, hingga kini masih tercatat sebagai istri Walikota Binjai Sumatera Utara, H Ali Umri SH MKn. Justru karena statusnya inilah, gebrakannya itu menjadi menarik untuk diperbincangkan sekaligus memunculkan pertanyaan : ada apa denganmu Rini ?

Mendadak sontak, ibu dua anak yang juga anggota DPRD Kota Binjai ini, tiba-tiba saja menyampaikan ke publik curahan hatinya nan dalam ; ingin berpisah dengan suaminya, sang  walikota H Ali Umri.

Padahal sejatinya, banyak perempuan rela antrian agar bisa menjadi istri pejabat, apalagi seorang kepala daerah. Sebab, menjadi istri pejabat memang sangat menggiurkan, karena otomatis akan memperoleh berbagai fasilitas mewah, harta melimpah serta pelayanan serba VIP.

Tapi, Rini telah memutuskan harus membuat pilihan dalam melakoni hidup. Dalam pengakuannya, dia selama ini menderita batin semasa menjadi istri sang kepala daerah. Kita tidak tahu persis, apakah pengakuan itu benar atau tidak. Namun faktanya, dia telah memutuskan mengajukan cerai kepada sang suami.

Dalam perspektif psikologis dan moralitas, apa yang dilakukan Rini tersebut, sesungguhnya merupakan hal yang lumrah. Sebab, keputusan itu dilakukannya ketika sang suami masih menjabat sebagai walikota, walaupun tengah berada di akhir-akhir masa jabatannya.

Artinya, keputusan cerai tidak diajukan Rini, saat Ali Umri tengah dirundung prahara, misalnya berurusan dengan aparat penegak hukum, sebagaimana dilakukan penyanyi dangdut Kristina, yang memutuskan bercerai dengan Amin Nur Nasution, saat suaminya itu dijebloskan KPK ke hotel prodeo.

Kebahagiaan hakiki, agaknya itulah yang tengah dicari Rini Syofianti. Dan memang, kalau kita ingin jujur, kebahagiaan hakiki tidaklah bisa diukur dari seberapa banyak harta yang telah ditumpuk atau seberapa mentereng jabatan yang disandang suami atau istri.

Ketika harta tak lagi memesona, saat jabatan sudah tidak lagi menggoda, maka di saat itulah manusia biasanya ingin memperoleh kebahagiaan hakiki. Yakni sebuah kehidupan yang diwarnai dengan suasana kebatinan yang bertabur kedamaian, keikhlasan, serta kasih sayang nan tulus.

Last but not least, cinta memang tak pernah berutang. Cinta juga tidak dapat dibeli. Anda boleh saja mendapatkan tubuh seseorang dengan mudahnya, tapi cintanya mungkin saja tak kunjung bisa Anda raih sampai kapan pun.

Saat harta tak lagi menjadi tujuan utama, ketika itulah muncul kerinduan terhadap cinta sejati. Muncul keinginan untuk bebas, lepas, dan ingin menjadi seseorang yang baru, yang hidup dalam limpahan kasih dan cinta dari segala lini.

Mungkin saja masih banyak lagi orang-orang (istri pejabat), yang mengalami situasi dilematis seperti dirasakan Hj Rini Syofianti itu.Tapi, agaknya mereka lebih suka memilih bersikap tabah dan tegar, seperti dilakoni Hillary Clinton, yang tetap setia mendampingi Bill Clinton, kendati mantan Presiden AS dua periode itu beberapa kali ketahuan selingkuh, utamanya dengan Monica Lewinsky, yang sampai mengundang impeachment terhadap sang presiden.

Rini, telah memutuskan, kita cuma bisa berharap dia bahagia dengan putusannya itu.

Pesta Pasti Berakhir…


Makan-minumlah senang-senanglah, dalam pesta kehidupan dunia, tapi ingatlah gunakan pikir, bahwa pesta pasti ‘kan berakhir. Dunia hanyalah persinggahan, dari sebuah perjalanan panjang, dunia bukanlah tujuan. Namun hanya ladang tempat bertanam.
Ungkapan di atas hanyalah sepenggal bait dari lagu-nya si Raja Dangdut Rhoma Irama, yang kebetulan berjudul Pesta Pasti Berakhir. Tapi, kita tidak sedang membahas perihal sepak terjang si penyanyi legendaris nan kesohor itu.
Sebagai sesama hamba Tuhan, kita hanya merasa sangat prihatin dengan fenomena dan lalu lintas kehidupan manusia dewasa ini, yang terkesan semakin terlena dengan rupa-rupa kemewahan dunia. Mereka, seolah-olah merasa akan hidup selamanya di dunia, seakan kejayaan dunia adalah segalanya.
Demi melanggengkan kekuasaan, banyak orang rela menempuh segala cara untuk tetap bertahan di kursi kekuasaannya. Agar bisa sekadar menduduki jabatan sebagai kepala dinas saja, seseorang pun selalu tak segan-segan mengeluarkan biasa ratusan hingga miliaran rupiah untuk menyuap atasannya.
Seseorang yang haus dengan ilmu pengetahuan selalu tak pernah berhenti belajar, belajar dan belajar. Sedangkan mereka yang haus dan rakus jabatan, selalu tak pernah berhenti membohongi banyak orang, bahkan membohongi dirinya sendiri.
Berbagai intrik, semua cara dihalalkan demi ambisi meraih kekuasaan. Ketika jabatan telah berhasil diraih, berbagai cara pula dilakukan demi mempertahankannya selama mungkin. Bahkan mereka tak segan berpesta di atas penderitaan orang lain.
Dalam perspektif politik, selalu digunakan idiom : tak ada musuh dan teman abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Selama kepentingannya sama, selama itu pula akan bisa berjalan seiring. Ketika kepentingan sudah sudah tak lagi bisa dikompromikan, maka segala cara akan ditempuh untuk menghabisi orang-orang yang dianggap tidak lagi bisa sejalan seiring itu.
Namun, seperti telah diingatkan Rhoma Irama dalam lagunya. Suatu saat Pesta Pasti Berakhir. Kekuasaan tidak akan pernah abadi. Jabatan tidak akan selamanya bisa disandang. Ada masanya pensiun dan ada saatnya rezim akan berganti.
Karena itu sebelum pesta berakhir, sebaiknya segera bersiap dan mempersiapkan diri menghadapi masa-masa di mana kekuasaan dan jabatan tidak lagi berada dalam genggaman. Mentalitas siap kehilangan power dan kekuasaan, harus selalu ditumbuhkembangkan.
Pesta pasti berakhir. Karena itu ketika masih berada di kursi kekuasaan, jadikanlah kekuasaan yang dimiliki itu untuk memberi manfaat bagi banyak orang (rakyat). Bukan sebaliknya kekuasaan dijadikan sebagai sarana menzhalimi orang lain dan menumpuk kekayaan.
Setiap kebaikan pasti akan berujung kebahagiaan, setiap kazhaliman pasti akan berujung duka, minimal di akhirat kelak. Dalam konteks demikian, kita cuma bisa berharap kiranya semua orang yang kini memegang legalitas sebagai pemimpin, apakah itu presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan sejenisnya, hendaknya tidak gelap mata dan sewenang-wenang saat diberi amanah sebagai pemimpin….! Ingat, pesta pasti berakhir …!

Pemerintah Bersih, Cuma Slogan !


Kita sangat sering mendengar pidato pejabat di pusat maupun daerah seputar keinginan mewujudkan clean government and good governance (pemerintahan yang bersih dan baik).
Kita juga acap disuguhi wacana soal pentingnya para penyelenggara negara menghindari korupsi dan menjelma sebagai aparatur pemerintahan yang bersih serta mengabdi secara totalitas kepada kepentingan rakyat.
Tapi, jika suatu ketika dilakukan sebuah survei mempertanyakan kepada rakyat, apakah pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih ?
Hampir dapat dipastikan, mayoritas rakyat akan menyatakan, wacana dan keinginan mengimplementasikan pemerintahan yang bersih, hanyalah sebuah slogan belaka. Sebuah keinginan yang cenderung sekadar utopia.
Bagaimana mungkin pemerintahan bersih akan dapat terwujud, bila elite penguasa di negeri ini, dalam menjalankan kebijakannya acapkali terpola pada sikap like or dislike dan suka tebang pilih.
Lihatlah misalnya, ketika Pansus Angket Century tiba-tiba saja memunculkan pertarungan yang lumayan panas antara Partai Demokrat sebagai pendukung utama Pemerintah dengan Partai Golkar.
Sikap Golkar yang dianggap sangat keras dan kurang bisa diajak kompromi itu, kemudian dihadapi dengan melakukan percepatan pengusutan para penunggak pajak, yang dalam hal ini sasaran utama salah satunya adalah group perusahaan Bakrie, yang di dalamnya terdapat Aburizal Bakrie, yang notabene kini memimpin Partai Golkar.
Mengemplang dan menunggak pajak memang tidak dapat ditolerir, apa pun dalih yang melatarinya. Tapi, kita juga sangat tidak setuju apabila keinginan menegakkan hukum di negeri ini, kemudian ditunggangi kepentingan politis.
Pasalnya, kecenderungan seperti ini selain akan melahirkan implikasi negatif bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Di sisi lain, juga sangat potensial mendorong munculnya ‘dendam politik’ dan melahirkan chaos.
Dalam konteks demikian tidak tertutup kemungkinan, para kepala daerah atau anggota DPR/D, yang kebetulan tidak berasal dari partai penguasa atau kelompok koalisi, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sasaran tembak berikutnya.
Jika pola-pola seperti itu terus dibiarkan terjadi, selain akan semakin mustahil mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga potensial mendorong maraknya upaya kriminalisasi, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan rasa keadilan.
Clean government berpeluang diwujudkan, apabila pemimpin negara selalu konsisten dalam menegakkan hukum, tidak melindungi bawahannya yang menyalah serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan keluarganya. Jika itu tidak dilakukan, pemerintahan bersih akan berhenti sebatas slogan selamanya….!
karikatur dari sini

Dan Koruptor pun Melawan…


Dalam memerangi korupsi, pers akan bebas dari ancaman dan tekanan dari pihak manapun asal konsisten dengan pemberitaannya. “Pemberitaan harus signifikan dan tidak berat sebelah,” kata anggota Pansus dari Golkar Agun Gunanjar, kemarin.

Saat ini terjadi perlawanan dari koruptor dengan gerakan anti korupsi yang terus berlangsung secara sistemik. Dalam situasi seperti itu, pers harus bisa keluar dari serangan para koruptor. Karena itu pers juga harus membongkar kasus-kasus korupsi lainnya.

Harus diakui, peran dan keberadaan peras memang sangat strategis dalam melakukan kontrol terhadap sepak terjang para pejabat dan unsur penyelenggara negara lainnya, termasuk di dalamnya para wakil rakyat.

Kontrol pers sangat diperlukan dalam meredam kesewenang-wenangan penguasa (abuse of power) serta terjadinya dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara. Pers diharapkan, selalu siap ‘perang’ melawan para koruptor.

Jangan sampai seperti fenomena selama ini, masih terdapat pers yang terkesan bersahabat dengan koruptor atau bahkan menjadikan diri sebagai tameng melindungi pejabat korup, dengan cara mencoba membangun imej (image building) positif sang pejabat di dalam media yang dikelolanya.

Dengan dukungan dana melimpah dari hasil korupsinya, pejabat korup memang memiliki amunisi lebih dari cukup untuk melakukan perlawanan. Perlawanan koruptor terhadap pers, bisa berupa adanya tekanan-tekanan, iming-iming, lobi-lobi, dan juga berbentuk somasi atau meminta perlindungan dewan pers.

Dalam konteks demikian, kita berharap pengelola pers pun, tidak hantam kromo dalam melakukan pemberitaan terhadap dugaan korupsi pejabat. Janganlah menurunkan berita tanpa didukung data dan fakta akurat.

Dan tidak patut pula memberitakan dugaan korupsi pejabat, karena didasari faktor kebencian semata atau karena adanya perbedaan kepentingan dan aspirasi politik dengan yang bersangkutan.

Pemberitaan soal koruptor haruslah tetap fair, objektif dan berimbang. Kendati koruptor pun sudah melawan, tak sepatutnya banyak pihak yang merasa diberi perlawanan itu, kemudian menjadi keder dan surut dalam melangkah. Perang melawan koruptor harus terus dilancarkan hingga titik darah penghabisan….!

karikatur dari sini