Arsip Blog

Tipelogi Caleg


ImageIni dia tipelogi atau jenis-jenis calon legislatif (caleg) yang akan ‘mengasah parang’ pada Pileg 2014, dari perspektif eceg-eceg…
1. Caleg monek (modal nekad)
2. Caleg monyong (modal nyolong)
3. Caleg montok (modal rontok)
4. Caleg monika (modal nipu kawan)
5. Caleg modar (modal alakadar)
6. Caleg motif (modal tipis)
7. Caleg mogok (modal nyogok)
8 .Caleg mokondo (modal kombur doang)
9. Caleg monita (modal nipu mertua)
10.Caleg modom (modal dompet, tebal)……!

Iklan

Penyusunan Bacaleg Sarat Nepotisme


Partai politik masih menerapkan politik dinasti saat ini. Di Pemilu 2014, sejumlah parpol mengajukan bakal caleg (bacaleg), yang memiliki hubungan kekeluargaan.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) mencatat ada 5 parpol yakni GambarDemokrat, Golkar, PPP, Gerindra dan PAN, yang mengajukan bakal caleg memiliki hubungan kekeluargaan seperti suami-istri dan bapak-anak.
Dari 5 parpol, Demokrat yang paling banyak dengan mengajukan 6 bakal caleg suami istri. “Ini menggambarkan dua hal, satu parpol cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga tertentu dan kedua cermin mandegnya proses rekrutmen sehingga tanpa selektif semua dimasukkan,” kata Koordinator Formapi, Sebastian Salang dalam jumpa pers di sekretariatnya Jalan Matraman, Jaktim, Minggu (28/4).
Selain adanya sejumlah ambisi elite partai yang ingin membangun dinasti pada partai yang dipimpinnya, seperti terlihat paling mencolok di tubuh Partai Demokrat ; Ketua Umum DPP dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (Bapak) dan Sekjen dijabat Edhy Baskoro Yudhoyono (anak).
Selain nuansa dinasti, penyusunan nama-nama bacaleg juga sarat dengan nepotisme. Karena kuatnya pengaruh nepotisma itu, elite partai kemudian lebih mengedepankan saudara atau teman akrab berdasarkan kualitas kedekatan hubungannya, dan bukan berdasarkan kompetensinya.
Tidak heran, jika pasca penyusunan nama-nama bacaleg tersebut, kemudian muncul berbagai kekisruhan di internal partai. Kisruh yang terjadi tidak lagi hanya sekadar memrotes kebijakan elite partai, bahkan ada pula sampai melakukan tindakan perusakan kantor partai, seperti melanda DPC PDIP Langkat.
Memang lazimnya dalam berpartai, sejak dahulu para pengurus dan kader parpol, dalam kiprahnya hampir selalu mengutamakan kepentingan di atas segalanya. Demi kepentingan, semuanya seolah siap dinafikan dan dikorbankan. Karenanya, benar ungkapan yang menyebut, tidak ada teman/ musuh yang abadi di wilayah politik.
Namun, dalam konteks pendidikan politik dan penguatan kualitas demokrasi di tanah air, nepotisme dalam penyusunan bacaleg, jelas tidak bisa ditolerir. Silahkan saja memasukkan keluarga dan teman, menjadi caleg, tapi hal itu hendaknya tetap didukung kompetensi yang bersangkutan. Penyusunan bacaleg, tetaplah harus objektif, rasional dan menghormati fatsun dalam berpolitik…!(**)

Lebih Baik, Tak Selalu Menang


democrazyLebih baik, berpengalaman, lebih berkualitas serta dianggap lebih mampu, tak selalu menang. Figur yang pada kenyataannya lebih baik, tidak akan ada jaminannya akan dipilih oleh rakyat.

Pada Pemilu Legislatif lalu banyak calon anggota legislatif berkualitas, tetapi gagal total dalam memperoleh kursi di DPR dan DPRD. Sebaliknya, banyak pula tak layak jadi wakil rakyat, justru memperoleh suara signifikan hingga lolos menjadi anggota dewan.

Demikian halnya pada Pilpres kemarin ; apakah kemenangan SBY-Boediono, dikarenakan beliau lebih baik dari dua kandidat capres lainnya ? Jawabnya, belum tentu.

Dalam menjatuhkan pilihan pada Pilpres kemarin, rakyat kelihatannya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor SBY, yang selama ini dicitrakan sebagai sosok yang santun, low profile, cerdas dan baik budi.

Tetapi apakah dalam hal kepiawaian memenej negara,  SBY lebih baik dari JK atau Mega ? Bisa jadi, sulit memberikan jawaban untuk itu, sebab tidak ada kompetisi head to head di antara mereka, seperti halnya pertandingan olahraga.

Dalam menjatuhkan pilihan, di Pilpres ataupun pada Pileg lalu, kelihatannya rakyat tidak sepenuhnya memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan kompetensi atau kualitas sang caleg. Mereka memilih, hanya karena ada keharusan memilih.

Tetapi apapun ceritanya, itulah konsekuensi demokrasi. Vox pupuli vox dei. Rakyat telah menjatuhkan pilihannya. SBY-Boediono berhasil memenangkan Pilpres. Dan para caleg yang kualitasnya banyak dipertanyakan itu telah terpilih menjadi wakil rakyat.

Yang lebih baik memang tak selalu menang. Tetapi ketika rakyat telah memberikan pilihannya, apapun hasilnya, baik atau buruk, haruslah dihormati. Pilihan itu, suka atau tidak suka, mesti diterima dengan lapang dada.

Kita cuma berharap, seiring dengan perjalanan waktu, rakyat semakin cerdas dan pada Pesta Dermokrsi mendatang dapat memberi hukuman kepada mereka yang dianggap gagal dalam mengemban amanah rakyat !

karikatur dari sini

9 April nan Mencekam


Tanggal 9 April 2009 adalah saat-saat nan mencekam. Segala sesuatu bisa terjadi pada hari itu. 9 April bisa menyebabkan seseorang dan sekelompok orang tertawa, tapi bisa juga membuat mereka tertawa berkepanjangan, tiada henti.

Kamis 9 April itu tak cuma mencekam bagi para caleg. Tapi juga menjadi saat-saat yang ditunggu dengan penuh deg-degan oleh SBY, JK, Megawati, Prabowo, Wiranto, Soetrisno Bachir, dan lainnya.

Jika pada 9 April itu misalnya, hasil perhitungan beberapa hari kemudian, memperlihatkan hasil Partai-nya SBY (Demokrat) cuma memperoleh suara di bawah 10 persen, dapat dipastikan SBY dan para pendukungnya harus lintang pukang mencari parpol yang mau diajak koalisi.

Bahkan bisa jadi dengan raihan cuma di bawah 10 persen, parpol lain akan mikir 1000 kali untuk ikut bergabung ke dalam gerbong koalisi yang hendak dibangun SBY.

Begitu juga dengan JK, bukan hal mustahil pula kalau partai berlambang beringin itu kemudian anjlok suaranya, sehingga ia harus mengubur dalam-dalam niatnya untuk nyapres dan siap-siap untuk kembali bermitra dengan SBY.

Sebaliknya tak tertutup kemungkinan Partai Gerindra atau PAN akan memberikan kejutan, meraih persentase suara 10 hingga 15 persen, yang berdampak pada pergeseran peta koalisi calon presiden.

Begitulah, 9 April nan mencekam itu sekaligus akan menentukan wajah Indonesia di masa depan. Pilihan rakyat pada hari itu potensial akan melahirkan pimpinan nasional baru serta bisa jadi pula tetap akan mandeg pada status-quo.

Namun betapapun mencekamnya Pemilu 9 April nanti, yang paling potensial terkena serangan jantung dan ancaman stroke adalah para caleg. Sebab, caleg yang gagal dapat dipastikan tidak saja bisa terancam bangkrut,  juga bisa menderita broken heart and broken home.

Sang caleg mungkin saja akan tabah menerima kekalahan. Tapi kaum kerabatnya (istri, suami, pacar, tunangan, anak, mertua, orangtua), belum tentu kuat menanggung beban psikologis dan penderitaan itu. Ohhhh……!  😥

Caleg, Tak Siap Kalah


Saat bincang-bincang dengan Ekonom kondang Sumatera Utara dan Dekan FE USU Drs H Jhon Tafbu Ritonga MEc, Rabu (18/3) pagi, dia mengingatkan saya agar mempersiapkan mentalitas untuk menerima kekalahan.

JTR, demikian dia biasa disapa, merasa perlu menekankan hal itu, terkait dengan posisi saya sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPRD Sumatera Utara.

Saya merasa beruntung diingatkan oleh senior dan teman diskusi saya itu. Kendati jauh sebelumnya saya sudah mempersiapkan diri untuk siap menerima kekalahan dan tak pula jumawa jika terpilih menjadi wakil rakyat.

Namun sangat banyak pula caleg-caleg lain, tak siap kalah. Indikatornya bisa dilihat dari sikap mereka yang terkesan jor-joran dalam menggelontorkan dana demi meraih simpati calon pemilih, walau peluang untuk terpilih sebetulnya relatif kecil.

Kecenderungan tak siap kalah juga bisa ditengarai dari banyaknya anggapan umum yang berkembang di tengah masyarakat, pelaksanaan Pemilu Legislatif akan ramai ditingkahi aksi dan upaya main curang dari sejumlah caleg.

Permainan curang sudah pasti memerlukan kesiapan dana yang tak sedikit. Dana ini diperlukan untuk ‘membeli’ beberapa oknum yang memiliki kepiawaian dalam menukang-nukangi data/ hasil penghitungan suara. Lazimnya, aksi main mata ini biasa dilakukan mereka yang tak siap kalah.

Indikasi permainan curang ini memang sulit dihindari. Dalam konteks demikian, kita cuma bisa berharap dan mengimbau agar seluruh perangkat penyelenggara Pemilu, mulai dari KPU, Panwaslu, PPK, PPS, dan lainnya hendaknya tidak mau terpengaruh dengan iming-iming uang, untuk merekayasa jumlah perolehan suara.

Jika para caleg yang tak siap kalah itu, kemudian memenangkan suara terbanyak dengan cara-cara tak fair, dapat dipastikan mereka tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan optimal sebagai wakil rakyat. Sebab, prosesi yang dilalui hingga terpilih menjadi anggota dewan, sudah dicemari perilaku negatif.

Kalah dan menang dalam sebuah perjuangan merupakan hal yang lumrah. Kekalahan/ kegagalan, suatu ketika juga diperlukan, demi mendewasakan serta memperkokoh mentalitas kita dalam menjalani kehidupan.

Bagi caleg yang hingga kini, tak siap untuk kalah, diimbau agar segera melakukan introspeksi, refleksi dan kontemplasi, agar pasca kekalahan dalam Pemilu, tak sampai membuatnya menjadi pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa…. 😥

‘Lima Tangan’, Kiat Sukses Caleg


agus-mengepal-tinju

Ini dia salah satu caleg, yang terancam bangkrut

Seorang caleg jika ingin sukses ternyata tak cukup berbekal dua tangan. Diperlukan tangan-tangan lain agar peluang sukses semakin terbuka lebar. Setidaknya kiat sukses menjadi caleg sangat tergantung pada ‘Lima Tangan’.

‘Lima Tangan’ dimaksud adalah 1.Turun Tangan, 2. Buah Tangan, 3. Kaki Tangan, 4. Retak Tangan serta 5. Tanda Tangan. Tanpa kelima tangan ini, seorang caleg dipastikan akan sulit bersaing dengan caleg lainnya.

Caleg yang ingin dikenal rakyat, memang mesti turun tangan langsung bertemu rakyat. Rakyat saat ini sudah semakin cerdas dan tidak bisa lagi dibodoh-bodohi. Mereka tak lagi gampang terjebak pada praktik beli kucing dalam karung.

Karena sudah semakin pintar, caleg yang hendak bertemu rakyat, juga tak bisa Turun Tangan dengan Tangan Kosong. Sebelumnya kudu dipersiapkan pula Buah Tangan. Buah Tangan bisa berupa cenderatama, tapi lebih diharapkan lagi kalau tersimpan rapi di dalam amplop. Hmmmm…

Nah, agar sosialisasi dengan calon pemilih berjalan dengan rapi dan tertib, sudah barang tentu diperlukan keberadaan Kaki Tangan (semacam TS). Mereka ini pula yang bertugas menyebarluaskan kartu nama, kalender, memasang spanduk dan baliho.

Tentu dalam memilih Kaki Tangan ini, caleg mesti hati-hati. Sebab tak jarang Kaki Tangan (para TS) ini bekerja kurang tulus alias cuma mengharapkan kucuran dana dari sang caleg. Soalnya, saban komunikasi dengan Kaki Tangan, ujung-ujungnya fulus melulu……hihihi

So, tak mengherankan pula jika para caleg kini ramai-ramai diserang si Jamila (Jatuh miskin lagi). Sebab sudah kepalang basah dan kuatnya godaan menjadi anggota legislatif, hingga semuanya pun rela dilego.

Kalau lolos menjadi anggota dewan, alhamdulillah. Jika tidak, siap-siaplah bangkrut dan dikejar-kejar penagih utang. Duhhhh…….(kacian). Mikekono, yang nekad nyaleg juga ikut terancam (bangkrut)…….tolooooong.

Patut pula disadari, sehebat apapun perjuangan yang telah dilakukan dengan cara Turun Tangan membawa Buah Tangan serta dibantu para Kaki Tangan, semuanya akan menjadi percuma belaka, jika tidak ada Suratan Tangan.

Karenanya seorang caleg, juga dituntut agar senantiasa berada di jalan yang benar. Banyak-banyak berdoa, sering shalat tahajjud, serta selalu menghindarkan diri dari godaan rumput muda tetangga serta para ABG dan janda.

Jika hal ini sudah bisa dilakukan plus didukung oleh dewi fortuna (suratan tangan), selanjutnya para caleg tinggal menunggu Tanda Tangan di KPU. Puncaknya akan menerima Tepuk Tangan saat dilantik di gedung dewan….horeeee.

Sesama Caleg pun ‘Asah Parang’


berantemPemilu April 2009 sudah di ambang pintu. Tak heran, sesama calon anggota legislatif (caleg) pun kini terpaksa ‘mengasah parang’. Apa pasal ? Penyebabnya tiada lain, perkelahian antar caleg kini semakin meluas dan memanas.

Imbas penetapan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak, menyebabkan wilayah pertempuran di antara caleg tak lagi sebatas perang antar partai, melainkan sudah memasuki teritorial sendiri.

Perang saudara di internal parpol tak bisa dielakkan, karena suara terbanyak mengharuskan sesama saudara itu berjuang menyelamatkan diri masing-masing.

Demi menyelamatkan diri masing-masing pula, mau tau mau, suka atau tidak suka, para caleg itu sejak dini mesti ‘mengasah parang’ agar bisa bersaing dan tidak mudah dipecundangi lawan.

Lalu bagaimanakah cara caleg itu ‘mengasah parang’ masing-masing ? Caranya tiada lain dengan menempuh berbagai intrik menghalalkan segala cara (Machiavellism) untuk memikat dan meraih simpati calon pemilih di daerah pemilihannya masing-masing.

Perang spanduk dilancarkan, kaum kerabat pun dikerahkan. Iklan di media massa cetak, elektronik (tv/radio), dunia maya pun terus diluncurkan. Bahkan black campaign pun dihalalkan.

Cilokonya, ‘asah parang’ tersebut akhirnya menjurus pada retaknya silaturrahmi dan kekeluargaan antar caleg yang sebelumnya berasal dari keluarga dan habitat (partai) yang sama.

Mereka yang dulunya sohib kental dan selalu giat membesarkan partai, kini saling menjatuhkan. Mereka mati-matian ‘berkelahi’ dan mengasah parang masing-masing agar lebih tajam dan mengkilat, demi meraih tujuan akhir : menjadi anggota legislatif.

Padahal menjadi wakil rakyat sejatinya merupakan warga kelas dua, sebab posisinya cuma sebagai wakil-nya rakyat. Demi posisi warga kelas dua itulah, mereka rela ‘mengasah parang’. Alaaamak

foto diambil dari sini

2009 : Saatnya Menghukum Parpol


pemilu-2009Kita akan segera memasuki tahun 2009. Tahun ini merupakan tahun yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah dan masa depan bangsa lima tahun ke depan.

Pasalnya, pada tahun ini rakyat Indonesia akan menghadapi dua moment krusial. Pertama, Pemilu legislatif yang dijadwalkan pada bulan April. Kedua,  Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diagendakan akan berlangsung Juli 2009.

Kedua perhelatan di atas merupakan sarana serta kesempatan emas bagi rakyat untuk memperlihatkan kedaulatannya sekaligus membuktikan jargon yang diyakini keampuhannya selama ini, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan (vox populi vox dei).

Dengan kata lain kekuatan suara rakyat sedemikian hebatnya, karenanya  akan sangat menentukan siapa yang layak menjadi wakilnya rakyat di parlemen serta pemimpin bangsa di Istana Negara.

Pada tahun 2009 inilah, saat yang tepat bagi rakyat untuk menghukum partai politik, yang pada Pemilu sebelumnya meraih suara signifikan, tetapi setelah berstatus sebagai wakil rakyat lupa memperjuangkan aspirasi rakyat.

Di tahun 2009 itu pula, menjadi momentum yang pas bagi seluruh rakyat Indonesia, menghukum pemimpinnya yang pada Pilpres 2004 lalu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ternyata setelah berada di singgasana empuk kekuasaan, cuma sibuk tebar pesona dan lalai memperjuangkan hak-hak rakyat.

Tahun 2009 juga merupakan saat yang tepat bagi rakyat untuk ‘menjewer’ para caleg yang hanya ingat kepada masyarakat pemilih menjelang Pemilu saja. Caleg bergaya kapenol (kapan perlu nongol) ini harus dijatuhi hukuman.

Caranya, pada saat pencobolosan nanti nama mereka jangan dicontreng. Caleg-caleg rakus perempuan dan tuling (tukang selingkuh) juga patut diberi ganjaran setimpal, dengan cara mengabaikan nama mereka di bilik suara nanti.

Begitu pentingnya, pengaruh suara rakyat dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa lima tahun mendatang serta begitu ampuhnya hukuman yang dijatuhkan rakyat kepada para wakilnya yang lupa diri itu, sehingga Pemilu dan Pilpres 2009, mutlak harus disukseskan.

Dengan kata lain segenap rakyat Indonesia, diharapkan tidak memilih bersikap golput, melainkan beramai-ramai datang ke bilik suara TPS. Jika rakyat banyak golput, bagaimana mungkin hukuman akan dapat diberikan kepada elite dan kader parpol tak merakyat itu ?

Tahun 2009, saatnya menghukum parpol. Mari sama-sama dengan penuh kesadaran mencermati mana saja parpol yang peduli rakyat dan mana pula parpol yang ingat rakyat jelang Pemilu saja. Parpol yang tak peduli rakyat itu, harus diberi hukuman…..!

Politik Bencana, Bencana Politik


Seiring dengan semakin dekatnya Pemilu 2009, para calon anggota legislatif pun makin giat sosialisasi. Karenanya segala sesuatu yang terjadi di tengah masyarakat, selalu menjadi perhatian mereka.

Sebagai contoh, kebakaran hebat yang meluluhlantakkan puluhan rumah di Jalan Mangkubumi Medan pekan lalu, tak luput dari perhatian para caleg dan elite parpol. Mereka seolah terlibat dalam kompetisi memberi bantuan.

sembakoYang menggelikan, prosesi pemberian bantuan tidak atau belum akan segera dimulai sebelum wartawan media cetak dan elektronik tiba di TKP. Mereka berharap, besoknya suasana pemberian sembako dan sumbangan alakadarnya itu tercover dengan manis di media.

Padahal dalam ajaran agama selalu diingatkan, jika tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Tetapi begitulah politik. Bencana pun dipolitisir dan dijadikan sebagai sarana image building untuk memoles wajah mereka yang sebenarnya bopeng, agar terlihat lebih mulus di mata publik.

Politisasi terhadap bencana sebenarnya boleh dan sah-sah saja, asal tidak disertai dengan adanya kampanye serta upaya memaksa korban bencana agar berkenan mengikuti kemauan sang pemberi sumbangan.

Namun, perhatian para caleg terhadap berbagai jenis bencana yang melanda negeri ini, yang kerap ditampilkan saat menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada saja, selanjutnya akan menimbulkan bencana politik.

Sebab, patut diingat, rakyat pun sejatinya sudah semakin pintar dan kritis dalam menilai polah para politisi. Rakyat korban bencana, niscaya tidak akan dengan serta merta bisa ‘dibeli’ oleh para politisi opurtunis tersebut.

Bahkan sikap para politisi yang peduli pada mereka, hanya menjelang Pemilu dan Pilkada itu, akan berujung pada lahirnya kesadaran baru masyarakat, bahwa mayoritas para politisi tidak pernah benar-benar tulus mengabdi dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Alhasil gairah para caleg dan kader parpol membuka posko atau menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran, gempa, dan bencana lainnya, yang awalnya dimaksudkan sebagai bahagian dari strategi politik menyikapi bencana, justru bermuara pada timbulnya bencana politik.

Disebut sebagai bencana politik, karena masyarakat pada akhirnya bukan semakin simpatik kepada politisi atau parpol yang memberikan bantuan, melainkan mencibir sikap mereka, yang telah menjadikan penderitan mereka sebagai komoditas politik demi perbaikan citra dan mendongkrak perolehan suara dalam Pemilu.

Karenanya kepada para caleg dan elite parpol diimbau, jika ingin memberi bantuan, baen ke mo i si…… monggo… dipersilahkan. Tapi jangan sampai publisitasnya justru lebih besar dibanding nilai sumbangannya. Itu namanya ada udang di balik rempeyek……!

*foto dari sini

Caleg Monek…..


Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif untuk DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota pekan lalu telah diumumkan KPU pusat dan daerah serta telah disebarluaskan melalui media massa.

Para caleg yang tertera namanya di DCS itu, saat ini mungkin tengah dirundung perasaan gembira, sembari berharap namanya tidak kesandung masalah sehingga tak mengalami pencoretan oleh KPU atau parpolnya sendiri.

Namun di antara para caleg itu, ternyata banyak juga yang tidak terlalu happy, bahkan kini sedang pusing tujung keliling, menguras otak, dari mana dana kampanya bakal dicari. Mereka yang tengah uring-uringan dan harap-harap cemas itu adalah DCS yang termasuk ke dalam kualifikasi caleg monek alias modal nekad doang.

Disebut monek, karena mereka ternyata tidak memiliki bekal cukup untuk melakukan sosialisasi diri. Bisa jadi caleg monek ini terpaksa menggadaikan sepeda motor satu-satunya supaya bisa mencetak spanduk atau stiker bergambar dirinya.

Sejatinya mereka menjadi caleg sekadar trial and error, sebatas coba-coba, mana tahu nasib baik atau dewi fortuna berpihak kepadanya sehingga banyak pemilih nyasar mencontreng atau mencoblos nama atau parpol yang mengusung pencalonannya.

Ada juga caleg monek, yang berbekal modal kekuatan finansial sangat memadai, tetapi sayangnya tak didukung kompetensi dan kredibilitas untuk duduk sebagai wakilnya rakyat. Sosok yang nekad maju menjadi caleg tanpa dibekali ilmu pengetahuan tentang sosial kemasyarakatan & politik serta latar belakang kemampuan berorganisasi, juga cukup banyak jumlahnya.

Alhasil para caleg yang cuma mengandalkan tampang dan uang ini, saat duduk sebagai wakil rakyat, keberadaannya tak lebih sebagai pelengkap administrasi belaka….dan lebih sering duduk manis, tatkala rekan-rekannya berdebat soal APBN/D, Perda, RUU, dan sejenisnya.

Dan faktanya, memang terdapat beberapa oknum anggota dewan, yang tak pernah bicara apa pun, selama lima tahun duduk sebagai wakilnya rakyat. Dia terlanjur duduk sebagai anggota dewan dan untuk itu dia berhak menerima honor, walau cuma duduk membisu.

Jelang Pemilu, fenomena monek tersebut juga mewarnai sikap dan gaya parpol (baru). Salah satu elite parpol baru misalnya dengan gagah berani menyatakan partainya menargetkan 15 persen suara pada Pemilu 2009. Ahhh……yang bener aja, bung.

Meraih perolehan 2,5 suara saja, sebagai target minimal Parliamentary Treshold, susahnya bukan main, konon pula 15 persen. Duhhh, benar-benar monek dan asal bunyi……..!