Arsip Blog

Capres Independen, Why Not ?


GambarHarapan Farhat Abbas bisa mencalonkan diri sebagai presiden melalui jalur independen pupus. Sebab Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi UU Pilpres yang dimohonkannya dan Iwan Piliang.
“Memutuskan, menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Akil Mochtar saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).
Farhat sebagai pemohon menguji materi Pasal 1 ayat 4, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 UU No 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres). UU ini mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya bisa dilakukan dengan dukungan partai politik.
Penolakan MK tersebut, sungguh sangat disayangkan. Institusi MK sebagai gerbang pencari keadilan di bidang hukum ketatanegaraan, mestinya menyapa Farhat Abbas, dengan pernyataan : Capres Independen, Why Not ?
Dengan kata lain, penolakan MK terhadap kemungkinan seorang Warga Negara Indonesia, tampil sebagai calon presiden lewat jalur perseorangan, merupakan sebuah keputusan yang terburu-buru, sekaligus kurang menguntungkan dari perspektif demokrasi dan pendidikan politik.
Ketika menjadi kepala daerah diperbolehkan maju melalui jalur independen, seharusnya hal yang sama juga diberlakukan untuk menjadi kandidat presiden. Pasalnya, jika kandidat presiden hanya dimungkinkan nyapres lewat dukungan partai, hampir dapat dipastikan hanya segelintir orang saja yang berpeluang menjadi capres.
Padahal, sudah menjadi rahasia umum di negeri ini, untuk mendapatkan dukungan partai politik, selain berat juga penuh dengan intrik. Bahkan, keberhasilan meraih dukungan parpol juga kerap didominasi kesepakatan transaksional secara politis maupun ekonomis.
Itulah sebabnya banyak kalangan merasa tidak siap baik secara mental maupun ekonomis, untuk melakukan lobi dan berbagai pendekatan kepada parpol, demi mendapatkan restu (dukungan) tersebut.
Karena itu, seharusnya MK bisa bersikap lebih bijaksana dan objektif dalam mencermati kondisi tersebut. Artinya, MK sebagai institusi penegak keadilan, hendaknya memberi peluang munculnya figur capres alternatif lewat jalur perseorangan.
Sikap terburu-buru MK memutuskan tidak mengakomodir munculnya capres independen pada Pilpres, dipastikan akan menutup peluang bagi figur-figur muda potensial di negeri ini, yang sejatinya juga layak menjadi calon presiden ! Capres Independen, Why Not ? (**)

Iklan