Semua Terserah Ketua !


parpolElite partai politik sering mengidentifikasi diri sebagai pionir penegakan demokrasi. Parpol juga masih dianggap sebagai kawah candradimuka pematangan kemampuan berdemokrasi.

Tetapi, sesungguhnya disadari atau tidak, fenomena yang berkembang di tubuh parpol kita selama ini justru menyajikan fakta sangat kontradiktif dari identifikasi dan anggapan umum tentang keberadaan parpol tersebut.

Yang dominan dan berlaku dalam tubuh parpol kita adalah personalisasi ; semua keputusan yang berlaku tergantung dan terserah Ketua. “Saya tak berkompeten soal itu, tolong hubungi Pak Ketua saja,” begitu ungkapan salah seorang pengurus parpol ketika ditanya, apakah parpolnya bisa memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon kepala daerah.

Hal seperti ini biasa dan sangat lazim terjadi. Salah seorang Ketua Tim Pilkada parpol besar di Sumut misalnya mengeluh, dirinya percuma saja capek-capek melakukan lobi-lobi dan survei ke lapangan perihal siapa figur bakal calon kepala daerah yang disukai rakyat. “Ujung-ujungnya, ya terserah pada apa maunya katua juga,” ujarnya.

Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Wiranto, Suryadharma Ali, Muhaimin Iskandar, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum partai, ucapan dan tindakannya sudah atau acapkali dianggap seperti undang-undang oleh para pengurus dan kader partai.

Apa yang diputuskan ketua, tentu mustahil bagi kader dan pengurus di bawahnya untuk membantah dan mengangkanginya. Kalau berani, siap-siaplah direcall dan atau ditempatkan pada nomor sepatu penyusunan daftar caleg. Monopoli Ketua yang sangat dominan itu sudah pasti menimbulkan iklim yang tidak sehat di tubuh parpol.

Padahal belum tentu apa yang diputuskan Ketua itu lebih baik, daripada usulan pengurus dalam rapat internal partai. Dan faktanya, kerapkali keputusan Ketua merugikan partai, karena lebih mendahulukan keinginan pribadi/ kelompoknya, ketimbang kepentingan bersama.

Kendati demikian, parpol senantiasa vokal bicara serta menekankan pentingnya penegakan nilai-nilai demokrasi di negeri ini, walaupun pada praktiknya para pimpinan parpol sendiri cenderung bergaya dan bersikap bak seorang diktator.

Itulah sebabnya aktivis parpol yang selalu mengedepankan hati nurani dan tidak pandai berlakon sebagai politisi ‘penjilat’, ‘panglima talam’ atau para pembisik, akhirnya lebih memilih keluar dari parpol yang dimenej sesuai dengan selera sang Katua tersebut.

Barangkali sindrom semua terserah ketua itu juga yang menyebabkan Kwik Kian Gie, Sophan Sophiaan (alm), Faisal Basri, Sri Bintang Pamungkas, hengkang dari partai politik. Hal senada bisa jadi akan menimpa intelektual dan tokoh kritis semisal Indra Jaya Piliang (Golkar), Budiman Sudjatmiko, Zuhairi Misrawi (PDIP), Anas Urbaningrum (Demokrat), dan lainnya.

About mikekono

politisi dan pemerhati sosial, yang selalu berpikir terbuka dan toleran pada perbedaan pendapat

Posted on 26 November 2008, in Politik and tagged , , , . Bookmark the permalink. 45 Komentar.

  1. berarti nda demokrasi dunks..

    lalu apa gunanya musyawarah jika semuanya terserah ketua..

    @mikekono : demokrasi cuma slogan doang, wi3nd !

  2. Hmm…

    Memang ya, Bang, ketua itu seperti corongnya sebuah organisasi. Yang lebih sering dilihat, didengar, diperhatikan.. ya pasti ketua.

    Karena Ketua adalah corong dari banyak manusia yang menjadi pengikutnya, memang sebaiknya dia berhasil menerjemahkan apa yang diinginkan dan dirasakan oleh mereka-mereka yang jadi pengikut.

    Dan seorang Ketua dipilih juga atas nama pengikut.
    Jadi kalau antara Ketua dan Pengikut sudah tidak sehati, ya sudah lah.. jalan sendiri-sendiri saja…🙂

    @mikekono : itulah masalahnya Jeunglala, para ketua itu blm mampu menerjemahkan aspirasi serta mengayomi anggotanya.
    Justru anggota yg dituntut mampu memahami keinginan ketua.
    Mestinya kan seperti jeunglala, yg bs mendeteksi keinginan pembaca, sehingga bukunya menarik dan laris manis. Hehehe.
    Kl begitu mending Jeung aja dipilih jadi ketua….hmmm😆

  3. Ya … betul sekali …
    apa kata ketua … itu lah yang di ikuti ..
    Dan anggota “agak sungkan” dan “rikuh” untuk berbeda …
    Salam saya Bang

    @mikekono : kl kebijakan ketua sudah melenceng, apakah mesti diikuti juga ?
    bener abanganda, budaya ewuh pakewuh masih kental, sehingga yg dominan adalah
    sosok yes man. Thanks Mas NH

  4. sama halnya dengan budaya di lingkungan Kantor Pemerintahan kan Bang..
    bukankah semuanya terserah ke Bapak Pimpinan ??

    kalau kita berani melanggar, duh, bisa2 karir PNS terancam dan bisa jadi dimutasi ke daerah terpencil😀

    @mikekono : Tradisi dan kecenderungan itu tak baik, dan mesti diberantas tuntas.
    Pimpinan gede rumongso dan seenak udelnya dewe….hehehe😀

  5. demokrasi “menangan”
    nggak asik ah!!!

    @mikekono : exactly bro😀

  6. kalau jadi ketua partai…jangankan di tingkat pusat,,,di tingat daerah,kabupaten/kota maupun propinsi saj….Hwaduuuh….butuhnya sendiri…kepentingannya sendiri dulu yang maju…
    Pokoknya mending jadi ketua RT atau ketua Rw apa Ketua PKK saja ya Bang.. he..he.he…kalau gak demokrasi betul…nggak bisa lah kita ajak2 untuk melakukan banyak hal,untuk berkehidupan lebih baik…

    @mikekono : betul Bunda, di mana-mana di negeri kita, yg namanya ketua partai
    sll saja mau menang sendiri dan suka mendahulukan kelompoknya saja.
    Mereka seharusnya bs mencontoh Ketua PKK, yg hmpr sll rukun dengan anggotanya
    serta siap memberi sumbangsih terbaik bg masyarakat didasari sikap ikhlas.
    Inggih Bunda…..matur nuwun🙂

  7. Begitulah model elit parpol di negara kita.
    Capek bang, lihat tingkah polah mereka berebut kekuasaan.

    @mikekono : capek, sekaligus memuakkan melihatnya. Thanks

  8. Kalau terserah ketua berarti tidak ada artinya ada anggota yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi serta bisa melengkapi atau mengisi kekurangan apa yg di putuskan si ketua.

    @mikekono : itulah kealpaan para ketua itu.
    Mereka cenderung menganggap pengurus
    lain sebagai pajangan doang. hehehe

  9. Demokrasi di Indonesia demokrasi yang semu….
    Judulnya aja demokrasi tetapi banyak yang memaksakan kehendaknya sendiri…
    Contohnya banyak….
    Coba Bang Mikekono kasih contoh….
    Wakakaka….🙂

    @mikekono : awalnya serius….ujung2nya mbanyol juga.
    itulah Tuyi style. Thanks mas

  10. ya bang…

    jadi gak demokrasi don namanya..

    ini namanya..

    asal bapak senang😀 heheheh

    @mikekono : bener….., daripada asal bapak senang, mending asal yessy senang…..
    kekekeeeek😀

  11. Ketua kan hanya nama jabatannya saja bang, dan idealnya pemegang ‘gelar’ tersebut haruslah orang yang bisa mengayomi dan menampung aspirasi anggotanya. Kalau malah sibuk sama kepentingan pribadi dan menjatuhkan ‘recall’ buat anggota yg berbeda pendapat…wahhhh ke laut aje deh

    @mikekono : idealnya sih begitu…..tp faktanya semua terserah ketua.
    mo dibuang ke laut mana yg begituan Mbak Indira……hehehee:mrgreen:

  12. di mana dong letak demokrasinya ?? atau memang Indonesia perlu mengalami evolusi lama sebelum bener2 bener2 “demokrasi ” ……

    @mikekono : demokrasi parpol, baru sebatas jargon.
    ya, dlm tahapan evolusi itu, mestinya ada upaya-upaya nyata yg dilakukan menuju demokrasi sehat dan bermartabat. Thanks Mbak Susie

  13. Namanya juga demokrasi. berarti dipilih dan tidak dipilih berdasarkan suara terbanyak, Yang begini ini kadang nggak bisa masuk tarap demokrasi lagi. apalagi kalau seseorang itu sudah memimpin satu partai atau apa lah namanya….entah merasa posisinya paling tinggi atau apa…koq jadi lupa untuk tidak demokrasi lagi ya….Kalau urusan memberhentikan anggota atau calon, apakah jalur demokrasi masih berlaku? mmmmh…Pasti pemimpinnya tua.

    @mikekono : para pemimpin itu terpilih lewat cara2 demokratis.
    Tetapi sayang, saat memimpin mereka lupa pada demokrasi yg telah menghantarkannya menduduki posisi sebagai ketua itu. Thanks Pakde🙂

  14. itulah atmosfer politik di negeri ini, mas agus. jika perlu, para ketua itu dikultuskan seperti dewa *halah* maklum, sang ketua partai seringkali diposisikan sbg pembawa nasib dan keberuntungan. kalau tak mengamini setiap kata dan tindakannya bakalan ndak dapat jatah kue, hiks.

    @mikekono : bener mas, justru pengkultusan trhdp pimpinan parpol itu sangat terasa di negeri kita.
    Kecenderungan itu sdh pasti tak kondusif bagi prkmbangan kehidupan demokrasi kita. Thanks mas

  15. Politik itu sulit di tebak. namanya juga politik yang berkecimpung didalamnya juga penuh taktik (*uhm….makannya hati-hati yg sudah masuk dunia politik….. waspadalah…hehehe)

    @mikekono : Risa juga belum bisa ditebak ? hehehe.
    Ya politisi dan profesi apapun mesti sll hati hati. Thanks

  16. Siap ketua! Perintah Ketua! …. ampon ketua… ! Pokoknya, kita galanglah abang sebagai ketua… Blogger jadi ketua! Memangnya orang-orang tu aja yang bisa… Sekarang tergantung ketua ajalah …. macemmana bang? perintah, ketua…eh bang..😛

    @mikekono : bah…..kenapa bs begini. Hehehe
    Rapat punya rapat ketua juga yang dapat. Siappppppppp ketuaaa😀

  17. Bah… urusan politik.. memang agak agak asing bagi saya Lae… soalnya bagi saya orang Politik adalah Pembohong professional… istilah Simangumban bilang..PEOL OTIK.. atau melenceng sedikit…. sedikit maksudnya… Trilyunan rpiah seperti BLBI….. he..he..he…

    @mikekono : huahahaha……botul itu Lae kaddung.
    Karena peol otik, walaupun ketua peol godang, tetap saja perintah ketua yang berlaku😉

  18. saya sih terserah mas aja deh …🙂

    @mikekono : saya juga begitu, terserah adinda aja….🙂

  19. demokrasi bukan selalu harus berarti musyawarah mufakat. suara terbanyak itu juga bagian dari demokrasi. urusan “manut” ketua umum itu adalah pilihan ketika suara terbanyak dijalankan, ya mau gimana lagi?

    @mikekono : ya mau gimana lagi, ditahankan ajalah ? hehehe

  20. jadi musyawarah utk mufakat di jaman sekrang udah tinggal sejarah ya bang?😀

    @mikekono : hmmm…..sepertinya begitu. Thanks adinda😀

  21. Demokrasi atau Democrazy
    Kl gitu ga’ perlu meeting lama2…ga’ perlu musyawarah untuk mufakat…yg penting Asal Bapak Senang …

    @mikekono : musyawarahnya cuma ecek-ecek doang, kalee ya

  22. wahhh Pemimpin itu kayaknya yang punya negara ini
    Puset dah dengan politik kampret ini di indonesia

    mikekono : ya sprtinya mereka yg pnya negeri ini….hehehe

  23. sepertinya tidak akan ada lagi musyawarah untuk mufakat di dalam tubuh partai, musyawarah sepertinya cuma ajang buat buang anggaran aja klo masih seperti ini terus,

    @mikekono : betul, musyawarah hanya sekadar formalitas belaka

  24. demokrasi apaan nich??? kenapa begini?? kenapa begitu?? kenapa jd begini??

    @mikekono : kenapa begitu ? ya begitulah

  25. kalo jd ketua partai….janji tinggal janji….cm mikirin diri sendiri…

    @mikekono : he eh….begitulah faktanya…..!

  26. Konon, untuk jadi ketua partai itu nggak gampang, Bang. Sikut-sikutan dan tendang-tendangannya nggak main-main. Apalagi untuk partai-partai besar. Belum lagi bagi-bagi uang untuk mendapatkan suara dalam pemilihan. Masih perlu juga minta restu dari kyai-kyai di langit dan di bumi. Jadi pemilihan ketua partai pun sebenarnya nggak demokratis-demokratis amat.

    Nah, karena sudah susah payah dan keluar modal untuk bisa menduduki jabatan ketua, mudah dipahami kalau mereka kemudian mendudukkan diri sebagai penentu segalanya, mendahulukan kepentingannya sendiri, seperti kata Bu Dyah. Mungkin juga budaya feodal belum sepenuhnya bisa kita lepaskan, sehingga siapa pun yang ada di posisi bawah, selalu melakukan sub-ordinasi kepada orang yang ada di atasnya. Yah, numpang hidup juga toh? Daripada bermusuhan dan ditendang oleh ketua, mending berbaik-baik dan kecipratan rejeki. Jadi, akhirnya semua orang jadi oportunis.

    Tentang recall anggota dewan, ada kalanya bukan partai yang sewenang-wenang kepada anggota, tetapi bisa sebaliknya, anggota yang sewenang-wenang pada partai. Begitu jadi anggota dewan legislatif, anggota ini ‘lupa’ pada partainya. Nggak mau nyetor sebagian gajinya lah, nggak mau bantu partai lah, nggak melaporkan pendapatan lain-lain lah (yang itu bisa lebih guede dari gaji), pokoknya keenakan sudah dia duduk di DPR. Rapat malas, tapi minta vakasi. Kalaupun rapat, nggak ngomong apa-apa untuk memperjuangkan partai atau menyuarakan visi partai. Jadi buat apa dong, partai susah payah mendudukkan dia di DPR? Nah, anggota dewan yang seperti ini benar-benar membuat pengurus partai gemas. Makanya, saya sih setuju ada sistem recall. Asalkan recall itu diputuskan oleh sebuah dewan kehormatan, dan dengan alasan-alasan yang jelas.

    Halah, kayak saya orang partai aja ya Bang (padahal cuma dapet bisikan dari orang partai beneran).

    Btw, partai Bang Agus apa sih? Rahasia ya ….
    Ya ya ya …. saya ngerti kok 😀 😀

    @mikekono : bener mbak Tuti, perjuangan memperoleh jabatan ketua itu memang tak gampang.
    Apalagi jika di daerah, harus banyak berkorban pikiran, tenaga dan materi dulu, baru bisa memperoleh jabatan ketua.
    Tetapi, begitulah setelah menjabat ketua, mereka sering lupa diri serta kerap bertindak seenaknya mengikuti syahwat pribadi dan kelompoknya saja. Misalnya, pada musim Pilkada, seringkali calon yg didukung itu tak objektif sehingga kalah melulu. Sebab yg diutamakan lbh mengarah pd faktor kedekatan pribadi dan sumbangan fulus. Nah, kadang2 dana2 yg diperoleh dari calon kepala daerah ini srng tak transparan alokasi dan distribusinya😉
    Btw, memang ada juga bbrp kader partai, setelah duduk ibarat kacang lupa kulitnya. Kader sprti ini memang pantas direcall. Tapi, sering juga mereka direcall hanya karena agak vokal mempersoalkan kebijakan ketua yang dinilai tak populis.
    Hmmm…..komen Mbak Tuti kali ini tak ubahnya seperti komennya pengamat politik Eep Saefulloh Fatah…..cerdas dan kontekstual. Thanks my sista😀

  27. capek deh…

    @mikekono : rehat dan ngopi dulu….

  28. Salam …

    apa kata ketua + apa kata dunia ….bukan hanya di partai aja
    mungkin di perusahan juga ada ……
    negara kita bukan negara demokrasi tapi negara tukang koropsi …..
    Demokrasi akan basi kalau tidak ada Demontrasi

    @mikekono : hehehe….demonstrasi adalah bunga bunga demokrasi….thanks mas doel😀

  29. demokrasi terkait uang juga kali pak…. hmm
    abs (asal bapak senang) masih ada juga dong…
    fiyuh…..
    hmm….

    @mikekono : demokrasi bersendikan asal ketua senang….hehehe

  30. Itu namanya maju kena, mundur kena. Pada sebagian parpol, ketua umum seperti idola, karena punya “nilai jual” yang tinggi. Jikalau sang ketua “dicopot” dan digantikan oleh orang lain walaupun ia lebih kapabel tetapi tidak punya nilai jual, itu sama saja dengan bunuh diri.

    Partai politik pada hakekatnya memang tidak bisa 100% bergantung pada idealisme. Di sini idealisme dan juga realita saling tarik menarik, karena pada hakekatnya tujuan partai politik sebenarnya adalah “memepengaruhi dan memperoleh massa” agar ideologi dan suaranya dapat terdengar. Jikalau sebuah partai politik “sangat ideal” secara normatif namun ia tidak terdengar suaranya, apa yang ia bisa perbuat?

    Jadi pada partai politik komposisi idealisme dan realita harus diperhitungkan masak-masak…….

    @mikekono : bener mas Yari, parpol di negeri kita memang masih butuh figur idola dan tokoh kharismatis.
    Idealnya mereka mampu menjadi tokoh yg bs mendengar dan tak cuma mau didengar saja. Thanks😀

  31. ya… angootanya perlu reformasi pikiran… biar gak apa kata ketua🙂

    @mikekono : ketuanya dulu yang hrs direformasi pikirannya agar
    menular ke anggotanya. Thanks bro🙂

  32. Iklim di Indonesia, kita tidak dibiasakan untuk bisa mengeluarkan pendapat dengan baik juga tidak dibiasakan menerima pendapat orang. Sehingga, ketika dipercaya menjadi seorang ketua, segala kritik dan masukan dianggap sebagai ancaman eksistensi mereka. Dan si pemberi kritik terlanjur dicap sebagai pembangkang, padahal mungkin belum tentu.
    Juga, kurangnya pendelegasian wewenang. Mungkin sudah ada, tapi kerap kali orang yang diberikan wewenang oleh sang ketua merasa kurang PeDe melakukannya. Sehingga semua keputusan kembali ketua yang memutuskan.
    Makanya kenapa orang berlomba2 utk jadi ketua, karena dengan menjadi ketua dia punya kekuasaan untuk menyalurkan idealisme, keinginan serta ambisinya.
    Prakteknya, demokrasi di kita masih demokrasi terpimpin, bukan demokrasi seutuhnya.

    @mikekono : bener sekali Buthe, memberi kritik srng dianggap sikap membangkang, sehingga bnyk yang enggan melakukan kritik. Mereka memilih safety aja.
    Soal pendelegasian wewenang juga masih cenderung pilih kasih dan atas dasar like or dislike, bukan mengacu pada kompetensi yng bersangkutan.
    Thanks Buthe😀

  33. ketua juga manusia tidak selalu bertindak benar, kalau ketua salah ya hrs ditegur , cuma sayang rasanya belum ada kebiasaan menegur ketua yg salah ya , pada takut kali

    @mikekono : bener, ketua juga srng keliru.
    so, prl ada keberanian menegur

  34. jadi judulnya “asal bapak/ibu senang” donk….
    payah juga yaa ketua spt itu, anggotanya aja ngga bisa bebas mengutarakan aspirasi…mendink dia aja yg urus semuanya ngga usah ada anggota V(^_^)

    @mikekono : setuju….bagusnya dia aja yg ngurus semua.
    Dia jadi ketua, dia pula yg jadi anggota…..hmmm😉

  35. Apa kabar Ketua?

    @mikekono : huahahaha….

  36. sama dengan ketua Genk kalo terserah ketua bang.

    @mikekono : agak mirip kalee ya

  37. Ehm….masih ada demokrasi di Indonesia…
    Enggak tuh….
    yang ada sih, “gimana boss aja…”
    betul gak mikekono sensei…

    @mikekono : yang ada demokrasi sebatas lip service.
    Klo boss-nya Ayu sensei….saya sih
    akan rajin bilang : Siappp Boss
    hehehehe🙂

  38. Semua Terserah Ketua dan Pimpinan…. wah..kalau dibiarkan terus menerus bisa berbahaya. Memang sudah menjadi tradisi. bahwa pimpinan yang berkuasa. Akhirnya ada semboyan ABS – Asal Bapak Senang, Maksudnya apapun yang di lakukan dan dilaporkan haruslah benar… Walau keadaan sangat jauh berbeda dengan kenyataan.
    Mau dikemanakan negara ini…!?. Semua Terserah Ketua !!!

    @mikekono : betul….kecenderungan sprt itu akan sangat berbahaya
    karenanya demi menyelamatkan masa depan negara kita,
    ketua2 sprt itu harus sgr diturunkan dari singgasananya….hmmm

  39. Yes, like it or not,… ABS ‘culture’ is already printed in our gene… and became a culture that already accepted as a normal things…😦

    fiiuuhhh… *menghela nafas dalam2*

    @mikekono : ABS culture, setback and up to date
    So, tak selayaknya lagi dibiarkan tumbuh subur di era reformasi ini.
    Sikaaat dan lawan….hehehe😉

  40. Kecuali ketua yang super jenius, mencetuskan kebijakan yang bener2 menyentuh kebutuhan mendasar rakyat secara merata, dan ternyata dapat diterima oleh semua pihak… Why not?? heheh… ada gak ya pemimpin seperti itu…..:D
    Kalo bos gak mau mempertimbangkan “usul” ato “isi pala” ta’bilangin gini : yaudah kerjain aja ndiri, emang guw pikirin ihihih…..Sorryyy….

    @mikekono : sosok ketua super jenius yang merakyat, sprtinya blm lahir tuh.
    setuju mbak rita, kepada mereka patut dibilang :
    udah sampeyan kerjain sendiri aja.
    hehehe😀

  41. Menurutku, itu tanda tanda feodalisme memang sudah berakar, di negeri ini.
    Bahkan “kata dan kalimatpun difeodalkan meski sifatnya tidak berubah” kata alm. prof. Jus Badudu, seperti, Tuna Netra, Tuna Runggu, Tuna Wisma dan lain-lain istilah tetapi sifatnya tetap saja.

    @mikekono :betul abanganda, feodalisme di negeri ini,
    termasuk di tubuh parpol sudah mengakar dan sulit dihilangkan. Mauliate

  42. yeah, emang gitu kudu gitu bang.. kalo emang segala sesuatu-nya bisa ditangani dan keputusan apapun diambil oleh semua anggotanya, terus gunanya ketua itu apa dong ? .. otoritas dalam suatu organisasi, kan ada aturannya, dan pengambil keputusan itu, tergantung pada ad/art-nya, apa2 yang kudu lewat rapat pimpinan, apa yg cukup ketua dan atau wakilnya, apa yg kudu lewat musyawarah semua anggota, dst..
    kalo ketua kelas saat sekolah dulu pan engga sama, malah lebih cenderung menjadi ‘pesuruh kelas’.. hehe.. Kalo soal demokrasi2an, lha kan saat pemilihan ketua dan para pimpinan-nya sudah dilakukan, mestinya kan para anggota itu paham dampak2nya jika memilih ketua si A atau si B itu bakal gimana roda organisasinya berjalan, laen halnya kalo cuman buat jadi boneka doang.. jadi, ya gitu deh..😀

    @mikekono : iya mas arifedj, memang kudu begitu. makanya saya nyataken, semua terserah ketua, sebab memang begitulah faktanya.
    konsekuensinya klo ketuanya tak becus dan citranya tak bagus di mata publik, parpolnya ikut merasakan dampaknya. thanks

  43. oiya, kaitannya dengan parpol, lha selama ketua menjalankan amanat ad/art partai, dan tidak melenceng jauh dari visi – misi partai termasuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan terjadi deviasi yang besar terhadap platform partai, ya udah tugas ketua untuk ambil keputusan2 tertentu yang emang udah di-atur oleh parpol tersebut.. dalam suatu organisasi, apalagi parpol, otoritas itu perlu, bang..dan dalam hal ini, ketua yang bertanggung jawab atas keputusan2nya.. kalo emang ternyata dalam aturannya kudu rapat anggota terus setiap ada suatu hal yang kudu diambil keputusannya, hehe, ganti ajah ketua-nya…

    @mikekono : bener, tapi pd prakteknya bnyk ketua yg menjalankan roda organisasi sprti PT atau milik pribadi/ keluarga. AD/ART dilanggar seenaknya saja.
    Dan anggota cenderung membiarkannya, karena takut terkena recall atau reshuffle😉

  44. Yahh…, namanya juga baru belajar, kemaren kan diteken abis-abisan sekarang jadi kayak rumput ilalang ada tanah sedikit udah numbuh.

    Mau konsekwen itu yang susah apalagi klo jarang ke daerah2 yaa ga tau kinerja anggotanya, jadi penilaian juga ga bisa obyektif akhirnya menjadi subyektif. Sementara bila keputusan sudah diambil lantaran “bisikan” ternyata salah daripada malu yaa dipertahankan untuk menjaga wibawa.

    Sebenarnya paling gampang yaa ketua hrs senang membaca media klo perlu koran dari sabang sampe merauke dibaca jadi tau kebijakan yg hrs diambil, itu juga klo ketuanya bisa baca, klo minta dibacain yaa tukang bacanya doer dong

    @mikekono : ya…..namanya ketua harus rajin turba (turun ke bawah). Thanks bro

  45. Ketua adalah pemimpin dan pemimpin yang dipilih secara musyawarah mufakat maka apapun keputusannya sudah selayaknya dihormati dan diingatkan jika tidak sesuai dengan amanah anggota yang dituangkan dalam AD/ART organisasinya.

    Jika pemilihannya terjadi secara demokrasi maka tidak ada yang salah, yang salah adalah jika pemilihannya tejadi secara tidak jujur. Thanks

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: