Arsip Blog

Ketika Pejabat Jadi Penjahat


Gambar
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait adanya dugaan suap yang diterima pejabat Pemkab Mandailing Natal dan seorang swasta di Medan, pada Selasa lalu.
Tim baru saja menangkap Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, Rabu (15/5) sekitar pukul 16.00 WIB  “HIB baru saja ditangkap di Medan sekitar pukul 16.00 WIB, kemungkinan akan dibawa ke Jakarta,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/5).
Berita seputar penangkapan pejabat oleh KPK bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol, dan anggota dewan), sudah dianggap bukan lagi berita yang menarik.
Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik KPK berani, misalnya menjadikan Wakil Presiden atau Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?
Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi penjahat (menguras uang negara) demi kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.
Sejatinya, jika mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa tercium KPK.
Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam ; apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah
atau bisa jadi pula, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengamankan jabatannya.
Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah digelontorkannya itu.
Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi. Harus ada way out mengatasi situasi ini, supaya para pejabat di negeri ini tidak ‘dipaksa’ menjadi penjahat.(**)

Iklan

Angelina Sondakh Tak Berakhir Indah…


Angelina Sondakh tidak sekadar cantik, tapi juga intelek. Paduan kecantikan dan intelektualitasnya itu pula yang menyebabkan wanita kelahiran Australia 28 Desember 1977 ini, terpilih sebagai Putri Indonesia pada tahun 2011 lalu.   
Nama Angie, begitu dia biasa disapa semakin mentereng, setelah sukses menjadi anggota DPR-RI melalui Partai Demokrat, sejak tahun 2004. Dengan kata lain, kini dia sudah memasuki periode kedua duduk di Senayan.
Angie juga semakin dikagumi banyak kalangan, karena pilihannya untuk menerima lamaran Adjie Massaid (juga anggota DPR) tahun 2009, dinilai sebagai pilihan sangat tepat, dan menjadikan pasangan ini sebagai the best couple yang mengundang kekaguman plus ‘kecemburuan’.
Namun, Adjie Massaid kemudian mendadak dipanggil Sang Khaliq, 5 Februari 2011 lalu. Tangis dan duka berkepanjangan Angie meratapi kepergian suaminya, juga mengundang simpati banyak kalangan.
Tapi, pada perkembangan selanjutnya, banyak kalangan mulai kecewa dengan sikap Angie, yang dinilai terlalu cepat menggandeng calon pengganti almarhum Adjie, yakni Kompol Brotoseno. Sebagai seorang wanita yang penuh gizi, wajar memang Angie butuh pendamping. Namun, kurang elok jika pencarian pengganti dilakukan terlalu cepat.
Ya, akhirnya Angelina Sondakh memang tak berakhir indah. Kemarin, Ketua KPK Abraham Samad telah mengumumkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet.
Angie dijerat dengan pasal penyuapan terkait kasus Wisma Atlet. Bahkan, dia dijuga dikenakan pasal alternatif bila suap itu tidak terbukti. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara.
“Pasal dikenakan kepada yang bersangkutan adalah Pasal 5 ayat dua, atau Pasal 11, atau Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Abraham Samad, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (3/2).
Ancaman hukuman dalam pasal tersebut adalah, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000,00.”
Berbicara soal Angelina Sondakh sejatinya berkaitan dengan keindahan. Tak cuma keindahan dari segi fisiknya, melainkan juga keindahan dari berbagai prestasi yang pernah ditorehkannya.
Dia misalnya pernah tercatat sebagai Juara I Favorit & Busana Terbaik, Putri Cempaka Manado 1995, Juara I Noni Sulut 1996, Juara I lomba Pidato Bahasa Inggris se-Sulut 1996, Juara I Lomba Debat Ilmiah se-Sulut 1996, Juara I Penataran P-4 Unika Atmajaya 1996, Juara I Lomba Pemandu Wisata Sulawesi Utara 1997, Miss Novotel Indonesia 2000, dan penghargaan Satya Karya Kemerdekaan dari Mensos RI 2002.
Begitulah kehidupan, perjalanan karier Angelina Sondakh (untuk sementara) tak berakhir indah. Agaknya, itu merupakan konsekuensi pilihan kariernya yang banting setir ke politik. Tentang ini, Angie sendiri mengakui : ‘politics never fair play‘. Akhir yang miris, sungguh ironis….

Implikasi Penangkapan Nazaruddin


Setelah cukup lama menjadi buronan, akhirnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itupun, tertangkap. Duta Besar RI untuk Kolombia Michael Manufandu mengisahkan proses penangkapan tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, di Cartagena, Kolombia.
Michael menjelaskan saat ditangkap polisi kota Cartagena, Nazaruddin tidak melawan. “Dia sedang duduk-duduk. Tidak ada perlawanan, dia cenderung kooperatif,” ujar Michael dalam wawancara dengan tv swasta, kemarin.
Michael mendapat kabar penangkapan Nazaruddin dari kepolisian Kolombia, sekitar pukul 21.00, waktu setempat. “Saya diberi tahu ada orang penting Indonesia ditangkap. Saat disebut mengenai public bribery, saya langsung tahu,” jelas Michael.
Sudah barang tentu, kita dan sebahagian besar rakyat Indonesia mensyukuri penangkapan tersebut. Penangkapan ini diharapkan akan membuka titik terang sejumlah kasus dan keterlibatan banyak nama, yang kerap disebut-sebut mantan politisi kelahiran Sumatera Utara itu.
Dapat dipastikan keberhasilan membekuk Nazaruddin akan memiliki implikasi luas. Bisa jadi, kekhawatiran bahwa dirinya akan menjadi korban ‘kriminalisasi’ akan terbukti, atau sebaliknya dia akan sukses menyeret sejumlah tokoh penting, untuk menginap bersamanya di hotel prodeo.
Di sisi lain, ‘jeweran’ Ketua DPR-RI Marzuki Alie terhadap KPK, yang sampai mengarah pada munculnya wacana pembubaran lembaga super-body itu, justru akan memiliki implikasi sendiri, yakni para petinggi KPK dipastikan tidak akan lagi berani ‘bermain-main’ dalam menangani sederet kasus yang melibatkan Nazaruddin tersebut.
Nah, dalam konteks ini, bisa jadi Nazaruddin di dalam keterangannya kepada juru periksa KPK, akan kembali melontarkan berbagai pengakuan yang akan menyudutkan mantan sekondannya di Partai Demokrat, yaitu Anas Urbaningrum.
Dengan demikian, penangkapan Nazaruddin ini, tidak hanya akan berdampak dalam perspektif kepentingan penegakan hukum (law enforcement), melainkan juga akan memiliki implikasi dalam perspektif kepentingan politis, utamanya bagi faksi-faksi yang terdapat di Partai Demokrat.
Dalam konteks demikian, kita berharap, kiranya KPK tidak terpengaruh dengan apa yang tengah terjadi internal partai penguasa tersebut. Pemeriksaan terhadap Nazaruddin hendaknya dilakukan secara transparan dan profesional.
KPK jangan sampai terpengaruh oleh adanya pressure politik, yang menginginkan kasus Nazaruddin, kemudian disederhanakan atau digiring sesuai dengan selera kelompok kepentingan di negeri ini, utamanya di kalangan Partai Demokrat.(**)

Penegak Hukum Melanggar Hukum


KPK resmi menetapkan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syarifudin dan seorang kurator PT Skycamping, Puguh Wirayana sebagai tersangka.”Sudah kita sudah tetapkan keduanya sebagai tersangka,” jelas Wakil Ketua KPK M Jasin melalui pesan singkat, Kamis (2/6).
Syarifudin dan Puguh ditangkap satuan penyidik, di dua tempat berbeda. Syarifudin ditangkap di kediamannya. Sedangkan Puguh di sebuah hotel kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Keduanya dijadikan tersangka  karena diindikasikan terlibat kasus dugaan suap.
Dalam penangkapan di rumah Syarifudin, petugas menemukan uang yang tersebar di dalam tas, laci, dan amplop. Sebanyak Rp 250 juta dalam amplop coklat dan Rp 141 juta di amplop lainnya. Petugas KPK juga menemukan uang asing, yakni 84.228 dolar AS, 284.900 dolar Singapura, 20 ribu yen, dan 12.600 bath.
Penangkapan hakim, yang sejatinya bertugas sebagai aparat penegak hukum dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat itu, bukanlah hal mengejutkan. Sebab, sebelumnya juga sudah sangat banyak sekali aparat penegak hukum, yang kesandung persoalan hukum, misalnya Jaksa Cirus Sinaga.
Tertangkapnya Hakim Syarifudin, setidaknya juga menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan terhadap berbagai sepak terjangnya sebelumnya. Sebab, belum lama ini, dia merupakan Hakim Ketua, yang memvonis bebas terdakwa korupsi Agusrin Najamuddin (Gubernur nonaktif Bengkulu, yang juga kader Partai Demokrat).
Terkait dengan tertangkapnya Hakim Syarifudin beserta sejumlah uang cash, yang jumlahnya lumayan fantastis itu, patut dipertanyakan kembali, apakah putusannya membebaskan Agusrin Najamuddin sudah tepat, atau jangan-jangan putusan itu juga beraroma suap ?
Terlepas dari benar-tidaknya kecurigaan berkenaan dengan vonis bebas Agusrin Najamuddin tersebut, agaknya hal itu patut ditelusuri oleh pihak-pihak yang berkompeten. Jangan sampai orang yang sejatinya korup, justru dibiarkan bebas menghirup udara segar, sementara yang belum terbukti korup, sudah menjadi pesakitan.
Di sisi lain, penangkapan Hakim Syarifudin juga sekaligus sebagai bukti, bahwa penegakan hukum (law enforcement), belum berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Bagaimana mungkin penegakan hukum bisa diharapkan memberikan rasa keadilan, jika para penegak hukum sendiri masih terlibat dalam tindakan melanggar hukum ?
Selain itu, tertangkapnya Hakim Syarifudin hendaknya bisa dijadikan sebagai momentum bagi KPK, untuk terus mengendus sepak terjang para aparat penegak hukum, agar mereka tidak ‘bermain api’ saat melakukan penegakan hukum !
Aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya, harus dikenakan ganjaran hukum yang lebih berat. Sebab, mereka yang mafhum soal hukum, tidak sepatutnya melakukan tindakan melanggar hukum. (**)

Ada Apa denganmu, Mbak Sri ?


Keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani memilih jabatan Managing Director Bank Dunia menjadi jalan keluar sementara dari kemelut yang menimpa dirinya.

Kepastian Sri Mulyani lebih memilih jabatan Managing Director Bank Dunia semakin nyata setelah keterangan Presiden SBY yang mengaku menerima surat pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

Keputusan ini menjadi jalan keluar sementara atas kemelut yang menimpa Sri Mulyani. Mulai soal kasus Century yang melilit dirinya hingga kasus pajak Paulus Tumewu yang tengah bergulir di Komisi III DPR RI. Terkait kasus Century, Sri Mulyani bahkan telah diperiksa selama dua kali oleh KPK pada 29 April dan 4 Mei 2010.

Mundurnya Sri Mulyani, kendati terasa wajar dan merupakan hal yang lumrah. Namun tetap terasa mengejutkan. Sekaligus menimbulkan pertanyaan, ada apa denganmu Mbak Sri ? Pasalnya, selama ini tradisi mundur kurang dikenal dalam budaya politik, utamanya di kalangan pejabat Indonesia.

Karena itu, cukup menarik dicermati, kenapa Sri Mulyani merasa perlu menyatakan mundur dan lebih memilih jabatan yang juga lumayan presitisius, sebagai Managing Director Bank Dunia. Tentu, kita juga semua tahu, figur Sri Mulyani Indrawati memang sangat disegani di kalangan perbankan internasional, sebab sebelumnya dia juga pernah berkiprah di IMF.

Diakui atau tidak, jabatan Menteri Keuangan RI, merupakan salah jabatan penting dan sangat ‘basah’ di Kabinet Republik Indonesia. Karena itu, sangat wajar bila mundurnya sang menkeu yang smart dan terkesan cool itu, memunculkan sejumlah pertanyaan di benak banyak kalangan.

Benarkah Sri Mulyani mundur, karena merasa tertantang disodori jabatan Managing Director World Bank ? Atau dia ‘dipaksa’ mundur demi kepentingan politis alias karena adanya kompromi di kalangan elite, dengan cara memilih jalan terhormat bagi Sri Mulyani supaya tak lagi menjadi bulan-bulanan DPR, sekaligus mewujudkan suasana lebih kondusif antara koalisi pemerintah dengan pihak oposisi (PDIP, Hanura) plus Partai Golkar.

Namun bila pilihan sikap yang ditempuh Sri Mulyani itu murni, karena dirinya sudah merasa gerah, karena sudah terlalu lama menanggung beban akibat kasus Bank Century, kita juga patut memberikan apresiasi kepadanya.

Itu bermakna, dia lebih memilih mengorbankan dirinya, demi menjaga keutuhan kabinet SBY-Boediono, yang selama ini terus dijadikan sasaran hujatan, akibat keberadaan Sri Mulyani dan Boediono, yang dianggap sebagai titik lemah yang dapat mengganggu kelancaran program yang dicanangkan Presiden SBY.

Kendati begitu, mundurnya Sri Mulyani tentu tidak dengan serta merta menyelesaikan persoalan di seputar kasus Bank Century. Dengan atau tanpa dirinya di kabinet, KPK diharapkan harus terus ‘mengejar’ yang bersangkutan, sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya, jika terbukti bersalah dalam kasus bail-out Bank Century tersebut.

Kejahatan Pasti Berujung Duka


Sepandai-pandai tupai melompat, suatu ketika pasti akan jatuh. Sehebat-hebatnya menyimpan kebusukan, pasti akan tercium juga. Perumpamaan di atas sering disampaikan para orangtua, sebagai taushiyah agar dalam meniti kehidupan selalu bersikap rendah hati dan tidak pongah ketika berada di puncak kekuasaan.
Cilakanya, petuah ini seringkali dilupakan. Akhirnya sejarah pun sering berulang. Mereka yang tengah berada di kursi kekuasaan, hampir selalu tak kuat menahan godaan. Godaan itu bisa berupa harta, wanita, pun juga godaan untuk terus mempertahankan kursi kekuasaan atau mencari kursi yang lain, setelah kursi sebelumnya terpaksa dilepas.
Sungguh mengherankan, begitu nikmatkah kursi kekuasaan, sehingga mereka begitu bernafsu dan ngotot untuk memperebutkan dan mempertahankannya ? Bukankah sudah lumayan banyak, oknum pejabat yang kesandung dan terpaksa berurusan dengan KPK, karena tak mampu mengelola keuangan negara dengan baik.
Betul sekali, kursi kekuasaan sejatinya memang menawarkan sejumlah kenikmatan. Dengan segenap kewenangan di tangan, hampir semuanya bisa diraih ; kekayaan, kehormatan, dan lainnya. Dengan kekuasaan di tangan pula, ‘dendam politik’ bisa dilampiaskan.
Karenanya tak mengherankan bila terjadi pergantian rezim penguasa, akan berganti pula para menteri, kepala SKPD, dan para penasihatnya. Akan ada semacam gerakan ‘pembersihan’ terhadap orang-orang yang dianggap sebagai bahagian dari rezim sebelumnya.
Dalam konteks demikian, kita hanya ingin menekankan, bahwa kejahatan, kezhaliman, dan kesewenang-wenangan pasti akan berujung duka. Sebaliknya kebaikan, kemuliaan serta keberpihakan kepada rakyat akan menuai suka dan kebahagiaan.
Sudah banyak sekali contoh, betapa rezim penguasa yang suka bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan uang rakyat, selanjutnya akan menuai petaka di saat masih berkuasa atau setelah lengser keprabon. Misalnya Ferdinand Marcos, Idi Amin, Nicolae Ceasescu, Augusto Pinochet, Alberto Fujimori, dan lainnya.
Tidak cuma itu saja, di negeri kita juga sudah lumayan banyak pejabat yang perjalanan kariernya berujung duka, utamanya di era kejayaan KPK, misalnya Abdullah Puteh, Widjanarko Puspoyo, Danny Setiawan, Ismeth Abdullah, Amiruddin Baso Maula, Soewarna AF, Aulia Pohan, Oentarto Sindung Mawardi, dan lainnya.
Namun sayangnya, berbagai peristiwa tersebut, yang beberapa di antaranya masih segar dalam ingatan, tak juga menjadi/ dijadikan pelajaran oleh para pejabat kita. Banyak di antara mereka, masih tetap pongah, dan tidak serius dalam mengelola uang negara.
Karenanya, tidak terlalu mengejutkan, jika dalam beberapa waktu mendatang, akan tetap ada pejabat dan mantan pejabat, kesandung dugaan kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam konteks demikian, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan cuma bisa mengingatkan, setiap kejahatan pasti akan menuai petaka. Petaka itu bisa terjadi sekarang, beberapa tahun kemudian, dan akhirat kelak.

karikatur dari sini

Membudayakan Tradisi Mundur !


donRekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah oknum pejabat, yang disebut-sebut mengarah pada upaya kriminalisasi KPK, akhirnya mulai menemui babakan penutup, yang kita harapkan akan bermuara pada terjadinya reformasi hukum menyeluruh di negeri ini.
Mundurnya Komjen Pol Susno Duadji dari posisinya sebagai Kabareskrim Mabes Polri dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, patut diapresiasi dan disambut positif. Soal ini, tidak perlulah terlalu diungkit-ungkit, apakah mereka memang mundur atau dipaksa supaya segera mundur.
Apapun yang menjadi historical background yang menyebabkan mereka mundur. Langkah kedua pejabat teras di institusi penegakan hukum, tetap patut diberikan apresiasi. Itulah konsekuensi sebuah jabatan. Akan selalu ada ganjarannya (baik dan buruk), bila kita menduduki sebuah jabatan.
Bisa ditebak, Susno Duadji dan Hakim Ritonga, pastilah merasa berat untuk meninggalkan jabatan dan posisi mereka yang sangat prestisius tersebut. Agar bisa dipercaya menduduki posisi strategis dan cukup berpengaruh, dipastikan membutuhkan perjuangan lumayan berat dan perjalanan karier yang lumayan panjang.
Bila memikirkan kepentingan pribadi dan kelanjutan karier masing-masing, pastilah Susno dan Ritonga tidak akan pernah menyatakan mundur. Tetapi, keduanya ternyata mau dan mampu bersikap legowo dan selanjutnya lebih mementingkan kepentingan institusi dan kepentingan bangsa.
Agar carut-marut dan implikasi politis yang semakin meluas dan sulit terkendali, tidak semakin berkepanjangan, akhirnya kedua tokoh itu memperlihatkan sikap ksatria dan penuh tanggung jawab, sekaligus akan berimplikasi positif terhadap tradisi kepemimpinan di negeri ini di masa mendatang.
Kita berharap, di masa mendatang, setiap pejabat yang dianggap dan dinilai telah terbukti menyalahgunakan kedudukannya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya, memang sudah sepatutnya menyampaikan permohonan pengunduran dirinya.
Langkah seperti ini memang sudah sepatutnya dilakukan, agar selanjutnya tidak semakin memperburuk citra institusi sang pejabat bernaung, serta tidak pula mempersulit posisi atasan yang bersangkutan.
Seorang atasan bisa jadi sebetaulnya sangat sayang kepada anak buahnya, yang selama ini dinilai cukup berprestasi dalam bidang tugas yang diembankan kepadanya. Tapi harus diakui pula, kedekatan antara bawahan dengan atasan, acapkali pula melahirkan implikasi negatif, karena yang bersangkutan kemudian merasa jumawa dan merasa bisa melakukan apa pun. Sebab menganggap dirinya akan mendapatkan proteksi dari atasannya.
Kecenderungan seperti ini sangat potensial merebak di dalam diri seorang pejabat, katakanlah seorang menteri, dirjen, kepala dinas, dan lainnya, manakala sang atasan sering menganakemaskan bawahannya, yang memicu pada munculnya perasaan arogan dan anggapan akan selalu dilindungi kendati melakukan kekeliruan.
Dalam konteks ini, dibutuhkan figur pemimpin yang tegas tanpa pandang bulu, serta senantiasa objektif dalam menilai dan memperlakukan bawahannya. Kecenderungan like or dislike, mesti dihilangkan. Reward and punishment harus diberikan secara adil dan sesuai dengan kinerja masing-masing.
Susno dan Ritonga telah mundur. Kita berharap ‘perseteruan’ antara KPK dengan Polisi, yang telah menguras tenaga dan nyaris mengganggu stabilitas di negeri ini, hendaknya segera diakhiri. Kedua belah pihak sepatutnya segera saling menghargai dan saling membantu dalam melancarkan tugas masing-masing.
Di sisi lain, peristiwa mundurnya Susno dan Ritonga, patut dijadikan sebagai momentum untuk segera membudayakan tradisi mundur di negeri kita. Siapapun yang merasa dirinya tidak mampu mengemban tugas negara, sebaiknya segeralah mundur.
Mundur dari jabatan bukanlah dosa. Bukan cuma Susno dan Ritonga saja, siapapun termasuk di dalamnya para menteri, kepala daerah, para wakil rakyat, dan aparat penegak hukum, bahkan Presiden sekalipun, kalau memang tidak optimal menjalankan amanah rakyat, tidak perlu segan-segan untuk mundur. Tradisi mundur memang patut dibudayakan. Hal itu tidak saja akan memberikan kebaikan bagi kehidupan demokrasi, melainkan juga sebagai bahagian dari komitmen mewujudkan clean and good governance……!(**)
-karikatur dari sini

Ida Laksmiwati (Bukan Perempuan Biasa)


AntasariIda Laksmiwati, istri Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar, layak disebut sebagai istri yang tangguh. Dia juga pantas diberi status sebagai, bukan perempuan biasa.

Ketika sang suami kesandung masalah, dan diduga berselingkuh dengan perempuan muda ; caddy golf Rhani Juliani, Ida Laksmiwati tetap menyatakan percaya kepada sang suami.

Saat Antasari Azhar masih dipuja-puji sebagai Ketua KPK, Ida justru hampir tak pernah tampil bersama suaminya yang memiliki kumis lumayan menggoda itu.

Barulah dikala suami dituduh terlibat sebagai aktor intelektual sebuah pembunuhan plus dugaan adanya skandal cinta segitiga, Ida hadir bersama suami, seraya berkata dia tetap mendukung dan percaya sepenuhnya kepada bapak anak-anaknya itu. Hmmm….heubat tenan.

Bahkan ketika Antasari sudah mengenakan baju tahanan, Ida rajin datang menjenguk. Dia kelihatan tegar, dan masih mau menebar senyum. Ida terlihat tidak kehilangan rasa memiliki terhadap sang suami.

Sungguh betul-betul mencerminkan karakter wanita hebat. Ida Laksmiwati, memang bukan perempuan biasa. Bandingkanlah misalnya dengan penyanyi dangdut Kristina.

Dikala suaminya, Amin Nur Nasution terpuruk dan mendekam di tahanan, dia justru menggugat cerai. Selain itu banyak juga istri, pacar, suaminya telat  pulang aja sudah marah-marah. Terlambat balas sms, ngamuk tak karu-karuan. Ada juga yang suka cemburu buta dan terancam cerai, cuma gara-gara istri/ pacarnya curiga melulu, tanpa disertai bukti-bukti akurat.

Sementara bagi Ida Laksmiwati, seolah apapun yang telah terjadi, apapun yang dituduhkan kepada suaminya, dia tetap setia dan memperlihatkan kasih sayangnya nan tulus pada sang suami.

Ida Laksmiwati……, sungguh terpuji dan mulia nian kepribadianmu. Semoga Allah SWT memberimu kekuatan menjalani hari-hari nan memilukan ini.

Pejabat tak Korup, Mungkinkah ?


korupsiBeberapa hari lalu, KPK, Polri, Kejaksaan Agung bersama seluruh Gubernur di Indonesia menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi. Hal ini kemudian diikuti seluruh kepala daerah Kabupaten/ Kota seantero nusantara.

Rakyat Indonesia tentu merasa lega sekaligus menyambut positif keinginan dan tekad para pemimpin itu untuk segera berhenti memindahkan uang negara ke kas pribadinya, seperti lazim dilakoni selama ini.

Selain menyambut positif, ternyata sejumlah kalangan juga  ada yang memandangnya dengan sinis dan pessimis. Mereka belum yakin sepenuhnya para pejabat terhormat itu mau dan mampu menghentikan kebiasaannya mengobok-obok APBN dan APBD demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Karenanya tak terlalu berlebihan, jika selanjutnya muncul pertanyaan : pejabat tak lagi korup, mungkinkah ? Atau jangan-jangan tekad gagah meninggalkan korupsi tersebut hanya sekadar kamuflase dan lip service belaka.

Keraguan terhadap keseriusan para pejabat untuk benar-benar meninggalkan dan atau clean dari segala bentuk korupsi itu, cukup beralasan alias bukanlah dilatari negative thinking semata.

Sebab pada kenyataannya, praktik korupsi itu sendiri, sejatinya bisa dimenej dengan baik. Dengan kata lain, korupsi bisa dianggap tak korupsi, karena para pelakunya piawai mengakali dan menyiasatinya.

Di antara kepala daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di tanah air yang ikut menandatangani Fakta Integritas AntiKorupsi itu sebenarnya ada juga yang senyam-senyum sendiri dan tertawa geli di hati, sebab dirinya yang sejatinya seorang koruptor, hingga kini tetap lolos dari jerat BPK dan KPK, dan kemarin teriak soal keharusan meninggalkan budaya korup.

Para pejabat itu beruntung lolos, dan sejak ditandatanganinya tekad bebas dari korupsi itu, ada anggapan mereka kini kembali ke titik nol. Tepatnya, kasus-kasus dugaan korupsinya di masa lalu, dianggap clear….?

Yang mulai dicermati dan dipantau KPK adalah pasca ditandatanganinya kesepakatan meninggalkan korupsi itu. Alaaamak……jika benar demikian, uenak tenan iku.

Tetapi apapun, yang pasti gagasan KPK mengumpulkan pihak aparat penegak hukum bersama-sama dengan seluruh kepala daerah di negeri ini agar sama-sama memberi keteladanan dalam hal sikap anti korupsi, patut diapresiasi dan diacungi jempol.

Ssebagai bahagian dari rakyat Indonesia, kita cuma bisa berharap kiranya penandatanganan kesepakatan meninggalkan sekaligus memerangi korupsi, tak berhenti sebatas jargon dan pepesan kosong.

Pasalnya, ibarat ingin membersihkan lantai, jika sapunya juga berlumuran kotoran, sudah pasti lantai yang ingin dibersihkan tadi tetap akan penuh dengan kotoran.

Dengan kata lain keinginan meninggalkan kebiasaan korup secara total, bukanlah semudah membubuhkan tandatangan dalam Fakta Integritas AntiKorupsi itu.

Karenaya jika muncul pertanyaan : mungkinkah pejabat tak korup ? Jawabannya pasti tak mungkin, apalagi kalau pertanyaan ini muncul di era Orde baru. Sedangkan di era ‘kekuasaan’ KPK saat ini, para pejabat  sejatinya belumlah benar-benar berhenti korupsi.

KPK memang tegas, berani dan canggih. Tetapi seperti lazimnya, maling selalu punya kiat lebih canggih untuk mengelabui para penegak hukum. Dulu korupsi bisa terang-terangan, sekarang korupsi tetap jalan, dengan gelap-gelapan dan modus operandi lebih sophisticated. So, pejabat tak korup, mungkinkah ? Ahhhh……sepertinya tak mungkin itu. (Tulisan ini juga terbit di Harian Andalas Medan, 11 Desember 2008)

Seleksi CPNS Terindikasi KKN


kknPenerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di beberapa Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara, bahkan mungkin di seantero nusantara, terindikasi KKN. Tarif yang diberlakukan para calo dan backing yang menjanjikan kelulusan itu, bervariasi antara Rp 60 hingga Rp 100 juta.

Mendengar berita ini sudah barang tentu, kita pun terhenyak dan seolah tak percaya. Tetapi begitulah fakta dan fenomena yang berkembang di lapangan.

Bagaimana mungkin di tengah semakin ‘beringas’nya KPK memerangi segala bentuk penyelewengan, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), masih juga terdapat oknum yang nekad memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Memang harus diakui, bisnis beking-membeking dalam seleksi CPNS itu, sungguh menggiurkan. Kalau seorang calo bisa membantu kelulusan satu atau dua orang saja, dia sudah bisa mengaut fresh money (dana segar) ratusan juta rupiah.

Fakta yang berlaku selama ini, memang terdapat sejumlah oknum PNS yang bisa mengupayakan kelulusan CPNS. Entah bagaimana caranya, tetapi hal itu sudah menjadi sebuah rahasia umum.

Masih adanya permainan uang dalam seleksi CPNS itu juga menjadi cerminan pada kita semua, bahwa statement atau instruksi atasan, belum menjadi acuan para bawahan dalam menjalankan tugasnya.

Petinggi Pemerintah di pusat dan daerah sudah berulangkali menegaskan, bahwa penerimaan CPNS akan dilangsungkan dengan objektif, ketat, dan tak mengenal istilah KKN dalam bentuk apa pun.

Namun statement dan penegasan itu, hanya berhenti sebatas ucapan belaka. Sebab pada realitasnya para calon PNS itu sendiri tidak percaya sepenuhnya, seleksi akan benar-benar dijalankan dengan jujur dan transparan.

Ketidakpercayaan para CPNS itulah kemudian dimanfaatkan para calo yang ingin mengaut rezeki nomplok tersebut. Dengan kata lain, para beking tetap berpeluang memainkan perannya seperti selama ini, ditopang oleh fakta, masyarakat belum percaya sepenuhnya rekrutmen CPNS akan berlangsung fair dan objektif.

Nah, dalam konteks demikian, kita berharap pihak panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi penerimaan CPNS itu, bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah undang-undang, dan tak mencemarinya dengan perilaku menyimpang (meluluskan seseorang karena iming-iming uang).

Di sisi lain kita berharap agar pihak berkompeten (Polri dan KPK) segera turun tangan menelusuri sejauh mana fakta dan indikasi permainan uang dalam seleksi penerimaan CPNS itu.

Jika ditemukan bukti adanya unsur KKN di balik seleksi CPNS itu, siapapun yang terlibat di dalamnya harus segera ditindak tegas, tanpa pandang bulu. Kita berharap segala hal di negeri ini bebas dari praktik KKN.

foto disedot dari sini