Monthly Archives: November 2009

Kebanggaan Asia, Kebanggaan Kita ?


Ketika pertandingan digelar antara Manny ‘Pacman’ Pacquaio (Filipina) dengan Miguel Cotto dan disiarkan langsung salah satu televisi swasta kita, saya ikut deg-degan dan ikut berharap agar Manny memenangkan pertandingan itu.
Akhirnya Manny benar-benar hebat dan memang patut dibanggakan. Dia sukses mempecundangi Cotto dan membuat petinju yang bertubuh lebih tinggi dan besar itu, benar-benar tidak berdaya, dan mesti tunggang langgang menghadapi serbuannya. Alhasil Cotto dinyatakan kalah Technical Knock Out (TKO) di ronde terakhir (12).
Lalu apa pentingnya kemenangan itu buat kita (bangsa Indonesia) ? Sesama bangsa Asia, sudah sepatutnya kita ikutan bangga dengan prestasi gemilang Manny Pacquaio tersebut. Ternyata, bangsa Asia tak kalah hebat dibanding bangsa Amerika dan Eropa.
Bahkan petinju Asia (Manny Pacquaio) justru telah mencatat prestasi luar biasa, menciptakan sejarah baru sebagai petinju Asia pertama yang pernah meraih enam gelar juara dunia dalam kelas berbeda.
Memang Indonesia juga punya juara dunia dalam diri Chris John, yang baru beberapa waktu lalu mempertahankan gelarnya di Amerika Serikat. Tetapi tetap saja kehebatan Chris John kelihatannya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan prestasi yang ditorehkan petinju Filipina tersebut.
Mengapa ? Pasalnya Manny Pacquaio mencatat prestasi gemilang mengalahkan lawan-lawannya di negeri Paman Sam (AS) dengan lawan yang benar-benar kelas satu, serta dengan kemenangan yang selalu meyakinkan, berhasil menjatuhkan lawan-lawannya (kemenangan KO dan TKO).
Sebaliknya kendati berstatus sebagai juara dunia dan belum pernah mengalami kekalahan, Chris John belum punya nama mentereng di Amerika, sebab mayoritas kemenangan yang ditorehkannya lebih banyak diraih di kandang sendiri, dan kebanyakan pula dengan kemenangan angka.
Chris John memang hebat, sayangnya dia tidak memiliki pukulan mematikan (killing punch) seperti halnya Pacquiao. Alhasil pertandingan Chris John kurang begitu memikat dan memiliki nilai jual di negeri pusatnya tinju, Amerika Serikat.
Manny Pacquiao adalah kebanggaan Asia. Lalu, apakah yang masih bisa dijadikan sebagai ikon kebanggaan kita ? Selama ini, bangsa Indonesia membanggakan prestasi olahraganya di dunia lewat bulutangkis. Sayangnya, sejak lima tahun terakhir ini, prestasi kita di bidang yang selalu diandalkan itu, kini telah meredup. Kita sudah terlalu jauh tertinggal dibanding China, bahkan melawan Malaysia pun sudah sering keteteran.
Begitu juga dengan prestasi di Sea Games, dalam beberapa dekade terakhir ini cenderung mengalami penurunan. Jangankan mengejar posisi Juara Umum, untuk meraih posisi tiga besar saja pun sulitnya bukan main.
Ke depan sudah seharusnya kita kembali memantapkan pembinaan dalam bidang olah raga atau bidang lainnya, yang potensial dijadikan sebagai kekuatan yang dapat memberi kebanggaan Indonesia di dunia internasional. Dalam hal ini sudah sepatutnya pembinaan olahraga kita harus benar-benar dikelola secara profesional.
Pembinaan dan pimpinan induk olahraga sudah sepatutnya dipercayakan kepada mereka yang benar-benar faham tetek-bengek olahraga, tidak lagi seperti selama ini acap campur aduk dengan kepentingan kekuasaan. Cuma dengan cara itu, kita akan mampu membangun jatidiri dan kebanggaan kita sebagai sebuah bangsa.
Iklan

Kreativitas Bisa Dipicu, Kualitas tak Bisa Dibeli !


creativeBeberapa bulan belakangan ini, saya banyak mendapat kritikan dari teman-teman blogger, karena blog Mikekono nyaris nihil dari postingan-postingan baru.

Kritikan konstruktif itu antara lain berasal dari Tutinonka, seorang dosen dan novelis yang selalu saya kagumi karya-karyanya, karena postingannya selalu inspiring, enak dibaca dan perlu. Jeweran juga datang dari Yessy Muchtar, yang menyebut blog saya sudah seperti ‘hutan’.

Kritikan teman-teman itu, menyadarkan saya untuk segera menulis dan menulis lagi. Ternyata, kreativitas memang bisa dipicu agar terus tumbuh berkembang dan mengalami peningkatan. Kreativitas bisa dipaksa agar tetap terjaga. Karya-karya baru bisa terus bermunculan, bila ada kemauan.

Sebaliknya, betapapun kuatnya dorongan motivasi, bila seseorang tidak berkualitas, dipastikan tidak akan mampu menghasilkan karya yang berkelas. Sebab kualitas memang tak bisa dibeli…..!

Terbukti, banyak orang kini menduduki jabatan bergengsi, tetapi tetap saja kelihatan tak memiliki reputasi layak puji. Sebab pada akhirnya jabatan yang disandangnya membuat dirinya menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan.

Tersebutlah seorang tokoh di negeri Sijujung Koden, dengan bekal kekuatan finansialnya yang tidak terukur, mampu membeli jabatan penting di sebuah institusi bergengsi.

Tapi, apa lacur, setelah menduduki jabatan bergengsi tersebut, yang bersangkutan, tetap saja tidak berubah menjadi sosok yang kredibel. Dia cuma menjadi boneka dan tukang stempel. Tanda tangannya memang berlaku, namun kebijakan institusi yang dipimpinnya lebih banyak dikendalikan oleh para wakil-wakilnya.

Hal itu bermakna, apa pun profesi yang disandang, jika Anda tidak memiliki kualitas, Anda tidak akan pernah menjadi sosok yang berpengaruh dan memberikan peran menentukan. Dengan kata lain, keberadaannya cuma sekadar menggenapi alias antara ada dan tiada.

Kreativitas bisa dipicu dan dipaksa. Namun pemaksaaan terhadap kreativitas itu hanya dimungkinkan dapat berjalan mulus, apabila didukung kualitas. Tanpa kualitas, semuanya cuma sebatas karya apa adanya alias bukan karya lawas yang berkelas…..!

Membudayakan Tradisi Mundur !


donRekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah oknum pejabat, yang disebut-sebut mengarah pada upaya kriminalisasi KPK, akhirnya mulai menemui babakan penutup, yang kita harapkan akan bermuara pada terjadinya reformasi hukum menyeluruh di negeri ini.
Mundurnya Komjen Pol Susno Duadji dari posisinya sebagai Kabareskrim Mabes Polri dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, patut diapresiasi dan disambut positif. Soal ini, tidak perlulah terlalu diungkit-ungkit, apakah mereka memang mundur atau dipaksa supaya segera mundur.
Apapun yang menjadi historical background yang menyebabkan mereka mundur. Langkah kedua pejabat teras di institusi penegakan hukum, tetap patut diberikan apresiasi. Itulah konsekuensi sebuah jabatan. Akan selalu ada ganjarannya (baik dan buruk), bila kita menduduki sebuah jabatan.
Bisa ditebak, Susno Duadji dan Hakim Ritonga, pastilah merasa berat untuk meninggalkan jabatan dan posisi mereka yang sangat prestisius tersebut. Agar bisa dipercaya menduduki posisi strategis dan cukup berpengaruh, dipastikan membutuhkan perjuangan lumayan berat dan perjalanan karier yang lumayan panjang.
Bila memikirkan kepentingan pribadi dan kelanjutan karier masing-masing, pastilah Susno dan Ritonga tidak akan pernah menyatakan mundur. Tetapi, keduanya ternyata mau dan mampu bersikap legowo dan selanjutnya lebih mementingkan kepentingan institusi dan kepentingan bangsa.
Agar carut-marut dan implikasi politis yang semakin meluas dan sulit terkendali, tidak semakin berkepanjangan, akhirnya kedua tokoh itu memperlihatkan sikap ksatria dan penuh tanggung jawab, sekaligus akan berimplikasi positif terhadap tradisi kepemimpinan di negeri ini di masa mendatang.
Kita berharap, di masa mendatang, setiap pejabat yang dianggap dan dinilai telah terbukti menyalahgunakan kedudukannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, memang sudah sepatutnya menyampaikan permohonan pengunduran dirinya.
Langkah seperti ini memang sudah sepatutnya dilakukan, agar selanjutnya tidak semakin memperburuk citra institusi sang pejabat bernaung, serta tidak pula mempersulit posisi atasan yang bersangkutan.
Seorang atasan bisa jadi sebetaulnya sangat sayang kepada anak buahnya, yang selama ini dinilai cukup berprestasi dalam bidang tugas yang diembankan kepadanya. Tapi harus diakui pula, kedekatan antara bawahan dengan atasan, acapkali pula melahirkan implikasi negatif, karena yang bersangkutan kemudian merasa jumawa dan merasa bisa melakukan apa pun. Sebab menganggap dirinya akan mendapatkan proteksi dari atasannya.
Kecenderungan seperti ini sangat potensial merebak di dalam diri seorang pejabat, katakanlah seorang menteri, dirjen, kepala dinas, dan lainnya, manakala sang atasan sering menganakemaskan bawahannya, yang memicu pada munculnya perasaan arogan dan anggapan akan selalu dilindungi kendati melakukan kekeliruan.
Dalam konteks ini, dibutuhkan figur pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, serta senantiasa objektif dalam menilai dan memperlakukan bawahannya. Kecenderungan like or dislike, mesti dihilangkan. Reward and punishment harus diberikan secara adil dan sesuai dengan kinerja masing-masing.
Susno dan Ritonga telah mundur. Kita berharap ‘perseteruan’ antara KPK dengan Polisi, yang telah menguras tenaga dan nyaris mengganggu stabilitas di negeri ini, hendaknya segera diakhiri. Kedua belah pihak sepatutnya segera saling menghargai dan saling membantu dalam melancarkan tugas masing-masing.
Di sisi lain, peristiwa mundurnya Susno dan Ritonga, patut dijadikan sebagai momentum untuk segera membudayakan tradisi mundur di negeri kita. Siapapun yang merasa dirinya tidak mampu mengemban tugas negara, sebaiknya segeralah mundur.
Mundur dari jabatan bukanlah dosa. Bukan cuma Susno dan Ritonga saja, siapapun termasuk di dalamnya para menteri, kepala daerah, para wakil rakyat, dan aparat penegak hukum, bahkan Presiden sekalipun, kalau memang tidak optimal menjalankan amanah rakyat, tidak perlu segan-segan untuk mundur. Tradisi mundur memang patut dibudayakan. Hal itu tidak saja akan memberikan kebaikan bagi kehidupan demokrasi, melainkan juga sebagai bahagian dari komitmen mewujudkan clean and good governance……!(**)
-karikatur dari sini

PNS Sayang, CPNS Malang….!


CPNSCalo CPNS dilaporkan terus bergentayangan. Mereka tak segan-segan mencari mangsa untuk menarik keuntungan. Modus yang dipakai dengan mengiming-imingi peserta bisa dibantu lulus seleksi dengan menyetor uang pelicin bervariasi antara Rp 75 juta hingga Rp 100 juta.

Padahal, pihak penyelenggara ujian CPNS dan jajaran Pemerintah telah berkali-kali menekankan, pelaksanaan ujian/ seleksi CPNS itu akan dilakukan dengan fair dan objektif alias tidak mengenal istilah beking-bekingan. Dengan kata lain, siapa yang berkualitas, itulah yang akan diloloskan.
Tetapi, fakta di lapangan hampir selalu bertentangan dengan apa yang dikumandangkan para pejabat pemerintah/ penyelenggara seleksi CPNS tersebut. Terbukti, sudah menjadi rahasia umum, yang berpeluang untuk lulus adalah mereka yang punya backing serta kemampuan menyediakan uang pelicin.
Sungguh malang nian nasib para CPNS itu. Ratusan ribu yang mendaftar, cuma sekitar ratusan yang diterima. Bahkan kendati telah menyediakan uang pelicin, juga belum menjadi jaminan seseorang akan dengan mudah lulus seleksi.
Sudah banyak buktinya, para peserta penerimaan CPNS itu mengalami kegagalan ganda ; tidak lulus dan uangnya pun tertahan di tangan calo. Bahkan tak jarang raib begitu saja alias tak kunjung dikembalikan sebagaimana perjanjian semula.
Kendati begitu, para orangtua dan peserta CPNS seolah tidak pernah kapok menggunakan para calo dan atau oknum-oknum PNS ‘berpengaruh’, yang ditengarai memiliki kekuasaan atau kemampuan membantu mempermulus kelulusan para peserta CPNS tersebut.
Pasalnya, mereka yang kualitas SDM dan intelektualnya pas-pasan, lebih merasa tak yakin lagi, apabila mengikuti seleksi penerimaan CPNS tanpa dibekali dengan modal (uang pelicin). Tanpa kesiapan dana memadai, mereka lebih menganggap keikutsertaannya hanya sekadar trial and error belaka.
Lalu mengapa status PNS begitu disayang dan masih diidolakan mayoritas generasi muda bangsa kita hingga kini ? Hal itu tiada lain, karena opini umum yang berkembang selama ini, status sebagai PNS memang cukup menjanjikan dan dianggap masih lumayan bergengsi.
Lagi pula pekerjaan sebagai PNS selama ini diasumsikan memang tidak terlalu berat, bahkan bisa disebut cenderung santai. Tidak jarang PNS justru lebih banyak waktunya menganggur di kantor, sehingga lebih sering diisi dengan main fesbuk atau ngobrol ngalor ngidul.
Status PNS memang lumayan enak. Pekerjaan ringan, tapi menjelang Pemilu seringkali mengalami kenaikan gaji. Faktanya generasi muda bangsa kita masih lebih suka dengan pekerjaan yang serba santai, tapi penghasilan mencukupi.
Jiwa dan spirit enterpreneurship kelihatannya belum terintegrasi dengan optimal di dalam diri generasi muda bangsa kita. Mereka tetap menjadikan status sebagai PNS sebagai impian, sebab pekerjaan itu memang menjanjikan masa depan lumayan cerah.
Namun pada realitasnya, untuk bisa diterima sebagai PNS bukanlah semudah membalik telapak tangan. Soalnya alokasi yang dibutuhkan selalu tidak sebanding dengan yang membutuhkan. Sebuah fenomena yang ironis ; PNS sayang, CPNS malang……!


Pemekaran Daerah Jangan Dipaksakan !


           Pemerintah kini mempertimbangkan mengkaji ulang otonomi daerah (otda). Hal itu menyusul hasil evaluasi otda yang menunjukkan terdapat 34 daerah yang semakin miskin setelah lepas dari daerah induknya. Dalam waktu singkat, otda akan diatur lebih baik lagi agar tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dapat tercapai.
        “Prinsip otonomi daerah tidak akan berubah, bahwa pilihan desentralisasi itu prinsip, tetapi kita tata kalau ada yang kurang baik untuk lebih memaksimalkan efektifitas pemerintahan,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, kemarin.
        Apa yang dikemukakan Mendagri itu cukup beralasan. Bahkan dalam perspektif Sumatera Utara, wacana pemekaran Provinsi Tapanuli telah meninggalkan ‘luka’ yang cukup mendalam, ditandai dengan jatuhnya korban meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara saat itu (Drs H Abdul Aziz Angkat MSp), akibat rencana pemekaran telah didominasi ambisi kekuasaan (politis dan ekonomis).
        Jika tidak segera diantisipasi sejak dini, tidak tertutup kemungkinan, keinginan memekarkan sebuah daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota), pada akhirnya bisa mengancam stabilitas dan harmoni sosial di sebuah daerah, seperti terjadi di Sumatera Utara sebagai side effect aksi massa yang cenderung memaksakan diri untuk menggolkan keinginannya.   
        Di sisi lain, kita juga bisa merasakan sendiri, beberapa pemekaran kabupaten/ kota yang telah terlaksana di Sumatera Utara, pada umumnya belum berhasil membawa perubahan signifikan dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran tersebut.
        Dari beberapa daerah yang telah dimekarkan itu, hanya sedikit yang telah menuai hasil. Barangkali salah satu yang lumayan berhasil adalah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang.         Sementara beberapa daerah pemekaran lainnya, semisal Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, dan lainnya, belum bisa dianggap berhasil, untuk tidak menyebut justru hingga kini masih jalan di tempat.
        Atas dasar itu kita berharap, kiranya wacana pemekaran, jangan terlalu mudah digelindingkan, sebelum dilakukan feasibility study yang benar-benar serius dan objektif serta mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya terkait dengan potensi Sumber Daya Alam plus potensi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
        Jangan seperti kecenderungan selama ini, keinginan memekarkan sebuah daerah, lebih dominan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis dan kekuasaan kelompok tertentu. Ambisi kelompok ini kemudian dengan entengnya diklaim sebagai aspirasi mayoritas masyarakat.
        Di sisi lain kita juga mendukung sepenuhnya keinginan Depdagri untuk melakukan revisi terhadap implementasi Otonomi Daerah. Peran Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah sudah sepatutnya lebih diperkuat. Sehingga Gubernur pun ‘memiliki kekuasaan’ mencegah munculnya ancaman disharmoni oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memaksakan kehendak menggolkan pemekaran.
         Pemekaran daerah tak boleh dipaksakan. Biarkanlah rakyat sendiri menentukan nasibnya. Biarkanlah pemekaran itu berproses, sesuai dengan aspirasi dan kehendak mayoritas masyarakat, bukan karena ambisi kekuasaan kelompok elite semata..…!(**)