Monthly Archives: September 2015

From Politisasi to Implementasi


setno-trumpWakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, ada pihak yang sengaja menggiring isu pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke arah pergantian kursi pimpinan DPR.
Fahri mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengambil kursi pimpinan yang kini ia duduki.”Siapa yang mau ambil kursi saya? Ambil ! Jijik deh saya. Biarlah buka pintu, ambil saja,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Terlepas dari ada atau tidak, manfaat pertemuan antara pimpinan DPR dengan capres independen USA, Donald Trump. Namun, yang pasti tanggapan berbagai pihak, utamanya para politisi di DPR-RI sendiri dan sejumlah pengamat, lebih menjurus pada adanya upaya politisasi.
Sangat menggelikan jika pertemuan dengan Donald Trump tersebut, sampai dibawa ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dan mengarah pula pada keinginan melakukan kocok ulang pimpinan dewan segala. Padahal, pertemuan itu hanya biasa-biasa saja, dan sama sekali tidak ada implikasi politiknya bagi Pilpres di negerinya Paman Sam tersebut.
Karena itu, sangat arif wicaksono pernyataan Wapres Jusuf Kalla saat dimintai tanggapan soal pertemuan Setya Novanto dkk dengan Donald Trump. Kalla menilai, merupakan suatu hal yang wajar, jika seorang politikus seperti Setya Novanto dan Fadli Zon, berkawan dengan politikus negara lain.
Nah, dalam hal ini kita hendak menekankan, agar para politisi, pengamat, dan media di negeri hendaknya bisa mengubah mind-set serta berpindah haluan : from politisasi to implementasi. Tak elok jika semua permasalahan yang sejatinya remeh-temeh, selanjutnya dibesar-besarkan dan membuat seseorang menjadi pihak yang harus dicap telah melakukan kesalahan.
Kecenderungan melakukan politisasi terhadap berbagai persoalan di negeri ini, sepertinya telah menjadi sebuah pembenaran, belakangan ini. Akibatnya, kegaduhan politik antarelite seolah tidak pernah berhenti, yang notabene merugikan bangsa kita secara keseluruhan, di tengah ancaman krisis ekonomi, yang belum ditemukan obat mujarab untuk mengatasinya.
Dalam hal ini, kita ingin mengingatkan semua pihak di negeri ini, hendaknya tidak lagi sibuk melakukan manuver dan politisasi, melainkan lebih mengarah pada upaya meningkatkan implementasi kinerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga terlihat kontribusi nyata untuk negeri ini.
Dominasi politisasi selain menguras energi, juga akan membuat jalinan antarelite akan terus tercabik-cabik, sehingga masing-masing pihak terus terlibat dalam manuver saling intai, sehingga kegaduhan politik tidak pernah mereda.
Di tengah situasi perekonomian bangsa yang semakin sulit dan ancaman PHK (pengangguran) meruyak di seantero negeri, seharusnya elite politik dan petinggi pemerintahan, tidak lagi berbicara atas nama kepentingan kelompok. Semua harusnya berpikir dan bertindak untuk dan demi kepentingan bangsa. Hal ini hanya bisa dilakukan, jika ada kesadaran untuk hijrah, from politisasi to implementasi. (**)

‘Mengasapi’ Penyebar Asap


Kepala Staf Presiden Teten Masduki menanggapi beredarnya kabar Komunitas Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) yang mengirim surat ke Perdana Menteri Nazib Razak dan meminta Malaysia turun tangan menangani masalah asap di Riau. Menurut Teten, saat ini pemerintah terus berusaha agar masalah tersebut cepat selesai.HL-3
“Pemerintah sedang dan terus berusaha, Presiden sudah panggil seluruh kementerian terkait, Panglima, Kapolri dan pemerintah daerah untuk koordinasi tanggulangi asap ini,” kata Teten saat akan mengantar Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Riau di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (6/9).
Teten menyebut Jokowi telah meminta aparat terkait untuk terus mencari apa penyebab terjadinya kebakaran. Jika ada oknum yang melakukannya dengan sengaja, maka pelakunya akan dibawa ke ranah pidana.
Dampak penyebaran asap akibat pemkabaran hutan, yang kabarnya berasal dari Provinsi Riau dan Jambi, tidak saja potensial menimbulkan timbulnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA).
Serbuan kabut asap yang melanda hampir semua daerah di Sumatera Utara khususnya, juga telah membuat kenyamanan masyarakat terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Termasuk membuat sejumlah penerbangan di Bandara Kuala Namu International Airport (KNIA), terpaksa dibatalkan.
Dengan kata lain, multiplier effeck yang ditimbulkan kabut asap itu, telah bersifat sistemik dan massif. Karenanya, sangat wajar jika pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum segera ‘mengasapi’ (menindak tegas) para pelaku pembakaran hutan tersebut.
Seperti diketahui, pembakaran hutan khususnya di daerah Riau, sudah berulangkali terjadi dan menimbulkan serbuan kabut asap yang menyebabkan tak saja seluruh masyarakat Sumut menderita, melainkan juga berdampak pada masyarakat di negeri jiran kita.
Tentu, negeri jiran wajar merasa geram dan kecewa dengan pemerintahan kita, yang dinilai tidak becus dan kurang cepat mengasapi (memberangus) para pelaku pembakaran lahan/ hutan, yang tidak bertanggungjawab tersebut.
Nah, dalam hal ini kita menunggu realisasi ketegasan pihak pemerintah sebagaimana disebutkan Teten Masduki di atas, bahwa Presiden Jokowi sudah memanggil kementerian terkait, untuk secepatnya menuntaskan permasalahan asap itu.
Jika pihak berkompeten khususnya jajaran kepolisian mau bertindak tegas dan cepat, dipastikan akan dengan mudah, mengendus para pelaku di balik meruyaknya kabut asap tersebut, sekaligus segera mengasapinya, supaya tidak lagi mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Ditunggu…!(**)