Monthly Archives: Januari 2010

Solusi, Haruskah Lewat Demo ?


Beberapa hari lalu dan mungkin beberapa hari mendatang, hampir di seantero tanah air marak aksi-aksi demo, terkait dengan program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono serta berbagai hal di negeri ini, yang dinilai belum memuaskan rakyat.

Berbagai masalah krusial dan silang sengkarut bak lingkaran setan, memang masih terus melanda negeri ini. Ketidakpuasan dan keprihatinan melanda di mana-mana. Tapi, apakah dalam menemukan solusi, harus selalu memerlukan demo ?

Demo dan budaya kekerasan tak cuma terjadi di rumah rakyat, melainkan juga merambah ke hampir semua sektor. Di lapangan sepakbola kita juga acapkali ditingkahi dengan perilaku kekerasan. Kekalahan tim kesayangan sekaliber Persib dan Persebaya, bisa memicu terjadinya aksi pertikaian yang berujung pada jatuhnya korban.

Harus diakui, pemerintahan kita di hampir semua tingkatan memang belum memberi kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kepala daerah terlalu sibuk dengan rupa-rupa seremonial. Sementara para petinggi negeri di sumbu kekuasaan, tetap terlalu asyik dengan tebar pesona serta selalu bermain denga kata-kata penuh apologi.

Alhasil rakyat, utamanya di level grass-root, tetap merasa terkebiri hak-haknya serta sering merasa tidak mendapat perlindungan memadai dari negara. Akibatnya solusi penyelesaian masalah seringkali dilakukan lewat tekanan massa, melalui aksi demo.

Faktanya, rakyat memang kerapkali tidak merasa puas, bila mengadukan permasalahannya ke jalur-jalur konstitusional dan institusional. Saat berurusan dengan perkara hukum di pengadilan, rakyat miskin hampir selalu dikalahkan.

Ketika buruh membawa persoalan PHK sepihak ke gedung dewan meminta bantuan wakil rakyat untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi, hasilnya juga selalu tidak memuaskan.

Sebab, yang didapat cuma sekadar janji wakil rakyat akan, akan, dan akan berupaya menuntaskan permasalahan yang dihadapi. Tapi, seringkali kesimpulannya cuma berhenti sebatas akan dan akan.

Pertanyaannya, haruskah semua masalah mesti dicari solusinya lewat demo ? Jawaban pertanyaan ini, tentu sangat tergantung pada kearifan dan kepiawaian pemerintah dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi rakyat.

Selama rakyat merasa dirinya tak cukup memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah, dapat dipastikan selama itu pula aksi-aksi demo, yang potensial memunculkan korban, akan tetap mewarnai negeri ini.

foto dari sini

Iklan

Evaluasi Kabinet Sebuah Keharusan


Rencana evaluasi koalisi menjelang berakhirnya program 100 hari pemerintahan SBY memunculkan dorongan agar ada keputusan tegas terkait etika dan komitmen koalisi. Sikap Golkar dan PKS yang dianggap publik keluar dari etika koalisi harus mendapat perhatian serius SBY.

Evaluasi akan menjadi warning. Ketegasan dengan segala risiko harus diambil. Jangan dibiarkan mengambang, karena ini terkait dengan kepentingan bangsa yang lebih besar,” kata pengamat politik dari UGM Arie Sudjito, kemarin.

Apa yang dikemukakan Arie Sudjito itu memang benar adanya. Bahwa evaluasi terhadap koalisi sudah sepatutnya dilakukan SBY terkait dengan tidak kokohnya implementasi koalisi dalam kebijakan partai-partai, dalam mengamankan kepentingan Pemerintahan SBY.

Namun perlu pula ditekankan di sini, bahwa yang lebih penting dan mendesak saat ini adalah keharusan melakukan evaluasi kabinet, terkait dengan kinerja anggota kabinet. Dengan kata lain evaluasi koalisi, tidak semata-mata didasari kepentingan politis.

Yang perlu dicermati SBY dalam menjalankan roda pemerintahannya ialah melakukan evaluasi terhadap raport para menteri setelah melewati program 100 hari kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Siapapun menteri, yang dalam 100 hari menjabat sebagai menteri, ternyata terbukti tidak becus dalam menjalankan tugas sesuai arahan Presiden, sudah sepatutnya diberi ganjaran sesuai dengan prinsip reward and punishment.

Sebaliknya, mereka yang terbukti berprestasi, selain mesti dipertahankan, bahkan kalau perlu dipromosikan menduduki jabatan lebih tinggi. Dengan demikian, pertimbangannya bukanlah mengacu pada komitmen koalisi, melainkan lebih pada pertimbangan prestasi.

Sebab, jika hanya mendasarkan pada kepentingan koalisi, dikhawatirkan evaluasi itu akan mengorbankan seseorang, yang notabene sejatinya memiliki kapasitas andal dalam mengemban jabatan menteri di kabinet.

Atas dasar itu pula, kita merasa sedikit kecewa dengan pernyataan Presiden SBY, yang menyebutkan dirinya terkesan diadu domba, terkait dengan munculnya sinyalemen Menteri Keuangan Sri Mulyani akan diganti, berkenaan dengan semakin derasnya pengusutan kasus Bank Century oleh Pansus Angket DPR-RI.

Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani memang terbukti bersalah dalam bail-out Century yang menguras uang negara Rp 6,7 Triliun, merupakan hal yang lumrah dan sangat logis, bila yang bersangkutan dimintai pertanggungjawabannya.

Lagi pula semakin gencarnya pengusutan kasus Bank Century itu, betapapun telah menyita waktu dan menguras pikiran sang ibu menteri. Jadi, bisa dipastikan hal itu potensial akan dapat mengganggu konsentrasi Menkeu dalam menjalankan tugasnya.

Karenanya bila evaluasi kabinet berhubungan dengan program 100 hari itu dilakukan, tidak terlalu keliru bila Menkeu Sri Mulyani, termasuk di dalamnya. Evaluasi serupa tentu harus pula dilakukan terhadap anggota kabinet lainnya, yang terbukti tidak optimal dalam menjalankan tugasnya.

karikatur dari sini

Tak Jua Berubah….!


Di sana banjir, di sini digusur. Derita menimpa, bencana terus melanda, korupsi pun masih marak di mana-mana. Pejabat hidup nikmat, rakyat kecil tetap melarat….sekarat….!

Musim kampanye, mengumbar janji….., slalu peduli pada anak negeri. Saat kursi/ jabatan didapat, janji pun tak lagi diingat…..! Mereka asik sendiri, tak cuma lupa pada rakyat sendiri, bahkan abai pada anak-bini…..!

Wakil rakyat bicara penuh semangat, hasilnya…. rakyat tetap tengkurap. Mereka bicara keras soal Century, tapi semua tetap misteri, dan tak terungkap hingga kini…..

Negeri ini, doeloe dan kini tak jua berubah. Reformasi berjalan setengah hati. Banyak diskusi, miskin solusi. Hebat berterori, lemah antisipasi…..!

Pemimpin tak jua berubah. Tebar pesona ke mana-mana, kesejahteraan hanya sekadar wacana. Kemakmuran pun berhenti sebatas asa, tak kunjung terasa….!

55 tahun negeri ini merdeka sudah, sayangnya mereka tak jua berubah. Yang kaya makin kaya, warga desa tetap menderita. Banjir terus melanda, mati lampu setiap hari menimpa.

Negeri ini tak jua berubah…..,kalangan elit tetap sedikit. Yang pongah tak pernah berubah, selalu sumringah…serakah. Dan……rakyat cuma bisa berkeluh kesah, gelisah, gerah, pasrah……, entahlah !

foto dari sini

PAN, Tergantung Maunya Amien


Partai Amanat Nasional (PAN) kelihatannya masih terlalu tergantung pada apa maunya Amien Rais (AR). Apa pun yang menjadi kehendak mantan Ketua PP Muhammadiyah itu, pasti itu yang bakalan terjadi.

Bukti terbaru adalah hasil Kongres PAN di Batam, yang dijadwalkan berlangsung 8 hingga 10 Januari 2010, namun berakhir lebih cepat dari jadwal. Sebab pemilihan Ketua Umum dilakukan secara aklamasi alias berakhir dengan antiklimaks.

Berbekal dukungan Amien, Hatta Radjasa terpilih secara aklamasi dan pesaingnya Dradjat Wibowo, berkat campur tangan Amien pula, merasa puas duduk sebagai Wakil Ketua Umum. Selanjutnya, sang decision maker, kembali duduk sebagai Ketua MPP.

Harus diakui, Amien memang berada di balik lahirnya PAN. Partai berlambang matahari tengah bersinar dengan dasar warna biru itu dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 dihadiri sekitar 50 tokoh nasional. Mereka yang hadir dalam deklarasi PAN itu antara lain Amien Rais, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Toety Heraty, Emil Salim, Faisal Basri, AM Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya.

Setelah dideklarasikan, Amien kemudian dipercaya sebagai Ketua Umum dan Faisal Basri sebagai Sekjen. Di tengah jalan, Faisal Basri kemudian menyatakan mundur dan posisinya digantikan Hatta Radjasa. Itu artinya, Hatta sejak lama memang dekat dengan Amien Rais.

Kendati begitu pada Kongres PAN di Semarang tahun 2005, Hatta Radjasa yang kala itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, tidak mendapat restu dari Amien. Sebab, saat itu dia lebih menginginkan Soetrisno Bachir (SB) sebagai pengganti dirinya. Dan benar saja, walaupun pesaing SB kala itu cukup kuat semisal Fuad Bawazier, Prof Didik J Rachbini, Hatta Radjasa, Afni Achmad, berkat dukungan penuh Amien, SB kemudian sukses meraih posisi sebagai Ketua Umum PAN.

Kendati pada awalnya kepiawaiannya berpolitik diragukan banyak kalangan, ternyata SB cukup sukses memimpin PAN. Terbukti perolehan suara PAN di masa kepemimpinannya mampu masuk ke dalam lima besar parpol hasil Pemilu 2009.

Namun pasca Pemilu legislatif dan menjelang Pilpres 2009, hubungan SB dan AR, cenderung merenggang. Kuat dugaan hal itu terjadi, karena SB sejatinya ingin melepas kan diri dari bayang-bayang AR, dan ingin lebih mandiri, tanpa terlalu banyak dipengaruhi AR, dalam menentukan dukungan pada Pilpres 2009.

Alhasil hubungan SB-AR kemudian terus menjauh dan tak lagi mesra seperti dulu. Buntutnya bisa dilihat dalam Kongres PAN di Batam, keberadaan SB selaku Ketua Umum, kelihatannya cenderung dipinggirkan. Ini sungguh ironis.

Begitulah politik. Amien memang hebat dan seorang tokoh reformis. Namun beberapa langkahnya dalam memenej PAN, agaknya perlu juga dikritisi. Kongres PAN Batam yang berakhir aklamasi itu, apapun pertimbangannya, tetap kurang menggembirakan dari perspektif demokrasi.

Kontribusi AR memang masih sangat dibutuhkan kader PAN, tetapi demi perkembangan organisasi ke depan, sudah saatnya Amien memposisikan diri sebatas figur di belakang layar, dan tidak perlu lagi berperan terlalu dominan dalam menentukan, siapa harus menjadi apa dalam struktur kepengurusan PAN.

foto dari sini

Kegelisahan pun Menggurita…!


  Sedikitnya terdapat dua peristiwa menonjol yang cukup menyita perhatian hampir seluruh rakyat Indonesia, beberapa hari lalu. Pertama, seorang penonton sepakbola di Stadion Senayan, tiba-tiba nekad masuk ke lapangan saat Indonesia tengah bertanding dengan Oman, yang berakhir dengan kekalahan para pesepakbola kita.
          Kedua, anggota DPR-RI Ruhut Sitompul dan Gayuus Lumbun bersitegang urat leher dalam rapat Pansus Bank Century, sampai mengeluarkan kata-kata yang cuma pantas diucapkan orang-orang tidak terhormat dan kurang bermoral.  
          Apa yang dilakukan penonton sepakbola itu, tiada lain merupakan potret dan fenomena merebaknya kegelisahan. Gelisah dan kecewa karena ekspektasi berlebihan (ingin melihat Indonesia menang), berujung pada kekecewaan. Sebab faktanya Indonesia justru dipecundangi Oman 1-2.  
         Sebaliknya, apa yang dipertontonkan Ruhut Sitompul dan Gayuus Lumbun, juga diakibatkan kegelisahan, karena merasa kepentingan (politiknya) terganggu. Alhasil mereka juga sukses membuat rakyat gelisah atas perilaku memalukan yang mereka pertontonkan.
          Kegelisahan memang tengah menggurita di negeri ini. Kegelisahan ada di mana-mana. Para karyawan gelisah karena ancaman PHK, sementara kalangan industriawan juga gelisah karena khawatir tak bisa eksis akibat tekanan perdagangan bebas.   Dan kegelisahan juga melanda orangtua, yang semakin khawatir dengan masa depan anak-anaknya di negeri ini.             

Gelisah, resah, dan ketidakpastian memang sepertinya tengah melanda negeri kita. Simpang siur di seputar kasus Bank Century, serta tidak jelasnya apa skala prioritas Pemerintah saat ini, mendorong munculnya sikap apatis di tengah rakyat kita.                  

Ketidakpastian hukum, ketidakpastian masa depan, serta semakin tidak jelasnya arah kebijakan Pemerintah dalam menyikapi berbagai persoalan krusial yang melanda negeri kita belakangan ini, telah semakin memperkuat perasaan gelisah itu.
         Gelisah pun menggurita…..,apatisme melanda. Perasaan yang menggelayuti rakyat tersebut, bisa jadi akan semakin menggurita, bila eksekutif, legislatif, yudikatif, tetap abai mengoptimalkan tugasnya di bidangnya masing-masing.
        Eksekutif sudah sepatutnya lebih giat merealisir program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, legislatif selayaknya bekerja serius memperjuangkan aspirasi rakyat, dan yudikatif konsisten memberikan rasa keadilan bagi rakyat. Bila hal ini tak dapat diwujudkan, dipastikan kegelisahan akan tetap menggurita dan melahirkan derita….!

Antisipasi Implikasi Negatif FTA


Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memperkirakan potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak terburuk dari perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China yang mulai berlaku sejak 1 Januari lalu,  bisa mencapai 7,5 juta orang.
Hal itu bisa terjadi jika pemerintah tidak melakukan upaya-upaya konkrit untuk menekan imbas terburuk FTA seperti membendung serbuan produk-produk impor China dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Disebutkan, sekitar 7,5 juta orang terancam terdegradasi, setelah itu bisa menganggur, bisa jadi pengusaha dan lain-lain. “Ini kalau tidak ada upaya sama sekali.”

Kalau benar demikian, sudah barang tentu kita merasa prihatin. Apapun dalihnya, pemutusan hubungan kerja, tetaplah sebuah konsekuensi logis yang tidak mengenakkan, serta akan merugikan rakyat di level grass-root.

Ancaman PHK selalu ibarat palu godam atau semacam pil pahit yang tidak menyenangkan, dan selalu ingin dihindari setiap pekerja/ karyawan di manapun bekerja. PHK selalu menyakitkan bagi sang pekerja, lebih-lebih pada keluarganya.

Karena itu kita berharap pihak Pemerintah semestinya sudah mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini, untuk meminimalisir dampak negatif pemberlakuan perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) tersebut.

Antisipasi dini itu bisa berupa proteksi terhadap produk lokal, serta pemberian kemudahan pinjaman modal bagi kalangan pengusaha kecil. Pengembangan usaha di sektor riil, juga harus terus didorong dengan meningkatkan perhatian terhadap pengembangan program ekonomi mikro.

Dalam konteks ini, kita merasa prihatin dan kecewa dengan apa yang terjadi dengan kebijakan sejumlah pemerintahan provinsi dan kabupaten/ kota, yang mengabaikan ekonomi mikro. Hal ini bisa ditengarai dari tidak adanya penyebutan sektor ekonomi mikro dalam Rancangan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RJPMD).

Kendati kita akui, bahwa kesepakatan dalam FTA itu banyak melahirkan sisi negatif. Namun harus diakui pula banyak sisi positifnya. Keterlibatan Indonesia dalam FTA tersebut akan memberikan manfaat dalam bentuk perluasan pasar ekspor dan upaya untuk mencari sumber investasi.

Menurut keterangan, beberapa industri yang belum siap ikut dalam FTA, pemerintah telah menyiapkan dua skenario untuk mengatasinya. Skenario pertama adalah pertukaran barang yang belum siap dengan barang yang sudah siap. Kedua, adanya penundaan waktu dan modifikasi interval tarif.

Beberapa produk Indonesia yang diperkirakan akan memperoleh manfaat dari perluasan pasar ke China, antara lain kertas, alumina, permen, dan mebel. Implikasi positif FTA lain seperti penurunan biaya bahan baku sebesar  5 persen antara lain  untuk industri baja, bahan baku plastik, kain, hingga mesin pertanian

Kita berharap Pemerintah tidak bersifat pasif, dan defensif dalam menyikapi telah berlakunya FTA tersebut. Memang kesepakatan itu mengandung sisi positif. Namun di sisi lain, jika Pemerintah lamban, bisa jadi akan lebih dominan sisi negatifnya. Untuk itu diperlukan antisipasi dini dari segala lini pemerintahan, pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota.