MK Beraksi, Negara Merugi ?


Setelah memutuskan meminta Pilkada ulang di beberapa kabupaten di Jatim sehubungan dengan tuntutan pasangan Kaji, Mahkamah Konstitusi (MK) beraksi lagi dengan keputusannya meminta Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara diulang di 14 dari 15 kecamatan yang ada di daerah itu.mk

Bagi kontestan yang sudah terlanjur dinyatakan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada, keputusan MK tersebut, jelas merupakan sebuah pil pahit dan ibarat dalam arena tinju, seperti baru saja terkena pukulan upper cut telak dari seorang Muhammad Ali atau Manny Pacquiao : jatuh terjengkang dan sulit bangkit lagi.

Sementara bagi pihak yang kalah dan menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, keputusan itu sudah pasti disambut gembira dan seolah mendapatkan darah segar untuk memulai pertarungan ulang (rematch).

Dari perspektif penegakan hukum (law enforcement) dan perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat, kebijakan MK memutuskan Pilkada ulang, jelas merupakan langkah berani dan patut diapresiasi.

Jika pelaksanaan segala rangkaian Pilkada itu benar-benar memiliki bukti konkrit diselenggarakan penuh dengan berbagai rekayasa dan praktik kecurangan, memang sudah seyogyalah penyelenggaraan Pilkada diulang kembali.

Tetapi di sisi lain, fenomena ini juga sangat mengkhawatirkan. Jika semua hasil-hasil Pilkada kemudian mesti diselesaikan oleh MK, lalu apa gunanya KPU/D dan Panitia Pengawasan Pilkada (Panwaslih), dibayar mahal oleh negara untuk menjalankan tugasnya menyukseskan dan mengawasi jalannya perhelatan pilkada tersebut ?

Beratus-ratus miliar uang negara seakan terbuang percuma, karena ujung-ujungnya hasil kerja mereka bisa dianggap sia-sia belaka, sebab akhirnya MK yang menetapkan hasilnya. Jika demikian, sudah sepatutnya pula KPUD dan Panwaslih yang tak becus bekerja itu diberi sanksi atau setidaknya dicopot dari jabatannya.

Karenanya ke depan, kita berharap hendaknya dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul dalam Pilkada, Mahkamah Konstitusi tidak buru-buru dalam mengambil keputusan.

Pasalnya, menyelenggarakan pilkada ulang, butuh dana tidak sedikit. Sungguh sangat disayangkan dana miliran harus dikeluarkan lagi dari kas negara (APBD) hanya untuk menentukan siapa lebih berhak menjadi kepala daerah, yang kelak belum tentu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai amanah rakyat.

Dana miliran rupiah yang semestinya bisa dialokasikan untuk membenahi pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah serta membantu meningkatkan kesejahteraan guru bantu itu, akhirnya ludes dalam sekejap, karena terpaksa dialokasikan untuk biaya menggelar pilkada ulang.

Dalam konteks demikian, kita berharap agar seluruh perangkat penyelenggaraan pilkada, utamanya KPUD dan Panwaslih, bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Kalau pilkada benar-benar dijalankan dengan fair dan transparan, bisa dipastikan semua pihak akan dapat menerima hasil pilkada dengan legowo, tanpa perlu memaksa MK beraksi yang ujung-ujungnya bikin negara merugi.

Kalau semua hasil penetapan pemenang pilkada nanti diputuskan oleh MK, sebaiknya KPUD dan Panwaslih dibubarkan saja, dan perlu dicari wadah baru independen dan lebih kredibel sebagai penyelenggara dan pengawas jalannya pilkada.

Ketika MK pun harus unjuk gigi lagi. Itu wajar dan sah-sah saja, sebab memang begitulah tugasnya. Tetapi agar uang negara bisa diselamatkan, sudah sepatutnya semua pihak, utamanya Depdagri segera mencari solusi baru lebih jitu agar seluruh penyelenggaraan pilkada di tanah air termasuk Pemilu 2009 nanti berjalan dengan lancar dan tak perlu mengharuskan MK beraksi dan bikin negara merugi. Monggo……etake kaltu

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 18 Desember 2008, in Budaya, Politik and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 29 Komentar.

  1. semo9a semuana berjalan lancar ya ban9..

    lach kenapa meru9i?

    @mikekono : ya….semoga demikian

  2. HHHmmm …
    Setuju bang …

    Yang jelas ini masalah pelik …
    Penegakan hukum untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan yang jujur merupakan suatu keharusan …

    Dan ya .. seharusnya panitia pengawas harus menjalankan fungsinya dengan baik …

    Karena seperti yang abang bilang … ini akan membutuhkan dana …(juga tenaga) yang tidak sedikit jika melakukan pemilihan ulang …

    Salam saya Bro …

    @mikekono : betul bro….masalahnya pelik
    tapi bs diantisipasi jika KPUnya benar-benar bertanggungjawab

  3. Ini sih overleft alias tumpang tindih tanggungjawab…harusnya kan nggak begitu…..lebih parah lagi kalau saya yang meberikan aturan…bisa2 dilemparin rakyat nih pakde……
    Mudah2an mereka yang berada di MK ataupun KPUD tahu persis mana tanggung jawab dan bidang kerjanya…..Udah pada gede ini lah……pasti tahu tooooh.

    PS. kalo ngasih comment sih jelas pakde punya peran….

    @mikekono : hehehe, betul Pakde….mestinya MK tak terlalu jauh mencampuri yang bukan menjadi wewenangnya

  4. iya ya..itu duit semua itu miliaran..di hambur2 cuman buat akhirnya nangkring di MK..weleh..

    @mikekono : iya tuh….kan sayang, duit dikeluarkan hasilnya nihil

  5. heeh tuh bang… MK emang gak peka banget soal tersebut.. Lha. kayak duitnya embahnya ajah, maen di-ulang segala.. Saia mah lebih suka jika “terbukti secara syah dan meyakinkan” terjadi kecurangan sistematis, ya di diskualifikasi ajah tuh yang curang.. Kalo ‘cuman’ di-ulang mah, enak banget.. Membentuk mental utk tetep Cheat saat pil2 yang laen, toh ‘sangsinya’ cuman di-ulang.. Gini ini kalo negara kebanyakan di-urus orang2 ‘sosial’ …hehe.. sorii.. but, it’s true.. jadinya, aturan2e gak praktis..😀

    Eh, kalo lagi liat iklan, tentang seseorang yang lagi nelepon, ke gedung putih, terakhir dengan orang malaysia, yang bunyinya : “hallo….hallo… oalah… Agus.. Agus..”.. hihi, somehow jadi inget bang Mike..😀

    @mikekono : good comment. MK mestinya menimbang plus minusnya jika pilkada ulang.
    hmmmmm…….bagus juga ada iklan sprt itu. mas ariefdj jd ingat sm sy. thanks bro 🙂

  6. Di setiap pilkada di Indonesia, masih banyak dijumpai kriminal politik atau free riders yang mengambil keuntungan dengan cara merusak demokrasi. Aturan tak pernah dijalankan dengan konsisten dan konsekuen. Jadilah demokrasi para badut politik. Orang baik masih banyak dirugikan. Rakyat baik masih ditepiskan. Walaupun memang ada kemajuan, tetapi belum signifikan terhadap biaya finansial, sosial, dan biaya politik. Tengoklah kriteria paling minim dari kehidupan politik yang sehat, kita akan melihat bahwa perilaku politik kita masih di bawah standar. Salam hangat bang.😀

    @mikekono : para kriminal dan penjahat demokrasi itu mestinya diberi ganjaran setimpal semisal diinapkan di hotel prodeo

  7. Menurutku, dalam hal seperti ini KPUD tidak cukup dibubarkan, tetapi anggotanya juga, harus dihukum berat, karena melalaikan tugas, dan termasuk kategori korupsi karena merugikan negara, sebesar biaya pemilihan ulang itu.

    @mikekono : setuju bang, anggota KPUD yg tak becus itu pantas diganjar hukuman berat. Thanks abanganda

  8. bisa jadi ini salah satu risiko yang harus dihadapi sebuah negeri yang sedang belajar berdemokrasi, mas agus. biaya ulang pilkada memang terlalu besar. ndak kebayang bagaimana kalau setiap kabupaten yang menggelar pesta semacam itu kembali diulang. ini juga bisa menjadi pelajaran berharga agar pilkada bener dilakukan secara jujur sehingga ndak akan memboroskan banyak anggaran.

    @mikekono : betul mas, tapi kalau belajar melulu, kapan tamatnya……hehehe 🙂

  9. saya nggak ngerti proses pemilihan tim KPUD dan panwaslih itu seperti apa ya? jangan-jangan isinya kebanyakan orang-orang yang nggak ngerti sama sekali apa yang seharusnya dikerjakan…

    @mikekono : ya…..jika pilkada ambradul, rekrutmen dan kredibilitas anggota KPUD nya patut dipertanyakan

  10. Pagi akang…diajeng datang cuman ingin mengundang akang ke blog diajeng karena ada PR BERANTAI yang harus akang ambil…hehehe…selamat mengerjakan ya kang…(*diajeng juga dapet dr sahabat blogger yang lain nich kang… mohon maaf….hehehe)🙂

    @mikekono : PR again nih……hehehe, thanks

  11. wah.. kalo saya angkat topi sama MK, krna Mk telah berani ambil langkah strategis. dan ini moment bagus untuk semua KPUD maupun panwasnya agar bekerja lebih profesional, jujur dan adil. gitu kali ya…

    @mikekono : MK memang sudah mengerjakan tugasnya dengan realtif baik, tapi implikasinya kadang negatif

  12. Prihatin euy…

    Bangsa ini memang konsumtif… senangnya menghambur-hamburkan uang. Tidak dapat membedakan mana yang penting dan mana yang perlu.

    Oh.. plis.. grow up bangsa ku…

    @mikekono : ya, entah kapan bangsa ini dewasa dan berada di jalan yg benar…..

  13. Sejak awal kelahirannya, MK memang sudah diwarnai oleh pro dan kontra. Lembaga yang diharapkan mampu menyelesaikan silang tabrak antar aturan hukum ternyata tidak lepas dari conflict of interest.

    Alih-alih ingin menegakkan hukum, malah membuat pranata hukum makin kacau. Tumpang tindih fungsi dan peran kelembagaan hukum ternyata makin membuat wajah penegakan hukum kita semakin carut marut.

    Selama hukum hanya menjadi alat kekuasaan politik dan ekonomi, keadilan hanyalah mimpi bagi rakyat kecil yang justru mayoritas.

    Sepert yang dikatakan oleh Macchiavelli.., “Aku adalah hukum itu sendiri…”

    Tabik….

    @mikekono : setuju…..hukum tak boleh jd alat kekuasaan

  14. Yang saya tahu , bg Agus ini menyukai semua yang berbau politik , antusias membahasnya , rajin menelaahnya , tidak segan2 mengkritiknya kalau ada yg menyimpang , salut banget , tapi kapan ya si Bg Agus ini ikutan terjun di dunia politik , ikutan meluruskan yg belum lurus dan mewujutkan semua harapan rakyat , semoga deh suatu saat nanti …

    atau mungkin jiwa journalisnya lebih kuat , lebih suka mengamati dengan jarak dari pada terjun langsung kesitu ?

    hanya ingin pamitan , saya definitif berhenti blogging ( journal keluarga ) tp akan tetap sesekali mengunjungi blog ini ..

    take care !

    @mikekono : saya memang suka politik, tapi kek na lbh enak jadi pengamat politik daripada jd politisi.
    wahhh….sngat disayangkan mbak susie brhnt ngeblog

  15. waduh…aku bingung …

    postinganmu makin lama makin membuat aku anti sama politik bang🙂

    @mikekono : hehehe…..jgn bingung2lah yesssy🙂

  16. poinnya, demokrasi kita memang masih mahal.

    perlu ada terobosan2 baru untuk penghematan🙂

    @mikekono : exactly…..demokrasi butuh biaya, tp sampai kapan, begini terus ?

  17. Akankah kita mengalami situasi pilkada yang tertib juga tepat guna? tidak tahu…………………
    Bang info nya update🙂
    Thanks

    @mikekono : ya….semoga semua perhelatan politik di negeri ini bisa tertib dan tepat guna. thanks my sista🙂

  18. yah, begitulah sistem pemerintahan di negara ini
    tapi pasti ada sisi positifnya, so kita positive thinking aja😀

    @mikekono : botul, sikap positive thinking harus itu😀

  19. atau kita kembali ke cara lama saja
    tapi itu juga bahaya

    @mikekono : cara skrng sdh baik, cuma hrs dibenahi di semua aspek dgn serius

  20. Tulisan yg sangat menarik. Di salah satu Kabupaten di Jambi yakni Kabupaten Kerinci, salah satu calon juga mengajukan gugatan ke MK..

    Persoalan KPU dan Panwas, yah saya rasa bukan berarti mereka tidak bekerja. Justru di ajukannya gugatan ke MK tersebut merupakan bentuk dari tugas mereka.

    Besarnya biaya akibat pilkada ulang, nah menurut saya itulah yang disebut dg pesta demokrasi. Dari rakyat utk rakyat… Dan bukan seperti dulu. Pesta demokrasi, hanya dinikmati oleh anggota dewan..

    @mikekono : pesta demokrasinya sudah pas, cuma para penyelenggaranya sj yg hrs dibenahi secara menyeluruh….thanks bro

  21. Hihihi … kayaknya Bang Agus mulai kewalahan menjawab komentar, jadi banyak yang dibiarkan saja ….

    Dadaaaah ….

    @mikekono : hehehehe…..sindirannya tepat dan positif. bukan kewalahan, tp keteteran krn agak sibuk akhir2 ini. Tapi, jgnlah mbak tuti terus pamit…..hmmmm😦

  22. tanpa ada acara ulang mengulang pun pilkada sebenarnya bisa dibilang pemborosan. ada beda ngga sih, kepala daerah hasil pilkada dengan kepala daerah tunjukan, seperti jaman sebelum model pilkada itu?

    coba kalo gubernur dipilih oleh mendagri, kaya dulu itu, bisa hemat hampir 1M lho!

    @mikekono : ada benarnya juga, pilkada memang banyak menghamburkan uang, yang terkadang tak jelas manfaatnya buat rakyat

  23. Betapa besar ongkos yang mesti digelontorkan bagi sebuah negeri yang tertatih-tatih dengan apa yang disebut demokrasi.

    @mikekono : biayanya belum sebanding dengan manfaatnya

  24. Kayaknya filsafat akad nikah perlu nih diterapkan dalam politik

    @mikekono : filsafat akad nikah, apaan tuh

  25. yah gimana lagi yah…

    mendingan merugilah dari pada rusuh….

    ^_^

    @mikekono : rugi no……rusuh no🙂

  26. masalahnya banyak hiperbolis sih politik kitanya.
    seolah-olah semua masalah itu kritis banget.
    beda sedikit aza kaya beda segalanya.

    makanya,
    kejadiannya terus memproduksi partai baru
    dan sempalan partai.

    padahal politik dan kepemimpinan ini hanyalah cara
    bagaimana kita mengelola kehidupan antar kita
    tentukan saja pilihan dan dukung bersama

    yang paling berat soal dukung bersama sampai berhasil
    bukan menentukan siapa yang harus dipilih
    karena siapapun tetep ada kelemahan.

    biaya besar untuk bangsa ini menjadi dewasa berpolitik
    maka semua pihak harus mendorong suasana pendewasaan itu.
    termasuk kita.

    @mikekono : monggo akang, semua pihak termasuk kita2 ini harus ikut memberi kontribusi dan mendorong terwujudnya kedewasaan berpolitik di tanah air. thanks

  27. MK itu ya ??
    *kok merugi ya negara ??

    @mikekono : hmmmm……so what

  28. Demokrasi yang memakan korban.
    Mungkin klo perisapan dan pelaksanaannya bener ga bakalan kaya gitu. Udah gitu kalah menang harus legowo. Tapi klo hitu MK jadi kurang kerjaan ya? Whehehehehe

    @mikekono : MK-nya sih sudah menjalankan tugas, cuma mngkn hrs lbh arif. Yng pentng ke depan adalah membenahi KPU/D

  29. kalo ada pilkada ulang, banyak lagi dong menelan biaya….ribet banget ya….
    Sensei bagaimana kabarnya di akhir tahun ini….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: