Monthly Archives: Januari 2011

Tergerus Kasus Gayus….!


Terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, memenuhi janjinya untuk buka-bukaan. Apa saja yang diungkapnya ? Gayus mengatakan beberapa hal yang mengejutkan, termasuk peran Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana.
Pernyataan Gayus itu disampaikan usai vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/1). Ketua Majelis Hakim, Albertina Ho memutuskan, Gayus divonis 7 tahun penjara.
Usai sidang, Gayus menegaskan, Denny memojokkan dirinya terus-menerus dan menjadikan kasusnya sebagai alat politik. Khususnya tiga perusahaan Grup Bakrie yang disuruhnya untuk diungkap.
Menurut Gayus, Denny pula yang menjanjikan akan memastikannya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap dirinya jika mau balik ke Indonesia dan kooperatif.
Terlepas, apakah benar atau tidak pernyataan Gayus tersebut. Namun yang pasti, kasus Gayus benar-benar telah membuat wajah hukum dan politik kita tergerus. Energi kita benar-benar terkuras untuk mengurusi Gayus dan implikasi politiknya.
Seperti halnya perseteruan PSSI vs LPI, yang dikesankan seperti arena rebutan pengaruh antara Golkar dengan Demokrat, kasus Gayus pun sepertinya masih melibatkan pertarungan antara dua partai paling berpengaruh di tanah ir tersebut.
Dan, yang bikin tidak habis pikir, kedua partai ini justru sama-sama tergabung dalam koalisi pemerintahan. Sangat aneh, dua partai yang notabene berkoalisi, justru terlibat cakar-cakaran. Ini seperti dua suami istri, yang tidak pernah akur. Karenanya, tidak berlebihan jika disimpulkan, koalisi yang dibina selama ini, ternyata cuma koalisi semu.
Kasus Gayus pada akhirnya tak cuma menggerus kekompakan partai koalisi, melainkan juga menggerus semangat kebersamaan kita untuk memperbaiki kondisi bangsa kita, yang tengah karut marut ini.
Mestinya, selain kasus Gayus, masih banyak kasus lain yang patut untuk dibongkar. Misalnya, kasus Bank Century serta berbagai kasus dugaan korupsi lainnya. Kalaupun ingin membongkar kasus Gayus, mestinya yang diburu adalah keterlibatan para mafia pajak, dan bukan malah dibelokkan ke persoalan lain, yang kental dengan nuansa politis.
Kasus Gayus memang telah menggerus, tak cuma energi kita, tetapi juga menggerus idealisme sejumlah tokoh yang namanya disebutkan Gayus di atas.
Alhasil, saat ini rakyat Indonesia cenderung dan semakin sulit untuk percaya kepada figur atau institusi mana pun. Sebab, akhlak mereka ternyata telah ikut tergerus kasus Gayus dan berperilaku : ‘Maling teriak maling’.(**)

Iklan

Politik di Balik PSSI vs LPI


Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti yang mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak terlibat dalam konflik di tubuh persepakbolaan Indonesia. Ia menegaskan, merupakan hal yang memalukan apabila seorang presiden berada di dalam sebuah peta konflik persepakbolaan.
Namun dari keluarnya rekomendasi Menpora Andi Mallarangeng terhadap izin perhelatan Liga Primer Indonesia (LPI), sekilas bisa dibaca ke mana arah dukungan dan sikap politik Presiden SBY, terkait dengan munculnya kisruh antara LPI dengan PSSI itu.
Seperti diketahui, LPI adalah kompetisi yang digelar di luar struktur PSSI sehingga dianggap ilegal oleh otoritas sepak bola Indonesia. Liga yang digagas konglomerat Arifin Panigoro rencananya akan diikuti oleh 19 klub, termasuk tiga klub pindahan Indonesian Super League (ISL) yang berada di bawah koordinasi PSSI.
Namun, otoritas sepak bola dunia (FIFA) ternyata tidak mau tahu ke mana arah politik pihak penguasa terkait dengan perseteruan PSSI dengan LPI itu. FIFA konsisten hanya mengakui PSSI dan mengancam akan memberikan sanski kepada Indonesia bila kompetisi Liga Primer Indonesia jadi digelar Sabtu (8/1). Ancaman diungkapkan Direktur Keanggotaan dan Pengembangan FIFA, Thierry Regenass, di Doha, Qatar, Jumat.
Sebelumnya, PSSI sudah mengancam akan memberikan sanksi pada klub, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam LPI. PSSI juga melaporkan pengelola LPI ke polisi karena dianggap telah melanggar undang-undang, meski belakangan polisi menyatakan tak menemukan indikasi itu.
Sedangkan, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tidak ada kompetisi yang bisa diselenggarakan tanpa rekomendasi dari induk cabang olahraga yang bersangkutan, dalam hal sepakbola (harus berdasarkan rekomendasi PSSI).
Pasal tersebut secara lengkap berbunyi : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.”
Mengacu pada ketentuan perundangan ini, sudah sepatutnya pihak Pemerintah (Menpora Andi Mallarangeng), tidak bersikap memihak dalam menyikapi permasalahan antara LPI dengan PSSI, atau antara Arifin Panigoro dengan Nurdin Halid (yang didukung Aburizal Bakrie) itu.
Pemihakan Menpora semakin menguatkan anggapan banyak kalangan, bahwa konflik di balik PSSI kontra LPI itu, sarat dengan muatan politis. Jika pendekatan politis selalu lebih dikedepankan dalam menyelesaikan konflik, dapat dipastikan hasilnya tidak akan pernah menguntungkan kepentingan nasional.
Arifin Panigoro, Menpora Andi Mallarangeng atau siapa pun, sah-sah saja merasa kecewa dengan kiprah Nurdin Halid sebagai Ketua PSSI. Tetapi, tidak sepatutnya institusi PSSI-nya yang diobok-obok. Kalau ingin ‘menghabisi’ Nurdin Halid, lengserkanlah lewat jalur konstitusional yakni melalui Kongres PSSI. Jika ingin membunuh tikus di lumbung padi, tak perlulah lumbungnya ikutan dibakar…!(**)