Pemerintah Bersih, Cuma Slogan !


Kita sangat sering mendengar pidato pejabat di pusat maupun daerah seputar keinginan mewujudkan clean government and good governance (pemerintahan yang bersih dan baik).
Kita juga acap disuguhi wacana soal pentingnya para penyelenggara negara menghindari korupsi dan menjelma sebagai aparatur pemerintahan yang bersih serta mengabdi secara totalitas kepada kepentingan rakyat.
Tapi, jika suatu ketika dilakukan sebuah survei mempertanyakan kepada rakyat, apakah pemerintah pusat dan daerah sekarang sudah mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih ?
Hampir dapat dipastikan, mayoritas rakyat akan menyatakan, wacana dan keinginan mengimplementasikan pemerintahan yang bersih, hanyalah sebuah slogan belaka. Sebuah keinginan yang cenderung sekadar utopia.
Bagaimana mungkin pemerintahan bersih akan dapat terwujud, bila elite penguasa di negeri ini, dalam menjalankan kebijakannya acapkali terpola pada sikap like or dislike dan suka tebang pilih.
Lihatlah misalnya, ketika Pansus Angket Century tiba-tiba saja memunculkan pertarungan yang lumayan panas antara Partai Demokrat sebagai pendukung utama Pemerintah dengan Partai Golkar.
Sikap Golkar yang dianggap sangat keras dan kurang bisa diajak kompromi itu, kemudian dihadapi dengan melakukan percepatan pengusutan para penunggak pajak, yang dalam hal ini sasaran utama salah satunya adalah group perusahaan Bakrie, yang di dalamnya terdapat Aburizal Bakrie, yang notabene kini memimpin Partai Golkar.
Mengemplang dan menunggak pajak memang tidak dapat ditolerir, apa pun dalih yang melatarinya. Tapi, kita juga sangat tidak setuju apabila keinginan menegakkan hukum di negeri ini, kemudian ditunggangi kepentingan politis.
Pasalnya, kecenderungan seperti ini selain akan melahirkan implikasi negatif bagi generasi muda dan masa depan bangsa. Di sisi lain, juga sangat potensial mendorong munculnya ‘dendam politik’ dan melahirkan chaos.
Dalam konteks demikian tidak tertutup kemungkinan, para kepala daerah atau anggota DPR/D, yang kebetulan tidak berasal dari partai penguasa atau kelompok koalisi, tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sasaran tembak berikutnya.
Jika pola-pola seperti itu terus dibiarkan terjadi, selain akan semakin mustahil mewujudkan pemerintahan yang bersih, juga potensial mendorong maraknya upaya kriminalisasi, yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan rasa keadilan.
Clean government berpeluang diwujudkan, apabila pemimpin negara selalu konsisten dalam menegakkan hukum, tidak melindungi bawahannya yang menyalah serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai dan keluarganya. Jika itu tidak dilakukan, pemerintahan bersih akan berhenti sebatas slogan selamanya….!
karikatur dari sini
Iklan

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 16 Februari 2010, in Budaya, Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink. 8 Komentar.

  1. Salam super-
    Salam hangat dari pulau Bali-
    saya berpikir bahwa ” demokrasi ” adalah kurang tepat di indonesia. setuju ?

    @mikekono : salam juga…
    kalau begitu, sistem yang mana yg tepat, bro ?

  2. Wah topik pembicaraannya sensitif banget nih, tapi kritis dan realistis.
    Kita semua sedang menunggu “Clean Government” benar2 terwujud di negeri ini.

    @mikekono : sensitif atau tidak,
    tergantung dari sudut mana
    memandangnya…..

  3. Bangsa kita kayaknya memang gemar membikin slogan ya Bang. Lihat saja, setiap kota/kabupaten berlomba-lomba membuat slogan masing-masing, seperti misalnya “Yogya Berhati Nyaman” yang merupakan akronim dari bersih, sehat, apa dan apa lagi …

    Kalau masalah Pansus Angket Century, kayaknya itu jadi ajang bargaining saja Bang. Berita terakhir, Golkar ditawari posisi 6 menteri, tentunya dengan syarat agar nggak galak-galak lagi soal Centurygate. Entah bagaimana pula dengan partai-partai yang lain …

    @mikekono : ya, suka kali berlomba bikin slogan..
    mestinya seperti mbak tuti, tanpa slogan,
    tapi banyak menorehkan prestasi…hmmm 🙂

  4. Slogan tanpa tindakan betul2 tidak memberi contoh yang realistis ya bang 🙂

    @mikekono : ya, begitulah…..,tq sista

  5. Memang terasa hanya slogan, sangat sulit ternyata mewujudkan pemerintahan yang bersih. namun semoga saja dapat –suatu saat– tercapai pemerintah bersih itu.

    @mikekono : ya, semoga bisa suatu saat nanti….
    thanks sista 🙂

  6. Saya tidak pada posisi pihak yang berhak menilai…
    Saya hanya akan bisa menilai siapakah yang benar jika mempunyai dokumen yang cukup untuk dianalisa..

    Saya sendiri bosen melihat TV, namun di mediapun belum ada ulasan dan analisis, sejak awal sampai akhir, lengkap dengan analisis dokumen mana yang digunakan, ketentuan mana yang dipakai sebagai dasar hukum dsb nya…jadi saya lebih baik menunggu saja dan melihat hasil akhirnya

    @mikekono : ya, sekarang memang kejenuhan
    mulai melanda…..,jenuh melihat penguasa negeri dan
    elite politik kita yang cuma bisa berteori, miskin solusi
    thanks mbak 🙂

  7. biasa yah ban9,klu la9i kampanye janjinya muanis muanis semua..
    be9itu da dapet kursi dan jabatan,lupa dech semuanya..

    semo9a saja masih ada pemerintahan yan9 bersih
    *harus optimis yah ban9 🙂

  8. mencari yang mampu memimpinkan sendiri pemberantasan korupsi hingga situasi benar-benar “zero tolerance to corruption”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: