Pemekaran Daerah Jangan Dipaksakan !


           Pemerintah kini mempertimbangkan mengkaji ulang otonomi daerah (otda). Hal itu menyusul hasil evaluasi otda yang menunjukkan terdapat 34 daerah yang semakin miskin setelah lepas dari daerah induknya. Dalam waktu singkat, otda akan diatur lebih baik lagi agar tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dapat tercapai.
        “Prinsip otonomi daerah tidak akan berubah, bahwa pilihan desentralisasi itu prinsip, tetapi kita tata kalau ada yang kurang baik untuk lebih memaksimalkan efektifitas pemerintahan,” ujar Mendagri Gamawan Fauzi di Jakarta, kemarin.
        Apa yang dikemukakan Mendagri itu cukup beralasan. Bahkan dalam perspektif Sumatera Utara, wacana pemekaran Provinsi Tapanuli telah meninggalkan ‘luka’ yang cukup mendalam, ditandai dengan jatuhnya korban meninggalnya Ketua DPRD Sumatera Utara saat itu (Drs H Abdul Aziz Angkat MSp), akibat rencana pemekaran telah didominasi ambisi kekuasaan (politis dan ekonomis).
        Jika tidak segera diantisipasi sejak dini, tidak tertutup kemungkinan, keinginan memekarkan sebuah daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota), pada akhirnya bisa mengancam stabilitas dan harmoni sosial di sebuah daerah, seperti terjadi di Sumatera Utara sebagai side effect aksi massa yang cenderung memaksakan diri untuk menggolkan keinginannya.   
        Di sisi lain, kita juga bisa merasakan sendiri, beberapa pemekaran kabupaten/ kota yang telah terlaksana di Sumatera Utara, pada umumnya belum berhasil membawa perubahan signifikan dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran tersebut.
        Dari beberapa daerah yang telah dimekarkan itu, hanya sedikit yang telah menuai hasil. Barangkali salah satu yang lumayan berhasil adalah Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai hasil pemekaran Kabupaten Deli Serdang.         Sementara beberapa daerah pemekaran lainnya, semisal Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, dan lainnya, belum bisa dianggap berhasil, untuk tidak menyebut justru hingga kini masih jalan di tempat.
        Atas dasar itu kita berharap, kiranya wacana pemekaran, jangan terlalu mudah digelindingkan, sebelum dilakukan feasibility study yang benar-benar serius dan objektif serta mempertimbangkan berbagai aspek, misalnya terkait dengan potensi Sumber Daya Alam plus potensi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
        Jangan seperti kecenderungan selama ini, keinginan memekarkan sebuah daerah, lebih dominan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomis dan kekuasaan kelompok tertentu. Ambisi kelompok ini kemudian dengan entengnya diklaim sebagai aspirasi mayoritas masyarakat.
        Di sisi lain kita juga mendukung sepenuhnya keinginan Depdagri untuk melakukan revisi terhadap implementasi Otonomi Daerah. Peran Gubernur sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah sudah sepatutnya lebih diperkuat. Sehingga Gubernur pun ‘memiliki kekuasaan’ mencegah munculnya ancaman disharmoni oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memaksakan kehendak menggolkan pemekaran.
         Pemekaran daerah tak boleh dipaksakan. Biarkanlah rakyat sendiri menentukan nasibnya. Biarkanlah pemekaran itu berproses, sesuai dengan aspirasi dan kehendak mayoritas masyarakat, bukan karena ambisi kekuasaan kelompok elite semata..…!(**)  
      
            

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 2 November 2009, in Budaya, Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink. 4 Komentar.

  1. bener banget itu bos,
    jangankan pemekaran
    persahabatan dn apapun
    emang tak boleh dipaksakan😦

    @mikekono : iya juga ya🙂

  2. Seorang sepupu saya yang bekerja di sebuah instansi pemerintah di daerah bercerita, otonomi daerah mengakibatkan terputusnya jalur koordinasi, instruksi, dan policy dari Pemerintah Pusat ke daerah. Pejabat departemen di daerah tidak lagi bertanggungjawab ke Pusat, tapi kepada Pemda. Pengangkatan pejabat juga menjadi kewenangan Pemda, sehingga banyak terjadi pimpinan tidak menguasai bidang yang dipimpinnya karena ia bukan pejabat karier.

    Masih mungkinkah menarik kembali kebijakan otonomi daerah yang sudah terlanjur berjalan ini? Rasanya sulit sekali, sebab pejabat-pejabat Pemda pasti tidak akan membiarkan ‘kerajaannya’ diminta kembali.

    Saya tak tahu, bagaimana sebenarnya konsep otonomi daerah Ryas Rasyid dulu, kok yang terjadi seperti ini …😦

    @mikekono : kebijakan menyangkut otonomi
    daerah tidak berjalan dengan baik,
    mungkin juga disebabkan figur Mendagri
    dlm beberapa dekade terakhir ini
    kurang mumpuni di bidangnya….,
    mestinya sosok seperti Ryaas Rasyid
    dibutuhkan memenej Depdagri…?

  3. pemekaran daerah ujung2nya cuma proyek…

    @mikekono : betul sekali,
    masih kental didasari
    kepentingan politis dan ekonomis😦

  4. tepat san9ad ban9..
    jika dipaksakan meman9 san9ad tidak ba9us..terbuktikan hasilna..

    ada beberapa daerah yan9 msih belum siap d9 pemekaran,kondisi daerah yan9 amsih belum kondusif,belum len9kapnya prasarana dll harus dipertimban9kan..
    yah klu cuma proyek ujicoba mendin9 jan9an dech..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: