Boediono dan Demokrasi Kita


Di era kejayaaan Soeharto, apapun kesalahannya, mustahil seorang Wakil Presiden akan datang ke DPR, untuk menjalani pemeriksaan sebagaimana dilakukan Pansus Angket Bank Century, yang membombardir Boediono,  notabene seorang Wakil Presiden RI, dengan sejumlah pertanyaan lumayan pedas, saat hadir memenuhi panggilan Pansus di Gedung DPR Senayan, kemarin.
Sejatinya untuk mengukur kualitas demokrasi di Indonesia, harus dilihat sejauh mana keterlibatan warga negara dalam mengakses hak dan kewajibannya sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi. Selama ini dalam praktek, umumnya rakyat masih sekadar obyek.
Dalam konteks demikian, kita patut merasa bersyukur sekaligus sangat mendukung langkah-langkah yang ditempuh Pansus Angket Bank Century DPR-RI, serta mengapresiasi kesediaan Boediono (walaupun kehadirannya sebagai mantan Gubernur BI), bukan sebagai Wapres, saat memenuhi panggilan Pansus. Tetapi dalam diri Pak Boed, tetaplah melekat jabatan Wapres.
Kita berharap momen langka pada era rezim sebelumnya itu, akan menjadi babak baru dalam penguatan demokrasi kita, sekaligus akan memberi angin segar dalam penegakan hukum (law enforcement) di negeri ini ; bahwa siapa pun yang terbukti bersalah, mesti ditindak tanpa pandang bulu.
Selama ini disinyalir terdapat empat tipe anggota anggota DPR. Pertama, anggota yang vokal, kreatif, idealis dan dinamis (10%). Kedua, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, namun tidak didukung dengan data dan analisa (50%). Ketiga, kelompok 4D, yakni datang, duduk, dengar dan duit (30%). Keempat, kelompok pemalas yang seringkali bolos dan mengikuti sidang hanya beberapa kali dalam setahun (10%).
Benar tidaknya sinyalemen itu, akhirnya terpulang pada kinerja dewan. Kita cuma bisa berharap agar berbagai perkembangan terkini, yang diawali dari perhelatan Pansus Angket Bank Century itu hendaknya bisa memberi perubahan ke arah positif, bagi perbaikan kinerja wakil rakyat sekaligus peningkatan kualitas demokrasi Indonesia secara menyeluruh.
Peningkatan kualitas demokrasi kita, memang sudah sepatutnya diawali dari gedung dewan ditandai dengan peningkatan kinerja para wakil rakyat tersebut.
Bahwa, wakil rakyat sudah sepantasnya selalu berbicara mengacu pada kepentingan rakyat, tidak lagi sekadar memperjuangkan kepentingan partainya, apalagi sebatas ‘menjilat’ penguasa.
Jalan dan momentum ke arah perbaikan citra wakil rakyat sudah diretas. Semoga hal ini bukan sebatas kasuistis dan insidentil belaka, melainkan harus terus menjadi komitmen nyata para wakil rakyat itu.
Bila wakil rakyat konsisten menyuarakan kepentingan rakyat, dapat dipastikan rakyat akan selalu di belakang mereka, dan eksekutif pun dipastikan akan lebih hati-hati dan tidak lagi menyepelekan legislatif seperti kecenderungan selama ini.
Apa pun hasil pemanggilan Boediono oleh DPR itu, tidaklah terlalu penting. Yang patut dicatat, peristiwa itu harus bisa dijadikan sebagai starting point menuju perbaikan kualitas demokrasi kita kini dan di masa mendatang. Bahwa pengelolaan negara tidak bisa lagi dilakukan sesuka hati. Transparansi dan akuntabilitas harus diwujudkan secara nyata di segala lini.
Iklan

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 23 Desember 2009, in Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. Kedua, mereka yang banyak mengeluarkan pernyataan, namun tidak didukung dengan data dan analisa (50%).

    doh, kalau memang benar, payah juga nih, mas mike. gampang melontarkan pernyataan tapi tanpa dukungan data yang valid. bisa jadi “palu” demokrasi nih.

    @mikekono :
    bener mas sawali,
    melontarkan pernyataan
    tanpa data, selain jd ‘palu’,
    juga akan menjadi ‘benalu’
    demokrasi….

  2. Terlepas dari masih normatifnya jawaban2 Boediono pada saat ditanya pansus (seperti yang disinyalir disebuah media televisi), nampaknya memang sikap Boediono sudah mengisyaratkan sebuah demokrasi yang patut diapresiasi (bandingkan dengan di negeri jiran kita Malaysia, di mana demokrasi masih menjadi barang mewah yang tak terjangkau oleh rakyatnya walaupun rata2 rakyatnya lebih makmur dari kita! Karena memang demokrasi sejati tidak bisa dibeli dengan uang).

    Namun begitu, budaya yang masih harus dipupuk oleh bangsa ini adalah budaya malu! Malu, karena telah “menghambur2kan” duit rakyat hanya untuk menyelamatkan bank yang memang dari sononya sudah bobrok, malu karena sebagai penegak hukum ia hanya berani menegakkan hukum terhadap orang yang tidak berduit, sementara bagi orang berduit penegak hukum hanya bisa tertunduk takluk. Malu, karena para anggota DPR yang terpilih tidak bisa menyuarakan rakyat dan hanya memikirkan diri sendiri dan trik2 politiknya demi diri dan golongannya dan telah menghambur2kan duit rakyat untuk menggaji dirinya yang tidak dapat bekerja maksimal….

    Jikalau Demokrasi dan budaya malu dapat ditegakkan bersama, rasanya negeri kita bakalan lebih indah lagi… Bukan begitu bang Mike? 😀

    @mikekono :
    setuju sekali, penegakan demokrasi
    mesti pula disertai dengan
    penerapan budaya malu
    pada seluruh elemen bangsa…..,
    dan yg lbh pentng lg,
    jangan sampai kinerja pansus
    malu-maluin aje….. 🙂

  3. memang negeri kita sudah banyak kemajuan dalam proses demokrasi ya bang mike, kalaupun masih banyak kekurangan disana sini tetapi lambat laun dengan pendidikan politik yang terbuka, msyarakat akan semakin pintar dan tau apa yang harus dilakukan.

    @mikekono :
    demokrasi sebagai sebuah
    wacana memang sudah
    bnyk kemajuan, tp demokrasi
    dlm implementasi msh harus
    terus didorong dan ditingkatkan

  4. Pemanggilan Boediono (dan juga Sri Mulyani, mestinya) oleh Pansus Centurygate memang sebuah langkah yang bagus. Yang diperlukan sekarang adalah mengawal proses yang berjalan di Pansus. Jangan sampai yang terjadi kemudian adalah deal-deal politik untuk kepentingan masing-masing kelompok. Pansus ini juga harus diawasi betul oleh masyarakat, sebab anggota pansus sangat rawan di’selipi’ amplop, untuk membelokkan arah penyelidikan. Mungkin bahkan bukan ‘amplop’ lagi, tapi ‘karung’ uang … 😦

    @mikekono :
    kalau sampai kinerja pansus
    mengecewakan dan terpengaruh
    oleh ‘karung’ uang……,
    kita cuma bisa berkata :
    nasibmulah rakyat,
    telah salah pilih lagi….?
    😦

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: