Arsip Blog

Ketika Pejabat Jadi Penjahat


Gambar
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait adanya dugaan suap yang diterima pejabat Pemkab Mandailing Natal dan seorang swasta di Medan, pada Selasa lalu.
Tim baru saja menangkap Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, Rabu (15/5) sekitar pukul 16.00 WIB  “HIB baru saja ditangkap di Medan sekitar pukul 16.00 WIB, kemungkinan akan dibawa ke Jakarta,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/5).
Berita seputar penangkapan pejabat oleh KPK bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol, dan anggota dewan), sudah dianggap bukan lagi berita yang menarik.
Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik KPK berani, misalnya menjadikan Wakil Presiden atau Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?
Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi penjahat (menguras uang negara) demi kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.
Sejatinya, jika mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa tercium KPK.
Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam ; apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah
atau bisa jadi pula, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengamankan jabatannya.
Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah digelontorkannya itu.
Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi. Harus ada way out mengatasi situasi ini, supaya para pejabat di negeri ini tidak ‘dipaksa’ menjadi penjahat.(**)

Pemerintah Bersih, Cuma Slogan !


Kita sangat sering mendengar pidato pejabat di pusat maupun daerah seputar keinginan mewujudkan clean government and good governance (pemerintahan yang bersih dan baik).
Kita juga acap disuguhi wacana soal pentingnya para penyelenggara negara menghindari korupsi dan menjelma sebagai aparatur pemerintahan yang bersih serta mengabdi secara totalitas kepada kepentingan rakyat.
Tapi, jika suatu ketika dilakukan sebuah survei mempertanyakan kepada rakyat, apakah pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih ?
Hampir dapat dipastikan, mayoritas rakyat akan menyatakan, wacana dan keinginan mengimplementasikan pemerintahan yang bersih, hanyalah sebuah slogan belaka. Sebuah keinginan yang cenderung sekadar utopia.
Bagaimana mungkin pemerintahan bersih akan dapat terwujud, bila elite penguasa di negeri ini, dalam menjalankan kebijakannya acapkali terpola pada sikap like or dislike dan suka tebang pilih.
Lihatlah misalnya, ketika Pansus Angket Century tiba-tiba saja memunculkan pertarungan yang lumayan panas antara Partai Demokrat sebagai pendukung utama Pemerintah dengan Partai Golkar.
Sikap Golkar yang dianggap sangat keras dan kurang bisa diajak kompromi itu, kemudian dihadapi dengan melakukan percepatan pengusutan para penunggak pajak, yang dalam hal ini sasaran utama salah satunya adalah group perusahaan Bakrie, yang di dalamnya terdapat Aburizal Bakrie, yang notabene kini memimpin Partai Golkar.
Mengemplang dan menunggak pajak memang tidak dapat ditolerir, apa pun dalih yang melatarinya. Tapi, kita juga sangat tidak setuju apabila keinginan menegakkan hukum di negeri ini, kemudian ditunggangi kepentingan politis.
Pasalnya, kecenderungan seperti ini selain akan melahirkan implikasi negatif bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Di sisi lain, juga sangat potensial mendorong munculnya ‘dendam politik’ dan melahirkan chaos.
Dalam konteks demikian tidak tertutup kemungkinan, para kepala daerah atau anggota DPR/D, yang kebetulan tidak berasal dari partai penguasa atau kelompok koalisi, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sasaran tembak berikutnya.
Jika pola-pola seperti itu terus dibiarkan terjadi, selain akan semakin mustahil mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga potensial mendorong maraknya upaya kriminalisasi, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan rasa keadilan.
Clean government berpeluang diwujudkan, apabila pemimpin negara selalu konsisten dalam menegakkan hukum, tidak melindungi bawahannya yang menyalah serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan keluarganya. Jika itu tidak dilakukan, pemerintahan bersih akan berhenti sebatas slogan selamanya….!
karikatur dari sini

Tak Jua Berubah….!


Di sana banjir, di sini digusur. Derita menimpa, bencana terus melanda, korupsi pun masih marak di mana-mana. Pejabat hidup nikmat, rakyat kecil tetap melarat….sekarat….!

Musim kampanye, mengumbar janji….., slalu peduli pada anak negeri. Saat kursi/ jabatan didapat, janji pun tak lagi diingat…..! Mereka asik sendiri, tak cuma lupa pada rakyat sendiri, bahkan abai pada anak-bini…..!

Wakil rakyat bicara penuh semangat, hasilnya…. rakyat tetap tengkurap. Mereka bicara keras soal Century, tapi semua tetap misteri, dan tak terungkap hingga kini…..

Negeri ini, doeloe dan kini tak jua berubah. Reformasi berjalan setengah hati. Banyak diskusi, miskin solusi. Hebat berterori, lemah antisipasi…..!

Pemimpin tak jua berubah. Tebar pesona ke mana-mana, kesejahteraan hanya sekadar wacana. Kemakmuran pun berhenti sebatas asa, tak kunjung terasa….!

55 tahun negeri ini merdeka sudah, sayangnya mereka tak jua berubah. Yang kaya makin kaya, warga desa tetap menderita. Banjir terus melanda, mati lampu setiap hari menimpa.

Negeri ini tak jua berubah…..,kalangan elit tetap sedikit. Yang pongah tak pernah berubah, selalu sumringah…serakah. Dan……rakyat cuma bisa berkeluh kesah, gelisah, gerah, pasrah……, entahlah !

foto dari sini

Pejabat Menyusahkan Rakyat ?


konvoiPejabat menyusahkan rakyat ? Ahhhh……masya ? Faktanya memang demikian. Kendatipun harus diakui,  banyak juga pejabat yang bekerja dengan baik sebagai abdi negara dan abdi rakyat. Tetap saja, masih lebih banyak lagi pejabat yang kerjanya cuma menyusahkan rakyat.

Contoh sederhana saja, kemarin pagi saat melintas di jalan raya kota Medan. Saya terkejut, jantung hampir copot. Mobil saya secepat kilat saya tepikan ke pinggir jalan. Apa pasal ?

Soalnya di belakang saya, sebarisan mobil meraung-raung dengan sirene tengah membawa rombongan pejabat dengan laju yang lumayan kencang. Daripada diseruduk, saya dan mobil lain di depan, terpaksa minggir.

Kalau rakyat biasa harus rela terjebak dalam kemacetan arus lalu lintas. Sebaliknya pejabat boleh melintas menerabas kemacetan itu, dengan menggunakan fasilitas negara.

Pejabat juga acapkali menyusahkan rakyat saat menggelar pesta. Di Kota Medan dan kota lain misalnya, beberapa pejabat dengan seenaknya menutup badan jalan umum, karena tengah menggelar pesta.

Alhasil masyarakat pengguna jalan mesti muter-muter sehingga memunculkan kemacatan, sekaligus mengganggu kelancaran dalam menyelesaikan urusannya.

Pada bahagian lain, rakyat juga menjadi korban dari side effect negative negatif yang ditimbulkan oleh ulah oknum pejabat yang candu menilep uang negara demi kepentingan pribadi.

Uang negara yang semestinya digunakan untuk membangun sekolah, memperbaiki infrastruktur, menambal jalan yang berlobang, acapkali disalahgunakan dan dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang tak ada hubungannya dengan rakyat.

Ulah pejabat yang demikian sudah pasti menyusahkan rakyat. Bahkan lebih jauh, jika sedang apes, pada hakikatnya dengan mengkorup uang negara, pejabat juga telah menyusahkan diri sendiri, karena suatu saat bisa terendus KPK !

Pejabat kerap menyusahkan rakyat, karena mereka lebih sering ‘berumah di angin’ dan hidup dalam gemerlap kemewahan, hingga acap lupa berpijak ke bumi. Karenanya para pejabat yang prestasi kerjanya amburadul dan tak memberi manfaat buat rakyat, memang seharusnya diberi ganjaran setimpal, antara lain dengan cara diinapkan di hotel prodeo…!

Penguasa bukan Pemimpin !


Anda, sampeyan, beliau, boleh-boleh saja punya kekuasaan atau jabatan mentereng (Gubernur, Bupati, Walikota) serta menjadi ketua di sana-sini serta donatur di mana-mana.

Tetapi dengan jabatan segudang itu apakah Anda, otomatis layak disebut sebagai pemimpin ? Ooops…..tunggu dulu. Jabatan/ kekuasaan ternyata tidak serta merta membuat seseorang mengejawantah menjadi pemimpin.

Sebagai contoh, di kerajaan Sijujung Koden berbatasan dengan kerajaan Arkemomisen, terdapat seorang pejabat terpandang (Sultan) yang kerjanya kebanyakan melawak melulu.

Dan memang sang Sultan ini dikenal piawai mengocok perut dengan lontaran-lontaran joke-nya nan selalu memikat. Tak mengherankan, jika sang Sultan berpidato, pendengar selalu terpingkal-pingkal menyimak banyolannya.

Tetapi setelah itu, what next. Ya, itulah masalahnya…..setelah menikmati berbagai kelucuan itu, rakyat yang bermukim di kerajaan Sijujungkoden pun kuciwa, sebab tak kunjung melihat karya nyata sang Sultan buat rakyatnya.

Alhasil janji-janji kampanye Sultan dulu, belum terlihat ada tanda-tanda bakal terealisir. Bahkan rakyat di kerajaan sijujungkoden, semakin dibuat bingung, karena sang Sultan kini lebih dijejali berita-berita soal tandatangan kontroversialnya dalam sebuah surat persetujuan, yang konon dibubuhkan tak sesuai prosedur.

Cilakanya ketika tandatangan ini disorot, para hulu balang pula dijadikan sebagai sasaran ‘kambing hitam’ dengan dalih human error dan sejenisnya.

Menjadi pejabat/ penguasa bisa jadi karena sudah suratan tangan serta bisa pula karena berbagai upaya dan rekayasa. Jadi pejabat juga dimungkinkan karena pangkat dan golongan sudah memenuhi syarat.

Sebaliknya menjadi penguasa sekaligus pemimpin, ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Mewujud menjadi pemimpin yang baik, tidak cukup berbekal keberuntungan dan kepangkatan saja.

Kendati begitu seorang pejabat/ penguasa juga bisa sekaligus menjadi pemimpin yang baik apabila memiliki kemauan dan kesadaran untuk mereformasi diri, dengan cara tidak lagi menjadikan kepentingan (pribadi/ kelompok) di atas segalanya.

Pejabat akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil, jika dalam pola kemimpinannya tidak cuma piawai berpidato dan melucu, melainkan juga dibekali kemampuan memberi solusi, memperlihatkan keteladanan serta melahirkan berbagai kebijakan yang menguntungkan rakyat.

Pejabat akan berhenti sebatas pejabat, dan tidak akan pernah dikenang sebagai pemimpin, bila jabatan yang disandangnya dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi syahwat, memperkaya diri serta mengakomodir kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.

Pejabat Kita Terjebak Rutinitas


pejabatPara pejabat kita  di pusat maupun daerah, memiliki kecenderungan yang sama. Mereka sudah terkungkung oleh jebakan rutinitas. Acara-acara yang dijalani mengacu pada aturan protokoler dan karenanya cenderung monoton.

Akibat sudah terpola pada rutinitas itu, para pejabat utamanya top figure, sering tak lagi kreatif. Mereka akhirnya lebih banyak bersifat pasif dan menunggu laporan anak buahnya, yang cilakanya lebih banyak bersifat Asal Bapak Senang (ABS) .

Sesekali coba perhatikan agenda kerja para pejabat di daerah Anda masing-masing. Kegiatannya lebih banyak diisi dengan aneka kegiatan seremonial dan rapat-rapat yang terkadang tak jelas outputnya.

Gubernur Sumatera H Syamsul Arifin misalnya, diberitakan media di Medan, dalam satu hari tak jarang menerima kunjungan audiensi 5 hingga 7 lembaga sosial kemasyarakatan dan politik. Yang lebih sering dibahas dalam kunjungan itu cuma sekadar meminta kehadiran  Gubernur membuka acara yang bakal digelar organisasi itu.

Kalau hanya ingin meminta kehadiran Gubernur, mestinya cukup memberikan undangan ke bahagian Sekretariat Kantor Gubernur, atau jika ngebet kali ingin bertamu ke kantor Gubernur, cukup diterima Wagub atau Sekda saja. Tak perlulah Gubernur sendiri menerima semua organisasi yang hendak bertamu.

Karena terpola pada rutinitas itu, alhasil tatkala terjadi bencana di negeri ini, acapkali para pejabat kita tak siap melakukan antisipasi serta mencari alternatif solusi mujarab dalam menghadapinya.

Sebagai contoh, Jakarta, Medan, dan beberapa daerah di Kalimantan, NAD, Sumbar, Sulawesi, dan lainnya, hampir setiap musim hujan tiba, selalu dilanda banjir. Namun hingga kini, belum juga terlihat kiat jitu para pejabat terkait untuk mengatasi banjir di daerah itu.

Alhasil setiap kali banjir datang melanda, upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu para korban, selalu bersifat insidentil misalnya memberi bantuan sembako, dll. Sejauh ini belum terlihat solusi yang benar-benar ditujukan untuk mencegah atau meminimalisir kemungkinan datangnya lagi serangan banjir itu.

Padahal insitusi pemerintah seperti Pemprov, Pemkab/Pemko punya Dinas Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman, Jalan dan Jembatan, Kebersihan, Tata Kota, dan lainnya yang mestinya tanggap dan dapat melahirkan alternatif solusi mumpuni mengatasi banjir.

Para pejabat itu mestinya paham, bahwa banjir umumnya terjadi karena maraknya penggundulan hutan, sampah menumpuk, drainase tumpat, dan sejenisnya. Kalau sudah tahu akar masalahnya, kenapa frekuensi banjir yang melanda tak juga berkurang ?

Lagi-lagi mungkin saja hal itu disebabkan, karena para pejabat kita sudah terjebak pada kungkungan rutinitas. Mereka bekerja hanya mengacu pada agenda kerja monoton dan menghabiskan anggaran tersedia, tanpa disertai terobosan terobosan inovatif berorientasi pada penyelesaian masalah yang dialami rakyat.

Pejabat tak Korup, Mungkinkah ?


korupsiBeberapa hari lalu, KPK, Polri, Kejaksaan Agung bersama seluruh Gubernur di Indonesia menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi. Hal ini kemudian diikuti seluruh kepala daerah Kabupaten/ Kota seantero nusantara.

Rakyat Indonesia tentu merasa lega sekaligus menyambut positif keinginan dan tekad para pemimpin itu untuk segera berhenti memindahkan uang negara ke kas pribadinya, seperti lazim dilakoni selama ini.

Selain menyambut positif, ternyata sejumlah kalangan juga  ada yang memandangnya dengan sinis dan pessimis. Mereka belum yakin sepenuhnya para pejabat terhormat itu mau dan mampu menghentikan kebiasaannya mengobok-obok APBN dan APBD demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Karenanya tak terlalu berlebihan, jika selanjutnya muncul pertanyaan : pejabat tak lagi korup, mungkinkah ? Atau jangan-jangan tekad gagah meninggalkan korupsi tersebut hanya sekadar kamuflase dan lip service belaka.

Keraguan terhadap keseriusan para pejabat untuk benar-benar meninggalkan dan atau clean dari segala bentuk korupsi itu, cukup beralasan alias bukanlah dilatari negative thinking semata.

Sebab pada kenyataannya, praktik korupsi itu sendiri, sejatinya bisa dimenej dengan baik. Dengan kata lain, korupsi bisa dianggap tak korupsi, karena para pelakunya piawai mengakali dan menyiasatinya.

Di antara kepala daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota di tanah air yang ikut menandatangani Fakta Integritas AntiKorupsi itu sebenarnya ada juga yang senyam-senyum sendiri dan tertawa geli di hati, sebab dirinya yang sejatinya seorang koruptor, hingga kini tetap lolos dari jerat BPK dan KPK, dan kemarin teriak soal keharusan meninggalkan budaya korup.

Para pejabat itu beruntung lolos, dan sejak ditandatanganinya tekad bebas dari korupsi itu, ada anggapan mereka kini kembali ke titik nol. Tepatnya, kasus-kasus dugaan korupsinya di masa lalu, dianggap clear….?

Yang mulai dicermati dan dipantau KPK adalah pasca ditandatanganinya kesepakatan meninggalkan korupsi itu. Alaaamak……jika benar demikian, uenak tenan iku.

Tetapi apapun, yang pasti gagasan KPK mengumpulkan pihak aparat penegak hukum bersama-sama dengan seluruh kepala daerah di negeri ini agar sama-sama memberi keteladanan dalam hal sikap anti korupsi, patut diapresiasi dan diacungi jempol.

Ssebagai bahagian dari rakyat Indonesia, kita cuma bisa berharap kiranya penandatanganan kesepakatan meninggalkan sekaligus memerangi korupsi, tak berhenti sebatas jargon dan pepesan kosong.

Pasalnya, ibarat ingin membersihkan lantai, jika sapunya juga berlumuran kotoran, sudah pasti lantai yang ingin dibersihkan tadi tetap akan penuh dengan kotoran.

Dengan kata lain keinginan meninggalkan kebiasaan korup secara total, bukanlah semudah membubuhkan tandatangan dalam Fakta Integritas AntiKorupsi itu.

Karenaya jika muncul pertanyaan : mungkinkah pejabat tak korup ? Jawabannya pasti tak mungkin, apalagi kalau pertanyaan ini muncul di era Orde baru. Sedangkan di era ‘kekuasaan’ KPK saat ini, para pejabat  sejatinya belumlah benar-benar berhenti korupsi.

KPK memang tegas, berani dan canggih. Tetapi seperti lazimnya, maling selalu punya kiat lebih canggih untuk mengelabui para penegak hukum. Dulu korupsi bisa terang-terangan, sekarang korupsi tetap jalan, dengan gelap-gelapan dan modus operandi lebih sophisticated. So, pejabat tak korup, mungkinkah ? Ahhhh……sepertinya tak mungkin itu. (Tulisan ini juga terbit di Harian Andalas Medan, 11 Desember 2008)

Terbius Candu Jabatan


castroSejumlah mantan pejabat, ramai-ramai mendaftar dan  kini telah tercatat namanya sebagai caleg tetap untuk DPRD/ DPR-RI dan beberapa di antaranya membidik kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 

Kabar ini sebenarnya biasa biasa saja. Tidak ada hal aneh di situ. Cuma, yang menggelitik kita, kok sepertinya tidak ada kamus berhenti mengejar jabatan dalam diri orang-orang yang sudah lama malang melintang di birokrasi pemerintahan itu.

 

Fenomena ini terjadi hampir di seantero nusantara. Dengan kata lain, seakan-akan ‘candu jabatan’ sudah demikian membius dan merasuk dalam sanubari manusia Indonesia, sehingga tidak pernah ada kamus berhenti dalam mengejar status, yang dianggap terhormat itu.

Begitu banyak orang yang terbius candu jabatan, hingga sering alpa menakar dan mengukur kekuatan  sendiri. Kekuatan dimaksud, bukan hanya kekuatan pendanaan, yang lebih penting lagi adalah kekuatan raga mereka, yang beberapa di antaranya sudah mulai pikun. 

Mengapa mereka begitu candu mengejar rupa-rupa jabatan itu ? Penyebabnya tiada lain karena ada anggapan, hanya dengan memiliki jabatan di institusi resmi, mereka merasa nyaman dan akan dihormati banyak orang. Mereka tak sadar, jabatan juga sering membuat harga diri dan kehormatan keluarga bisa lewong dalam sekejap.

Track record sebagai mantan pejabat serta cadangan dana yang lumayan tebal, memang bisa jadi akan membuat para tokoh gaek yang rata-rata sudah berusia 65 hingga 70a-an itu, masih memiliki peluang besar meraih dukungan suara signifikan sekaligus lolos menjadi anggota DPR/D dan DPD.

Tetapi, patut pula disadari, jika seluruh nafas kehidupan dihabiskan untuk menjadi pejabat negara dan legislatif, kapan lagi waktu tersisa buat bercengkerama dengan kaum kerabat, tetangga dan anak cucu ?

Dalam konteks demikian, apa yang dilakukan mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Syafii Maarif atau bos Harian Kompas Jacob Oetama, patut dijadikan acuan. Kedua sosok ini tak pernah terbius candu jabatan. Bahkan Jacob Oetama sudah lama melepas jabatan Pemred Kompas dan menyerahkannya kepada wartawan muda secara periodik. Faktanya, kedua tokoh sangat dihormati semua kalangan di negeri ini.

Pada usia pensiun, sudah sepatutnya para mantan pejabat mengisi hari-harinya dengan lebih banyak merenung dan mendarmabaktikan hidupnya untuk kemaslahatan ummat. Seandainya di dalam daftar kekayaannya terdapat hasil korupsi, yang kebetulan lolos dari endusan KPK dan aparat penegak hukum, alangkah mulianya jika dana itu dialokasikan pada kegiatan bermanfaat untuk masyarakat, bukan malah dijadikan modal kampanye sebagai caleg dan calon anggota DPD.  

Para mantan pejabat sudah sepatutnya memberi jalan bagi generasi muda untuk mengambilalih estafeta kepemimpinan nasional, bukan seperti kecenderungan yang berkembang saat ini, tetap membiarkan diri terbius candu jabatan, yang bisa jadi akan menutup peluangnya mengakhiri hidup dengan baik (khusnul khatimah).