Monthly Archives: Agustus 2011

Implikasi Penangkapan Nazaruddin


Setelah cukup lama menjadi buronan, akhirnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itupun, tertangkap. Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Manufandu mengisahkan proses penangkapan tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, di Cartagena, Kolombia.
Michael menjelaskan saat ditangkap polisi kota Cartagena, Nazaruddin tidak melawan. “Dia sedang duduk-duduk. Tidak ada perlawanan, dia cenderung kooperatif,” ujar Michael dalam wawancara dengan tv swasta, kemarin.
Michael mendapat kabar penangkapan Nazaruddin dari kepolisian Kolombia, sekitar pukul 21.00, waktu setempat. “Saya diberi tahu ada orang penting Indonesia ditangkap. Saat disebut mengenai public bribery, saya langsung tahu,” jelas Michael.
Sudah barang tentu, kita dan sebahagian besar rakyat Indonesia mensyukuri penangkapan tersebut. Penangkapan ini diharapkan akan membuka titik terang sejumlah kasus dan keterlibatan banyak nama, yang kerap disebut-sebut mantan politisi kelahiran Sumatera Utara itu.
Dapat dipastikan keberhasilan membekuk Nazaruddin akan memiliki implikasi luas. Bisa jadi, kekhawatiran bahwa dirinya akan menjadi korban ‘kriminalisasi’ akan terbukti, atau sebaliknya dia akan sukses menyeret sejumlah tokoh penting, untuk menginap bersamanya di hotel prodeo.
Di sisi lain, ‘jeweran’ Ketua DPR-RI Marzuki Alie terhadap KPK, yang sampai mengarah pada munculnya wacana pembubaran lembaga super-body itu, justru akan memiliki implikasi sendiri, yakni para petinggi KPK dipastikan tidak akan lagi berani ‘bermain-main’ dalam menangani sederet kasus yang melibatkan Nazaruddin tersebut.
Nah, dalam konteks ini, bisa jadi Nazaruddin di dalam keterangannya kepada juru periksa KPK, akan kembali melontarkan berbagai pengakuan yang akan menyudutkan mantan sekondannya di Partai Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum.
Dengan demikian, penangkapan Nazaruddin ini, tidak hanya akan berdampak dalam perspektif kepentingan penegakan hukum (law enforcement), melainkan juga akan memiliki implikasi dalam perspektif kepentingan politis, utamanya bagi faksi-faksi yang terdapat di Partai Demokrat.
Dalam konteks demikian, kita berharap, kiranya KPK tidak terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi internal partai penguasa tersebut. Pemeriksaan terhadap Nazaruddin hendaknya dilakukan secara transparan dan profesional.
KPK jangan sampai terpengaruh oleh adanya pressure politik, yang menginginkan kasus Nazaruddin, kemudian disederhanakan atau digiring sesuai dengan selera kelompok kepentingan di negeri ini, utamanya di kalangan Partai Demokrat.(**)

Iklan