Ketika Aturan pun Asal Bikin


pakpak-bharat1

Pakpak Bharat sbg Kabupaten baru, sulit maju, jika Perdanya asal bikin

Terhitung sejak 10 Desember 2008 kemarin , Pemerintah pusat membatalkan setidaknya 2.398 Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) dari 11.401 Perda yang berlaku.  

Tak hanya itu, Pemerintah pusat juga membatalkan 267 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dari sekitar 2.150 Ranperda yang diajukan oleh pemerintah daerah.

Peristiwa pembatalan Peraturan Daerah itu sudah pasti mengejutkan kita. Pasalnya, selama ini belum pernah dalam sejarah pemerintahan sebelumnya, begitu banyak Perda yang dibatalkan.

Mengapa ribuan Perda itu dibatalkan ? Penyebabnya dengan mudah bisa ditebak, yakni latar belakang dan proses penyusunan Ranperda hingga mewujud menjadi Perda itu, seringkali tidak  dilakukan dengan cermat.

Ketika aturan pun asal bikin, sudah pasti produk peraturan yang dihasilkan tidak akan memberi value added bagi pemerintah, bahkan selanjutnya akan merugikan masyarakat. 

Penyusunan peraturan daerah, utamanya pajak dan retribusi itu, sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memacu laju pembangunan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Namun ketika aturan pun asal bikin, akibatnya masyarakat justru merasa terbebani, kendati aturan itu kemungkinan mampu memicu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Pembatalan ribuan Perda tersebut, sudah pasti menjadi sebuah ‘tamparan’ bagi Pemerintah dan DPRD Provinsi, serta  kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

Kita berharap, sikap tegas Pemerintah pusat yang membatalkan ribuan Perda bermasalah itu bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak, utamanya kalangan eksekutif dan legislatif, yang selama ini bersinergi, menggagas dan menyusun rupa-rupa peraturan daerah.

Di masa mendatang diharapkan tidak muncul lagi kecenderungan membuat peraturan secara serampangan. Ketika aturan pun asal bikin, yang banyak terkena getahnya sudah pastilah masyarakat sebagai objek berbagai aturan tersebut.     

Dalam konteks demikian, sudah seharusnya pihak eksekutif dan legislatif lebih hati-hati dan teliti, saat hendak merumuskan berbagai aturan yang hendak diterapkan kepada rakyat.

Sebelum menyusun sebuah peraturan daerah, perlu dilakukan studi kelayakan dan comparative study yang lebih matang, terencana dan terukur. Karenanya DPRD dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota, butuh staf ahli yang betul-betul ahli, bukan seperti selama ini, ditunjuk berdasarkan pertimbangan politis semata.

Di sisi lain, keinginan menyusun peraturan daerah pun tidak boleh lagi dilatari oleh kebutuhan bersifat temporer serta pertimbangan emosional belaka. Tepatnya, aturan apa pun tak boleh lagi asal bikin.

 Peraturan yang diterapkan harus selalu didedikasikan untuk membantu meringankan beban penderitaan rakyat, bukan malah sebaliknya semakin membebani rakyat seperti terjadi selama ini.

Iklan

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 13 Desember 2008, in Budaya, Kehidupan, Politik and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 30 Komentar.

  1. abang apa kabar…
    sibuk banget ya…

    yessy abis dari dokter..Tangguh batuk 😦

    met wiken ya bang…

  2. peraturan dibikin untuk dilan99ar bukan heheheh

    piisss..:)

  3. Wow, banyak banget perda yg dibatalkan. Berarti begitu banyak uang rakyat yg menguap sia-sia ya pak, utk perda2 yg dibatalkan itu.

  4. plok, plok,plok….salut buat pejabat2 berwenang yg berani membatalkan perda2 itu. langkah bagus buat kemajuan aturan2 negeri ini. semoga di masa depan, peraturan2 yang beredar memang sudah digodog sampai mateng, nggak model tambal sulam dan terkesan grudag-grudug seperti sekarang.

    malam, bang Mike…..weekend kemanakah ? 🙂

  5. seharuisnya otonomi daerah bisa dimanfaatkan secara optimal oleh aparat di daerah utk membikin perda yang bisa membuat daerah makin maju. tapi kalau asal bikin ya repot, apalagi kalau sudah ada tendensi kepentingan dan mempertahankan status quo.

  6. Pilihlah staf ahli yang benar – benar ahli….urusan itu sebaiknya diserahkan pada ahlinya…inilah yang dilupakan orang di republik ndonesya ini

  7. Ini memang preseden yang menarik ketika pusat melakukan analisa yang cermat terhadap kemungkinan-kemungkinan ribuan perda yang rentan terhadap penyelewengan.

    Adakah di balik itu semua?

  8. saya salut juga buat staff ahli yang mengkaji kebijakan dan merekomendasikan pelarangan,pencabutan atau apalah namanya dari proses seleksi mereka.

  9. sekarang banyak sih yang memanfaatkan posisi politisnya untuk membuat peraturan-peraturan untuk tujuan-tujuan tertentu….nah masalahnya tertentu-nya yang seperti apa nih…untuk kemaslahatan masyarakat banyak atau untuk pribadi….

  10. Seharusnya Perda dibuat untuk lebih meningkatkan kesejarhteraan masyarakat daerah bukan sebaliknya. Semoga kedepannya para legislative lebih peka terhadap kepentingan masyarakat daerah. Thanks

  11. Peraturan dasarnya dibuat agar tecipta ketertiban
    Makanya harus dibuat sesuai kapasitas dan senyaman mungkin

  12. lha gimana lagi, la wong DPRnya konon banyak yang ijazahnya beli, ya..nggak!
    lam kenal yo

  13. Wah, surprised juga saya membaca begitu banyak perda yang dibatalkan. Ini jelas inefisiensi dan inefektivitas yang sangat besar dalam pemerintahan di daerah. Seperti kata Mas Yodama, berarti banyak uang yang menguap sia-sia, karena untuk pembuatan sebuah perda kan butuh biaya besar (uang sidang, uang dengar, uang ini, uang itu … baik untuk legislatif maupun eksekutif yang terlibat dalam penyusunannya).

    Di negara-negara maju pun, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang harus dibayarkan oleh warga negara. Di beberapa negara Barat pajak bahkan bisa sangat tinggi. Tetapi pajak itu memang dipakai untuk kepentingan negara dan rakyat, sehingga orang yang ngemplang pajak benar-benar akan dikenai tindakan hukum. Nah, di negara kita, rakyat setengah mati diuber-uber agar membayar pajak, tapi setelah terkumpul, angka kebocoran pajak itu bukan main besarnya.

    Pemekaran daerah juga harus diputuskan dengan pertimbangan matang oleh pemerintah pusat. Ada kalanya pemekaran daerah itu hanya untuk kepentingan politis saja, atau untuk kepetingan kelompok tertentu, padahal daerah sebenarnya belum siap. Misalnya, tidak memiliki sumber PAD yang memadai untuk mengembangkan daerah. Akibatnya, pemda mencari jalan pintas menggali PAD dari pajak. Nah, karena PAD itu habis hanya untuk biaya operasional pemerintah daerah, tidak ada lagi yang tersisa untuk membangun. Jadi, pajak hanya ditarik dari rakyat, tapi tidak pernah kembali ke rakyat.

    (hehe …. maap Bang, sok teu nih. Tolong dikoreksi komentar ngasal ini ya … 🙂 )

  14. sampe sekarang kayaknya blm ada perda yang bisa diterapkan secara maksimal, karena masih banyak sekali blong2nya…

    salam,

    bonar

  15. banyak juga yg dibatalin ya..
    sbg rakyat biasa cuma berharap ngga ada lagi peraturan yg memihak N merugikan rakyat

  16. Buat aturan kok main-main………..di Indonesia mudah banget ya membuat dan membatalkan sebuah peraturan……..
    Gimana kabarnya mikekono sensei…baik2 kan….
    sukses selalu buat mikekono sensei…
    ganbatte kudasai

  17. aturan juga terkadang hanya untuk dilanggar
    wkakakakaka

  18. waduh… segitu banyaknya?
    segitu banyaknya memboroskan energi dan biaya?
    segitu ‘kurangnya’ kualitas para eksekutif dan legislatif?

    *geleng-geleng kepala, nggak habis pikir*

  19. Jangan-jangan ranperda dibuat hanya mengejar target kinerja yang dicanangkan oleh Pemda. Perlu ditinjau kembali Rencana Kinerja Pemda TA 2008.
    Kelompok kerja telah dibuat tapi kerjanya asal ada produk dan berprinsip dapat ditinjau kembali dan direvisi… hmmm brapa banyak dana yang keluar untuk kegiatan tersebut ?
    Wajar pemerintah pusat membatalkan ranperda jika rancangan tersebut tidak sejalan dengan reformasi birokrasi yang diinginkan oleh pemerintah pusat.
    Sayangnya Pemerintah Pusat tidak menghitung dana yang telah dikeluarkan untuk membuat 2.398 Perda dan 267 Ranperda… Hmmm sia-sia ajah akhirnya. Dan Pemda tidak dapat meyakinkan Pemerintah Pusat.
    Benar-benar prihatin.

    Andai dana tersebut digunakan untuk merenovasi gedung sekolah…

  20. Banyak Perda dibatalin, berapa banyak pula dana yang sia2 utk pembuatan Perda itu? Ada baiknya sebelum jadi Perda, dalam perancangannya melibatkan tokoh masyarakat dari berbagai lapisan sehingga setelah jadi Perda tdk menjadi pertentangan bahkan menjadi kontroversi ditengah2 masyarakat. Horas.

  21. Salam …

    menanggapi adanya aturan ataupun peraturan sepertinya masih banyak orang yang mengabaikkannya , karena aturan yang sebenarnya kan menata biar Rapi -Enak serasi gak semprawut …..tapi apa kenyataannya yang namanya peraturan hanya di terapkan kepada yang lemah saja .

    Moga – moga yang bikin peraturan atau Aturan …Thanks

  22. Indonesia githu lohh Tur… 😉

  23. memang ada kecenderungan bikin peraturan untuk mengakomodasi kepentingan sesaat pihak tertentu. dalam perjalanannya baru terasa banyak ga nyambung ke peraturan lain di atasnya, yang sejajar, atau sulit sekali implementasinya.

    ya…. ga gampang sih bikin peraturan. mudah2an ke depan bener2 cermat.

  24. http://padiemas.wordpress.com/

    Wah ini justeru bukan asal bikin, ini semua rencana jangka panjang yg sdh difikir matang2 oleh pembuatnya (pemda dan DPRD). Bukan kah dengan adanya pembatalan perda2 tersebut berarti rencana mereka diawal berjalan dengan mulus.(kan bisa dapet uang tambahan dari raker, bisa main mata dengan pemerintah dan ajang markup biaya pembahasan undan-undang) he…he… sebuah pemikiran yg cerdas dari pemda dan DPRD.tapi keblinger……

  25. yah..namanya juga peraturan..yang baik kita jalanin aja..yang “ABS” ya lewatin aja…hehehe… 🙂

  26. Manteb, kita tinggal jalanin aja. Ginilah jadi rakyat kecil. 🙂

  27. hahahaha.. indonesia bangeettt..
    duhh.. kpn sih kita bisa berubah 😛

  28. ini yang bikin aku cinta dengan indonesia bang.
    ketidak teraturannya dan asal-asalannya 😀

  29. kualitas wakil rakyat yang ikutan bikin perda banyak yang asal2 an juga sih.. 🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: