Politik di Balik PSSI vs LPI


Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti yang mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak terlibat dalam konflik di tubuh persepakbolaan Indonesia. Ia menegaskan, merupakan hal yang memalukan apabila seorang presiden berada di dalam sebuah peta konflik persepakbolaan.
Namun dari keluarnya rekomendasi Menpora Andi Mallarangeng terhadap izin perhelatan Liga Primer Indonesia (LPI), sekilas bisa dibaca ke mana arah dukungan dan sikap politik Presiden SBY, terkait dengan munculnya kisruh antara LPI dengan PSSI itu.
Seperti diketahui, LPI adalah kompetisi yang digelar di luar struktur PSSI sehingga dianggap ilegal oleh otoritas sepak bola Indonesia. Liga yang digagas konglomerat Arifin Panigoro rencananya akan diikuti oleh 19 klub, termasuk tiga klub pindahan Indonesian Super League (ISL) yang berada di bawah koordinasi PSSI.
Namun, otoritas sepak bola dunia (FIFA) ternyata tidak mau tahu ke mana arah politik pihak penguasa terkait dengan perseteruan PSSI dengan LPI itu. FIFA konsisten hanya mengakui PSSI dan mengancam akan memberikan sanski kepada Indonesia bila kompetisi Liga Primer Indonesia jadi digelar Sabtu (8/1). Ancaman diungkapkan Direktur Keanggotaan dan Pengembangan FIFA, Thierry Regenass, di Doha, Qatar, Jumat.
Sebelumnya, PSSI sudah mengancam akan memberikan sanksi pada klub, pemain, dan semua pihak yang terlibat dalam LPI. PSSI juga melaporkan pengelola LPI ke polisi karena dianggap telah melanggar undang-undang, meski belakangan polisi menyatakan tak menemukan indikasi itu.
Sedangkan, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, tidak ada kompetisi yang bisa diselenggarakan tanpa rekomendasi dari induk cabang olahraga yang bersangkutan, dalam hal sepakbola (harus berdasarkan rekomendasi PSSI).
Pasal tersebut secara lengkap berbunyi : Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.”
Mengacu pada ketentuan perundangan ini, sudah sepatutnya pihak Pemerintah (Menpora Andi Mallarangeng), tidak bersikap memihak dalam menyikapi permasalahan antara LPI dengan PSSI, atau antara Arifin Panigoro dengan Nurdin Halid (yang didukung Aburizal Bakrie) itu.
Pemihakan Menpora semakin menguatkan anggapan banyak kalangan, bahwa konflik di balik PSSI kontra LPI itu, sarat dengan muatan politis. Jika pendekatan politis selalu lebih dikedepankan dalam menyelesaikan konflik, dapat dipastikan hasilnya tidak akan pernah menguntungkan kepentingan nasional.
Arifin Panigoro, Menpora Andi Mallarangeng atau siapa pun, sah-sah saja merasa kecewa dengan kiprah Nurdin Halid sebagai Ketua PSSI. Tetapi, tidak sepatutnya institusi PSSI-nya yang diobok-obok. Kalau ingin ‘menghabisi’ Nurdin Halid, lengserkanlah lewat jalur konstitusional yakni melalui Kongres PSSI. Jika ingin membunuh tikus di lumbung padi, tak perlulah lumbungnya ikutan dibakar…!(**)

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 7 Januari 2011, in Politik, sport and tagged , , , . Bookmark the permalink. 6 Komentar.

  1. lumayan…
    kalau 2014 gak bsa mencalonkan diri jadi Presiden lagi, setidaknya peluang masih terbuka untuk jadi Ketum PSSI.

  2. Bagaimana bisa meraih prestasi dunia, belum apa-apa sudah ditunggangi kepentingan politik. Ah, sebal rasanya… Semoga kekisruhan ini segera berakhir dan persepakbolaan kita kembali dapat mengukir prestasi yang membanggakan ya Bang🙂

  3. Jadi sepertinya perlu lagi ada kompetisi dari 2 liga yang sudah jadi alat politik tersebut he..he.. umumnya sich politik selalu ndompleng tren.. kampanye pake artis, buat pengajian..dll.. alangkah lucuna negeri ini. salam

  4. miris kalo ngeliat organisasi PSSI sekarang, kapan ya sepakbola indonesia bisa maju kalo terus ada konflik politik di belakangnya😦

  5. kapan pssi bisa maju …
    kalo ada yang namanya korupsi mulu,,
    kpn indonesia bisa berkembang

  6. Hm … lagi-lagi perseteruan antar dua partai besar yang menguasai parlemen ya Bang. Berebut pengaruh, saling incar, saling jegal dan saling ancam. Semua tak lepas dari konteks suksesi 2014 nampaknya?

    Jika politik sudah menjadi panglima, maka rakyatlah yang akan menjadi korbannya …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: