Monthly Archives: Mei 2013

Ketika Pejabat Jadi Penjahat


Gambar
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait adanya dugaan suap yang diterima pejabat Pemkab Mandailing Natal dan seorang swasta di Medan, pada Selasa lalu.
Tim baru saja menangkap Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, Rabu (15/5) sekitar pukul 16.00 WIB  “HIB baru saja ditangkap di Medan sekitar pukul 16.00 WIB, kemungkinan akan dibawa ke Jakarta,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/5).
Berita seputar penangkapan pejabat oleh KPK bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol, dan anggota dewan), sudah dianggap bukan lagi berita yang menarik.
Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik KPK berani, misalnya menjadikan Wakil Presiden atau Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?
Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi penjahat (menguras uang negara) demi kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.
Sejatinya, jika mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa tercium KPK.
Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam ; apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah
atau bisa jadi pula, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengamankan jabatannya.
Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah digelontorkannya itu.
Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi. Harus ada way out mengatasi situasi ini, supaya para pejabat di negeri ini tidak ‘dipaksa’ menjadi penjahat.(**)

Penyusunan Bacaleg Sarat Nepotisme


Partai politik masih menerapkan politik dinasti saat ini. Di Pemilu 2014, sejumlah parpol mengajukan bakal caleg (bacaleg), yang memiliki hubungan kekeluargaan.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) mencatat ada 5 parpol yakni GambarDemokrat, Golkar, PPP, Gerindra dan PAN, yang mengajukan bakal caleg memiliki hubungan kekeluargaan seperti suami-istri dan bapak-anak.
Dari 5 parpol, Demokrat yang paling banyak dengan mengajukan 6 bakal caleg suami istri. “Ini menggambarkan dua hal, satu parpol cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga tertentu dan kedua cermin mandegnya proses rekrutmen sehingga tanpa selektif semua dimasukkan,” kata Koordinator Formapi, Sebastian Salang dalam jumpa pers di sekretariatnya Jalan Matraman, Jaktim, Minggu (28/4).
Selain adanya sejumlah ambisi elite partai yang ingin membangun dinasti pada partai yang dipimpinnya, seperti terlihat paling mencolok di tubuh Partai Demokrat ; Ketua Umum DPP dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (Bapak) dan Sekjen dijabat Edhy Baskoro Yudhoyono (anak).
Selain nuansa dinasti, penyusunan nama-nama bacaleg juga sarat dengan nepotisme. Karena kuatnya pengaruh nepotisma itu, elite partai kemudian lebih mengedepankan saudara atau teman akrab berdasarkan kualitas kedekatan hubungannya, dan bukan berdasarkan kompetensinya.
Tidak heran, jika pasca penyusunan nama-nama bacaleg tersebut, kemudian muncul berbagai kekisruhan di internal partai. Kisruh yang terjadi tidak lagi hanya sekadar memrotes kebijakan elite partai, bahkan ada pula sampai melakukan tindakan perusakan kantor partai, seperti melanda DPC PDIP Langkat.
Memang lazimnya dalam berpartai, sejak dahulu para pengurus dan kader parpol, dalam kiprahnya hampir selalu mengutamakan kepentingan di atas segalanya. Demi kepentingan, semuanya seolah siap dinafikan dan dikorbankan. Karenanya, benar ungkapan yang menyebut, tidak ada teman/ musuh yang abadi di wilayah politik.
Namun, dalam konteks pendidikan politik dan penguatan kualitas demokrasi di tanah air, nepotisme dalam penyusunan bacaleg, jelas tidak bisa ditolerir. Silahkan saja memasukkan keluarga dan teman, menjadi caleg, tapi hal itu hendaknya tetap didukung kompetensi yang bersangkutan. Penyusunan bacaleg, tetaplah harus objektif, rasional dan menghormati fatsun dalam berpolitik…!(**)