Category Archives: Politik

From Politisasi to Implementasi


setno-trumpWakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, ada pihak yang sengaja menggiring isu pertemuan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke arah pergantian kursi pimpinan DPR.
Fahri mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin mengambil kursi pimpinan yang kini ia duduki.”Siapa yang mau ambil kursi saya? Ambil ! Jijik deh saya. Biarlah buka pintu, ambil saja,” kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Terlepas dari ada atau tidak, manfaat pertemuan antara pimpinan DPR dengan capres independen USA, Donald Trump. Namun, yang pasti tanggapan berbagai pihak, utamanya para politisi di DPR-RI sendiri dan sejumlah pengamat, lebih menjurus pada adanya upaya politisasi.
Sangat menggelikan jika pertemuan dengan Donald Trump tersebut, sampai dibawa ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dan mengarah pula pada keinginan melakukan kocok ulang pimpinan dewan segala. Padahal, pertemuan itu hanya biasa-biasa saja, dan sama sekali tidak ada implikasi politiknya bagi Pilpres di negerinya Paman Sam tersebut.
Karena itu, sangat arif wicaksono pernyataan Wapres Jusuf Kalla saat dimintai tanggapan soal pertemuan Setya Novanto dkk dengan Donald Trump. Kalla menilai, merupakan suatu hal yang wajar, jika seorang politikus seperti Setya Novanto dan Fadli Zon, berkawan dengan politikus negara lain.
Nah, dalam hal ini kita hendak menekankan, agar para politisi, pengamat, dan media di negeri hendaknya bisa mengubah mind-set serta berpindah haluan : from politisasi to implementasi. Tak elok jika semua permasalahan yang sejatinya remeh-temeh, selanjutnya dibesar-besarkan dan membuat seseorang menjadi pihak yang harus dicap telah melakukan kesalahan.
Kecenderungan melakukan politisasi terhadap berbagai persoalan di negeri ini, sepertinya telah menjadi sebuah pembenaran, belakangan ini. Akibatnya, kegaduhan politik antarelite seolah tidak pernah berhenti, yang notabene merugikan bangsa kita secara keseluruhan, di tengah ancaman krisis ekonomi, yang belum ditemukan obat mujarab untuk mengatasinya.
Dalam hal ini, kita ingin mengingatkan semua pihak di negeri ini, hendaknya tidak lagi sibuk melakukan manuver dan politisasi, melainkan lebih mengarah pada upaya meningkatkan implementasi kinerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga terlihat kontribusi nyata untuk negeri ini.
Dominasi politisasi selain menguras energi, juga akan membuat jalinan antarelite akan terus tercabik-cabik, sehingga masing-masing pihak terus terlibat dalam manuver saling intai, sehingga kegaduhan politik tidak pernah mereda.
Di tengah situasi perekonomian bangsa yang semakin sulit dan ancaman PHK (pengangguran) meruyak di seantero negeri, seharusnya elite politik dan petinggi pemerintahan, tidak lagi berbicara atas nama kepentingan kelompok. Semua harusnya berpikir dan bertindak untuk dan demi kepentingan bangsa. Hal ini hanya bisa dilakukan, jika ada kesadaran untuk hijrah, from politisasi to implementasi. (**)

Tipelogi Caleg


ImageIni dia tipelogi atau jenis-jenis calon legislatif (caleg) yang akan ‘mengasah parang’ pada Pileg 2014, dari perspektif eceg-eceg…
1. Caleg monek (modal nekad)
2. Caleg monyong (modal nyolong)
3. Caleg montok (modal rontok)
4. Caleg monika (modal nipu kawan)
5. Caleg modar (modal alakadar)
6. Caleg motif (modal tipis)
7. Caleg mogok (modal nyogok)
8 .Caleg mokondo (modal kombur doang)
9. Caleg monita (modal nipu mertua)
10.Caleg modom (modal dompet, tebal)……!

Capres Independen, Why Not ?


GambarHarapan Farhat Abbas bisa mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen pupus. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilpres yang dimohonkannya dan Iwan Piliang.
“Memutuskan, menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Farhat sebagai pemohon menguji materi Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). UU ini mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya bisa dilakukan dengan dukungan partai politik.
Penolakan MK tersebut, sungguh sangat disayangkan. Institusi MK sebagai gerbang pencari keadilan di bidang hukum ketatanegaraan, mestinya menyapa Farhat Abbas, dengan pernyataan : Capres Independen, Why Not ?
Dengan kata lain, penolakan MK terhadap kemungkinan seorang Warga Negara Indonesia, tampil sebagai calon presiden lewat jalur perseorangan, merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru, sekaligus kurang menguntungkan dari perspektif demokrasi dan pendidikan politik.
Ketika menjadi kepala daerah diperbolehkan maju melalui jalur independen, seharusnya hal yang sama juga diberlakukan untuk menjadi kandidat presiden. Pasalnya, jika kandidat presiden hanya dimungkinkan nyapres lewat dukungan partai, hampir dapat dipastikan hanya segelintir orang saja yang berpeluang menjadi capres.
Padahal, sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, untuk mendapatkan dukungan partai politik, selain berat juga penuh dengan intrik. Bahkan, keberhasilan meraih dukungan parpol juga kerap didominasi kesepakatan transaksional secara politis maupun ekonomis.
Itulah sebabnya banyak kalangan merasa tidak siap baik secara mental maupun ekonomis, untuk melakukan lobi dan berbagai pendekatan kepada parpol, demi mendapatkan restu (dukungan) tersebut.
Karena itu, seharusnya MK bisa bersikap lebih bijaksana dan objektif dalam mencermati kondisi tersebut. Artinya, MK sebagai institusi penegak keadilan, hendaknya memberi peluang munculnya figur capres alternatif lewat jalur perseorangan.
Sikap terburu-buru MK memutuskan tidak mengakomodir munculnya capres independen pada Pilpres, dipastikan akan menutup peluang bagi figur-figur muda potensial di negeri ini, yang sejatinya juga layak menjadi calon presiden ! Capres Independen, Why Not ? (**)

Ketika Pejabat Jadi Penjahat


Gambar
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait adanya dugaan suap yang diterima pejabat Pemkab Mandailing Natal dan seorang swasta di Medan, pada Selasa lalu.
Tim baru saja menangkap Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, Rabu (15/5) sekitar pukul 16.00 WIB  “HIB baru saja ditangkap di Medan sekitar pukul 16.00 WIB, kemungkinan akan dibawa ke Jakarta,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/5).
Berita seputar penangkapan pejabat oleh KPK bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol, dan anggota dewan), sudah dianggap bukan lagi berita yang menarik.
Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik KPK berani, misalnya menjadikan Wakil Presiden atau Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?
Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi penjahat (menguras uang negara) demi kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.
Sejatinya, jika mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa tercium KPK.
Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam ; apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah
atau bisa jadi pula, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengamankan jabatannya.
Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah digelontorkannya itu.
Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi. Harus ada way out mengatasi situasi ini, supaya para pejabat di negeri ini tidak ‘dipaksa’ menjadi penjahat.(**)

Penyusunan Bacaleg Sarat Nepotisme


Partai politik masih menerapkan politik dinasti saat ini. Di Pemilu 2014, sejumlah parpol mengajukan bakal caleg (bacaleg), yang memiliki hubungan kekeluargaan.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) mencatat ada 5 parpol yakni GambarDemokrat, Golkar, PPP, Gerindra dan PAN, yang mengajukan bakal caleg memiliki hubungan kekeluargaan seperti suami-istri dan bapak-anak.
Dari 5 parpol, Demokrat yang paling banyak dengan mengajukan 6 bakal caleg suami istri. “Ini menggambarkan dua hal, satu parpol cenderung menjadi milik segelintir elite atau keluarga tertentu dan kedua cermin mandegnya proses rekrutmen sehingga tanpa selektif semua dimasukkan,” kata Koordinator Formapi, Sebastian Salang dalam jumpa pers di sekretariatnya Jalan Matraman, Jaktim, Minggu (28/4).
Selain adanya sejumlah ambisi elite partai yang ingin membangun dinasti pada partai yang dipimpinnya, seperti terlihat paling mencolok di tubuh Partai Demokrat ; Ketua Umum DPP dijabat Susilo Bambang Yudhoyono (Bapak) dan Sekjen dijabat Edhy Baskoro Yudhoyono (anak).
Selain nuansa dinasti, penyusunan nama-nama bacaleg juga sarat dengan nepotisme. Karena kuatnya pengaruh nepotisma itu, elite partai kemudian lebih mengedepankan saudara atau teman akrab berdasarkan kualitas kedekatan hubungannya, dan bukan berdasarkan kompetensinya.
Tidak heran, jika pasca penyusunan nama-nama bacaleg tersebut, kemudian muncul berbagai kekisruhan di internal partai. Kisruh yang terjadi tidak lagi hanya sekadar memrotes kebijakan elite partai, bahkan ada pula sampai melakukan tindakan perusakan kantor partai, seperti melanda DPC PDIP Langkat.
Memang lazimnya dalam berpartai, sejak dahulu para pengurus dan kader parpol, dalam kiprahnya hampir selalu mengutamakan kepentingan di atas segalanya. Demi kepentingan, semuanya seolah siap dinafikan dan dikorbankan. Karenanya, benar ungkapan yang menyebut, tidak ada teman/ musuh yang abadi di wilayah politik.
Namun, dalam konteks pendidikan politik dan penguatan kualitas demokrasi di tanah air, nepotisme dalam penyusunan bacaleg, jelas tidak bisa ditolerir. Silahkan saja memasukkan keluarga dan teman, menjadi caleg, tapi hal itu hendaknya tetap didukung kompetensi yang bersangkutan. Penyusunan bacaleg, tetaplah harus objektif, rasional dan menghormati fatsun dalam berpolitik…!(**)

Ketika Rhoma Kalahkan Ical dan JK


GambarPopularitas Raja Dangdut Rhoma Irama semakin terdongkrak. Elektabilitas Rhoma Irama di ajang Pemilihan Presiden 2014, bahkan mengalahkan politisi-politisi terkemuka.
Politisi senior yang harus mengakui keunggulan Bang Haji adalah, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla, Wiranto dan Hatta Rajasa. Elektabilitas Rhoma Irama berada di urutan keempat hasil survei Pusat Data Bersatu (PDB), yang dirilis Rabu (6/2) lalu.
Lembaga survei yang dipimpin Didik J Rachbini itu memilih 13 kandidat capres potensial.  Survei yang dilakukan sejak 3 Januari-18 Januari 2013 itu melibatkan 1.200 responden di 30 provinsi di Indonesia secara acak.
Dalam hasil survei itu, Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menempati urutan teratas, dengan dukungan 21,2 persen suara responden. Urutan kedua ditempati Prabowo Subianto (18,4 persen). Berturut-turut disusul Megawati Soekarnoputri (13), Rhoma Irama (10,4), Aburizal Bakrie (9,3), Jusuf Kalla (7,8), Wiranto (3,5), Mahfud MD (2,8), Dahlan Iskan (2,0), Surya Paloh (1,3), Hatta Rajasa (1,2), Chairul Tanjung (0,4) dan Djoko Suyanto (0,3 persen suara).

Melihat hasil survei tersebut, mungkin banyak yang terkejut dan sedikit kurang percaya. Namun, menimbang sosok Didik J Rachbini, yang berada di balik lembaga survei tersebut, mau tidak mau, kita harus percaya, bahwa hasil survei itu sangat objektif.
Pasalnya, selama ini Didik J Rachbini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, cerdas dan lugas. Dapat dipastikan, yang bersangkutan tidak akan mau mengorbankan integritasnya, dan menjadikan wadah dipimpinnya sebagai lembaga survei pesanan.
Pertanyaannya, mengapa elektabilitas seorang Rhoma Irama bisa mengalahkan tokoh sekaliber Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla (JK), Wiranto, Mahfud MD, Dahlan Iskan, Surya Paloh, dan Hatta Rajasa ?
Hal ini tiada lain, karena sosok Rhoma Irama sejatinya bukan sekadar raja dangdut atau musisi biasa. Lebih dari itu, ayah penyanyi Ridho Rhoma ini juga dianugerahi kelebihan, sebagai cendekiawan dan seorang da’i.
Dan, hanya sedikit artis/ seniman di pentas musik tanah air, yang talentanya bisa disejajarkan dengan Rhoma Irama, sebutlah misalnya Iwan Fals, Ebiet G Ade, Deddy Mizwar, Eros Djarot, dan Ahmad Dhani.
Sosok Rhoma memiliki kharisma yang membuatnya memiliki pengaruh kuat, tidak saja di dunia keartisan, tetapi juga merambah ke dunia politik.
Lagi pula, kiprah Rhoma di bidang politik bukanlah hal baru. Dia sudah pernah tercatat sebagai politisi PPP, dan menjadi anggota DPR-RI melalui Golongan Karya. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, sangat wajar, jika dia merasa mampu menjadi Presiden RI.

Di sisi lain, hampir seluruh rakyat Indonesia, tidak ada yang tak tahu dengan nama Rhoma Irama. Sejumlah lagu-lagunya hingga kini masih tetap populer dan menjadi lagu wajib di setiap acara kondangan, seperti Syahdu, Malam Terakhir, Kehilangan, Pantun Cinta, Cuma Kamu, Menunggu, Kerinduan, Keramat dan lainnya.
Dengan kata lain, sebagai seorang raja dangdut, Rhoma sudah memiliki modal dasar (basis pendukung) para penggemar fanatik lagu-lagunya. Karenanya, sangat masuk akal, jika survei membuktikan, elektabilitasnya mengalahkan Ical dan JK.(**)

Andi Tamat, Anas Selamat ?


GambarKetua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum disurvei sebagai politikus muda paling populer. Popularitas Anas mengalahkan politikus Golkar Priyo Budi Santoso dan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Setidaknya demikian dalam survei yang dilakukan Institute Survei Indonesia (INSIS). Survei tersebut dilakukan pada 16 November-4 Desember 2012. Jumlah responden yang dilibatkan adalah 1.070 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dari 33 provinsi. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin of error 3 persen.
“Untuk popularitas, Anas memperoleh 82,05 persen disusul oleh Priyo dengan 77,10 persen,” ujar peneliti INSIS, Mochtar W Oetomo, dalam Laporan Survei Nasional, di Hotel Atlet Century, Senayan, Jakarta, Minggu (9/12).
Tingginya popularitas Anas Urbaningrum itu memang tidak perlu dibantahkan lagi. Pasalnya, jauh sebelum terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dia sudah dikenal sebagai Ketua Umum PB HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia.
Selanjutnya nama suami Atthiyah Laila itu, juga populer dan sangat menonjol saat menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan ketika menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR-RI. Tentu semakin populer lagi saat Nazaruddin menjadi tersangka korupsi dan buronan KPK.

Ketika Anas terlihat masih aman di posisinya sebagai orang nomor satu di DPP Demokrat, dan masih kerap disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon presiden pada Pilpres 2014 mendatang, nama pesaingnya di internal Demokrat, Andi Mallarangeng justru telah meredup.
Statusnya sebagai tersangka dalam proyek Hambang menyebabkan karier politik mantan Juru Bicara Presiden SBY, bisa disebut telah ‘kiamat’ alias sudah sukar untuk direhabilitasi.    
Nah, ketika masa depan politik Andi sudah tamat, pertanyaan berikutnya yang kerap dikedepankan, akankah Anas selamat ? Atau sebaliknya, dia akan segera menyusul, sekaligus membuat Partai Demokrat akan semakin terpuruk.
Tentunya selamat atau tidaknya Anas Urbaningrum dalam kasus megaproyek Hambalang ini, tidak mungkin mengharapkan belas kasihan KPK. Soalnya, KPK sekarang kelihatannya sangat garang dan tidak kenal kompromi.
Anas bisa jadi akan selamat, karena dirinya memang benar-benar tidak terlibat. Dan, hanya dijadikan sebagai sasaran tembak dan sengaja ingin dihabisi karier politiknya. Tapi, bagaimana sesungguhnya ending story kasus Hambalang ini, mari kita tunggu bersama. Yang pasti, untuk sementara, Andi tamat, Anas masih selamat ! (**)    

Wakil Rakyat Memang Tak Merakyat



Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengaku, memiliki jam tangan Rolex yang selalu melekat di pergelangan tangannya, dengan harga yang sangat fantastis mencapai Rp 450 juta.
“Jam tanganku Rolex Yacht Master II, keluaran terbaru dong. Harganya Rp 450 juta. Itu kubeli waktu aku jadi lawyer tahun 2007 lalu, kalau sudah jadi anggota DPR sih berat,” kata Ruhut sambil tersenyum, Selasa (28/2).
Sementara, Wakil Ketua DPR dari PKS, Anis Matta juga pengguna jam tangan merek Rolex. Anis mengaku, tak begitu paham seri jam tangan Rolex yang dibelinya sekitar 5 tahun lalu tersebut. “Waktu beli sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu Rp 70 jutaan,” katanya.
Nah, omong-omong soal jam tangan, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ternyata punya beberapa koleksi jam tangan. Jam tangan favoritnya merek Mont Blanc. Berapa harganya ? “Jam tangan favorit saya itu Mont Blanc warna hitam, dulu saya beli Rp 22 juta,” kata Priyo.
Ruhut, Anis, dan Priyo, sah-sah saja memiliki jam tangan dengan harga selangit itu. Namun, dalam kapasitasnya selaku wakil rakyat, tidak sepatutnya mereka memamerkan kemewahan dan gaya hidup mereka yang sangat trendy dan terkesan materialis itu.
Lagi pula mengoleksi dan mengenakan jam tangan yang serba mahal itu, juga potensial mengundang kecurigaan dan pertanyaan ; layakkah seorang anggota DPR-RI yang ‘hanya’ menerima honor resmi Rp 50 jutaan, mengoleksi jam tangan seharga puluhan hingga ratusan juta ?
Memang dengan honor beberapa bulan saja, jam tangan mewah itu sudah bisa dibeli. Tapi, dalam kapasitasnya sebagai wakilnya rakyat, tidak sepatutnya anggota DPR-RI mempertontonkan gaya hidup konsumerisme yang penuh dengan kemewahan dan sedikit arogan.
Selagi masih berstatus sebagai anggota dewan, yang diberi amanah sebagai pengemban aspirasi rakyat, akan lebih elegan dan terhormat, jika anggota DPR-RI mempertontonkan pola hidup yang sederhana dan tidak mengumbar kemewahan.
Memakai dan mengoleksi jam tangan berharga puluhan hingga ratusan juta, bermakna wakil rakyat tidak mampu berempati dengan penderitaan rakyat yang diwakilinya. Agaknya, mereka lebih suka mengikuti seleranya sendiri dan mengabaikan selera rakyat.
Sejatinya, rakyat pun sudah lama menyadari, bahwa para wakilnya di DPR/ D, memang tidak bisa diharapkan akan mampu berbuat optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Cilakanya, selain tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat, para wakil rakyat itu pun seolah ‘mengejek’ kemiskinan rakyat, dengan mempertontonkan gaya hidup serba glamour. Payahhh……

Angelina Sondakh Tak Berakhir Indah…


Angelina Sondakh tidak sekadar cantik, tapi juga intelek. Paduan kecantikan dan intelektualitasnya itu pula yang menyebabkan wanita kelahiran Australia 28 Desember 1977 ini, terpilih sebagai Putri Indonesia pada tahun 2011 lalu.   
Nama Angie, begitu dia biasa disapa semakin mentereng, setelah sukses menjadi anggota DPR-RI melalui Partai Demokrat, sejak tahun 2004. Dengan kata lain, kini dia sudah memasuki periode kedua duduk di Senayan.
Angie juga semakin dikagumi banyak kalangan, karena pilihannya untuk menerima lamaran Adjie Massaid (juga anggota DPR) tahun 2009, dinilai sebagai pilihan sangat tepat, dan menjadikan pasangan ini sebagai the best couple yang mengundang kekaguman plus ‘kecemburuan’.
Namun, Adjie Massaid kemudian mendadak dipanggil Sang Khaliq, 5 Februari 2011 lalu. Tangis dan duka berkepanjangan Angie meratapi kepergian suaminya, juga mengundang simpati banyak kalangan.
Tapi, pada perkembangan selanjutnya, banyak kalangan mulai kecewa dengan sikap Angie, yang dinilai terlalu cepat menggandeng calon pengganti almarhum Adjie, yakni Kompol Brotoseno. Sebagai seorang wanita yang penuh gizi, wajar memang Angie butuh pendamping. Namun, kurang elok jika pencarian pengganti dilakukan terlalu cepat.
Ya, akhirnya Angelina Sondakh memang tak berakhir indah. Kemarin, Ketua KPK Abraham Samad telah mengumumkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus Wisma Atlet.
Angie dijerat dengan pasal penyuapan terkait kasus Wisma Atlet. Bahkan, dia dijuga dikenakan pasal alternatif bila suap itu tidak terbukti. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara.
“Pasal dikenakan kepada yang bersangkutan adalah Pasal 5 ayat dua, atau Pasal 11, atau Pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Abraham Samad, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (3/2).
Ancaman hukuman dalam pasal tersebut adalah, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000,00.”
Berbicara soal Angelina Sondakh sejatinya berkaitan dengan keindahan. Tak cuma keindahan dari segi fisiknya, melainkan juga keindahan dari berbagai prestasi yang pernah ditorehkannya.
Dia misalnya pernah tercatat sebagai Juara I Favorit & Busana Terbaik, Putri Cempaka Manado 1995, Juara I Noni Sulut 1996, Juara I lomba Pidato Bahasa Inggris se-Sulut 1996, Juara I Lomba Debat Ilmiah se-Sulut 1996, Juara I Penataran P-4 Unika Atmajaya 1996, Juara I Lomba Pemandu Wisata Sulawesi Utara 1997, Miss Novotel Indonesia 2000, dan penghargaan Satya Karya Kemerdekaan dari Mensos RI 2002.
Begitulah kehidupan, perjalanan karier Angelina Sondakh (untuk sementara) tak berakhir indah. Agaknya, itu merupakan konsekuensi pilihan kariernya yang banting setir ke politik. Tentang ini, Angie sendiri mengakui : ‘politics never fair play‘. Akhir yang miris, sungguh ironis….

Ketika Rakyat Salah Memilih


Ketua DPR Marzuki Alie mengimbau seluruh anggota DPR untuk bekerja lebih baik pada tahun 2012. Jangan sampai rakyat menyesal memilih wakilnya di DPR !
“Kita masih punya waktu 2,5 tahun lagi sampai pemilu 2014. Kalau tahun-tahun lalu kita kedodoran, mungkin karena perlu adaptasi. Tahun 2013 partai-partai akan sudah mempersiapkan diri untuk pemilu, maka tinggal tahun 2012 yang tersisa untuk berkarya yang terbaik,” kata Marzuki, Selasa (3/1).
Marzuki seakan pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya sudah sejak lama rakyat merasa salah dan menyesal sejumlah anggota DPR/ D yang tidak optimal memperjuangkan aspirasi rakyat tersebut.
Sejatinya, tidak hanya dalam hal memilih anggota DPR/ D saja, sebahagian rakyat merasa menyesal karena ternyata telah salah pilih, melainkan juga saat memilih para pemimpin mereka di daerah (gubernur, bupati dan wali kota). Bahkan, kini merasa menyesal karena dulu telah memilih SBY-Boediono.
Terbukti, tidak cuma wakil rakyat di DPR/ D saja, yang terlalu disibukkan dengan manuver-manuver politik untuk kepentingan partai dan dirinya sendiri, para kepala daerah dan pemimpin tertinggi di negeri ini, juga belum cukup memuaskan kinerjanya dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyat.
Rakyat sejahtera yang terbebas dari kemiskinan dan pengangguran, hanya tertuang dalam visi-misi yang dengan berapi-api disampaikan para calon kepala daerah, presiden, dan wakil rakyat, saat menggelar kampanye.
Ketika kursi empuk kekuasaan sudah berada di genggaman, mereka pun dengan begitu mudahnya melupakan janji-janji dan visi-misi tersebut. Yang ada di benak mereka, justru bagaimana melakukan berbagai manuver, yang mengarah pada politik pencitraan yang tidak terlalu dirasakan rakyat manfaatnya.Lalu, ketika rakyat telah terbukti salah dalam memilih, selanjutnya apa yang mesti dilakukan ? Dalam konteks ini, diimbau kepada segenap rakyat Indonesia, agar pada event pemilihan kepala daerah dan Pemilu legislatif dan Pilpres mendatang, tidak lagi salah pilih.
Selain itu, perlu segera diinventarisasi anggota DPR/ D mana saja, yang selama ini kinerjanya tidak optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Begitu juga kepala daerah yang cuma piawai pidato dan nihil prestasi, harus segera ‘diberi pelajaran’. Mereka (anggota dewan dan kepala daerah) yang melempem itu, tidak boleh dibiarkan terpilih kembali.
Nah, untuk Presiden RI mendatang, rakyat pun seharusnya sudah bisa mendeteksi sejak dini, siapa saja figur yang layak dan akan benar-benar berbuat untuk rakyat, jika diberi mandat menjadi kepala negara. Kesalahan dalam menjatuhkan pilihan tidak selayaknya terjadi berulang kali. Semoga….