Ketika Pejabat Jadi Penjahat


Gambar
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait adanya dugaan suap yang diterima pejabat Pemkab Mandailing Natal dan seorang swasta di Medan, pada Selasa lalu.
Tim baru saja menangkap Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, Rabu (15/5) sekitar pukul 16.00 WIB  “HIB baru saja ditangkap di Medan sekitar pukul 16.00 WIB, kemungkinan akan dibawa ke Jakarta,” kata juru bicara KPK, Johan Budi SP dalam jumpa pers di kantor KPK, Jakarta, Rabu (15/5).
Berita seputar penangkapan pejabat oleh KPK bukan lagi kabar yang mengejutkan. Di era kejayaan KPK saat ini, kabar penangkapan pejabat (menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan parpol, dan anggota dewan), sudah dianggap bukan lagi berita yang menarik.
Mungkin kiprah KPK baru akan dianggap spektakuler dan meninggalkan legacy monumental bagi rakyat Indonesia, jika para penyidik KPK berani, misalnya menjadikan Wakil Presiden atau Presiden RI yang masih aktif, sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan ?
Pasalnya, bagi masyarakat, perilaku pejabat yang menjelma menjadi penjahat (menguras uang negara) demi kepentingan pribadi/ kelompok, serta menyalahgunakan wewenang demi memperkaya diri, seolah sudah menjadi rahasia umum.
Sejatinya, jika mau jujur dan objektif, hampir semua pejabat, tidak ada yang benar-benar bersih. Jika kini mereka selamat dan aksi penjarahan uang negara yang dilakukannya tidak terendus KPK. Hal itu bisa jadi disebabkan, dirinya masih dilindungi dewi fortuna dan atau sangat piawai memproteksi diri, sehingga aksi kejahatannya tidak bisa tercium KPK.
Namun, dalam hal maraknya pejabat yang berubah menjadi penjahat (ekonomi) itu, agaknya patut pula dijadikan kajian mendalam ; apakah semua pejabat terlibat korupsi itu, memang benar-benar bermasalah
atau bisa jadi pula, mereka hanya ketiban apes atau terbawa rendong oleh berbagai tekanan yang dihadapinya dalam mengamankan jabatannya.
Kita meyakini, di antara para pejabat itu sebenarnya masih banyak yang tidak ingin terlibat dalam aksi kejahatan (menyalahgunakan kekuasaan). Tidak tertutup kemungkinan, mereka ‘dipaksa’ oleh keadaan atau juga karena sudah telanjur banyak mengeluarkan dana saat Pilkada, hingga tergoda untuk mengembalikan uang yang telah digelontorkannya itu.
Ketika pejabat pun menjadi penjahat, sudah pasti kondisi ini akan merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini diperlukan solusi bersama, agar stabilitas negara tidak sampai terganggu, akibat semakin banyaknya pejabat yang terpaksa menghuni jeruji besi. Harus ada way out mengatasi situasi ini, supaya para pejabat di negeri ini tidak ‘dipaksa’ menjadi penjahat.(**)

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 15 Mei 2013, in Budaya, Kehidupan, Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink. 2 Komentar.

  1. sekarang ini sangatlah gampang para pejabat ditangkap KPK

    jika dibalik apakah KPK sendiri bersih?
    entahlah…

  2. @wi3nd : tak ada jaminannya, KPK sudah benar-benar bebas kepentingan….
    kita hanya bisa berharap, mereka tidak sampai terkooptasi penguasa….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: